Potensi Besar ZIS di Kabupaten Bandung


Oleh Tati Ristianti

(Komunitas Ibu Peduli Generasi)


Potensi pengumpulan dana zakat di Indonesia sebagai negeri mayoritas muslim dilihat sangat berpotensi. Karena wajibnya zakat didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

BASNAS Kabupaten Bandung yang bersilaturahmi kepada UPZ Kecamatan Arjasari dan gerai zakat desa-desa. Membahas bahwa potensi zakat infaq dan sedekah (ZIS) Kabupaten Bandung sangat besar. Untuk itu, BAZNAS Kabupaten Bandung berupaya keras menggali potensi zakat dengan membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) tiap Kecamatan, gerai zakat tiap desa/kelurahan maupun menyebarkan kotak amal.

Ketua Divisi Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Bandung, Ustaz Dadang Abu Hamzah. Mengatakan dalam menyampaikan pesannya, "Perlunya ada peningkatan pengumpulan dana ZIS yang dilakukan UPZ dari pegawai Negeri sipil (PNS) dan pegawai desa se-Kecamatan Arjasari," ujarnya. Dalam kesempatan itu pula divisi pengumpulan membagikan kotak infak yang akan dipasang di tiap kantor desa se-Kecamatan Arjasari. Baznas Kabupaten Bandung dalam pengumpulan dana ZIS segera menetapkan digital marketing sebagai langkah menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi. "Untuk digital marketing ini BAZNAS Kabupaten Bandung sudah memiliki nomor QRIS, namun akan kami jajaki untuk lebih luas lagi," ujar Dadang Abu. (Jurnalsoreang.com, 7/9/2021).

Secara syar'i zakat memiliki kedudukan yang kurang lebih sama dengan salat, saum, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang tidak termasuk ke dalam ranah ijtihadi tetapi, masuk dalam wilayah tawqifi (harus diterima apa adanya). Hukum terkait zakat tidak memiliki 'illat apa pun, yang memungkinkan ia dapat diqiyaskan atau menerima ijtihad. Allah Swt. berfirman, "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (muamalat), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. at- Taubah: 60). Selain dari 8 asnaf, sama sekali tidak boleh diberi zakat. Zakat juga tidak boleh dialokasikan untuk urusan perekonomian negara, memberikan modal usaha, dan membangun infrastruktur.

Potensi ZIS memang besar dan menjadi kewajiban negara untuk mengoptimalkan, tetapi tentu motivasinya bukan sekadar menjadikan ZIS sebagai sumber pemasukan ekonomi. Tanpa memperhatikan ketentuan hukum syara'nya baik dalam pemungutan maupun pendistribusian. Sebab jika tidak memperhatikan ketentuan hukum syara' bukan keberkahan yang didapat tapi bencana.

Sayangnya, fikih zakat saat ini berusaha terus dikembangkan dan dimodifikasi. Salah satu hasilnya adalah muncul istilah zakat gaji/penghasilan (zakat profesi), yang secara syar'i tidak ada istilah zakat tersebut. Apalagi kebanyakan gaji ASN kecil, selain itu penyaluran dan pengelolaan zakat saat ini diwarnai oleh bid'ah modern yaitu logika kapitalisme. Berdasarkan logika ini muncullah istilah zakat produktif, dengan logika ini zakat mesti dijadikan modal usaha agar si miskin dididik untuk tidak malas bekerja. Logika semacam ini sekaligus menunjukkan sikap arogan mereka kepada Allah Swt.

Jika semuanya serius ingin memberantas kemiskinan, tak seharusnya pemerintah membidik dana zakat. Zakat memang wajib dipungut dari para muzakki, akan tetapi tidak berarti tujuan zakat adalah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pembangunan. Karena untuk mengatasi kemiskinan dan untuk membiayai pembangunan, Islam memiliki mekanisme tersendiri. Salah satunya melalui kewajiban negara untuk mengelola harta milik umum/SDA, yang hasilnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Tujuan zakat semata-mata untuk menyucikan para pemilik harta. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang bisa membersihkan dan mensucikan mereka." (QS. at-Taubah: 103). Di masa khalifah, zakat dikelola sesuai dengan syariat. Semata-mata zakat itu ibadah, dan dikelola dengan baitul maal. Di sinilah pentingnya khilafah pasalnya, hanya khilafahlah yang bisa menerapkan syariah Islam secara kafah termasuk dalam pengelolaan kekayaan milik umum demi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Wallahu a'lam bishshawwab.