PETANI NGAMUK GARA-GARA IMPOR CABAI BERKECAMUK

 


Oleh Asti Marlanti 

(Penulis dan Pemerhati Kebijakan Publik)


Sungguh miris. Sebuah video seorang petani yang sedang ngamuk merusak kebun cabainya menjadi viral di jagat maya. Konon petani cabai tersebut ngamuk karena anjloknya harga cabai di negeri ini.


Anjloknya harga cabai yang melanda negeri ini tidak lepas dari sepinya pasar akibat PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan adanya kebijakan impor yang berkecamuk terhadap komoditas cabai yang sudah dilegalkan pemerintah. Terkait hal ini, banyak kalangan menilai bahwa pemerintah tidak berpihak pada petani. Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet menanggapi video viral yang memperlihatkan seorang petani cabai mengamuk dan merusak kebun cabai miliknya. Kemarahan petani diduga akibat harga cabai di pasaran turun. Slamet mengatakan, harga cabai yang anjlok di pasaran menandakan adanya masalah yang seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah harus hadir melindungi petani Indonesia. Jangan hanya berpikir impor terus, sementara nasib petani kita semakin sengsara.


Slamet menyatakan impor cabai di semester I 2021 sebesar 27,851 ton. Naik 54 persen dibanding tahun 2020 sebesar 18.075 ton.

Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi impor pada Semester I-2020 yang hanya sebanyak 18.075,16 ton dengan nilai US$ 34,38 juta. Cabai yang diimpor pemerintah pada umumnya adalah cabai merah, termasuk juga cabai rawit merah. (https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1495864/petani-cabai-ngamuk-karena-harganya-murah-dpr-pemerintah-jangan-hanya-berpikir-impor-terus)


Sebetulnya, dalih pemerintah mengambil kebijakan impor karena untuk menstabilkan harga. Namun, banyak pihak menilai bahwa ini hanya alasan untuk lepas tanggung jawab mengurusi petani. Buktinya, kebijakan ini terus berulang terhadap beberapa pangan. Yakni, saat surplus pangan di tengah panen, pemerintah malah tetap melakukan impor.


Hal ini menjadi bukti bahwa rezim demokrasi-kapitalis telah gagal mengurus pemenuhan kebutuhan rakyat. Hal ini karena lebih berorientasi untuk mengembalikan modal politik dan mempertahankan kursi jabatan. Semua berpihak kepada para pemilik modal, bukan kepada rakyat. Sehingga, permasalahan yang terjadi tak kunjung ada solusi untuk jangka panjang.


Seharusnya para pemimpin negeri ini bercermin pada kepemimpinan Rasulullah Muhammad saw. Dari aspek manajemen rantai pasok pangan, Rasul senantiasa concern terhadap akurasi data hasil produksi. Beliau mengangkat Hudzaifah Bin Al-Yaman sebagai kaatib (baca: penulis/pencatat) untuk mencatat hasil produksi di Khaibar dan hasil produksi pertanian yang ada. Maka akan terlihat jumlah stok hasil produksi yang akan disalurkan ke masyarakat. 


Jika terjadi ketidakseimbangan supply dan demand (baca:harga naik/turun drastis), melalui lembaga pengendali, negara Islam segera menyeimbangkannya dengan mendatangkan barang dari daerah lain. Sehingga terciptalah kestabilan harga pangan. Bukan mengimpor pangan dari luar negeri, seperti yang terjadi di negeri ini.


Dengan demikian, harga dan pasokan makanan akan stabil dalam sistem Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena hal ini bisa diselesaikan hanya dengan diterapkannya syari'at Allah secara kafah dalam naungan Khilafah Islam.


Wallahualam bissawab.