Perpres Bonus Jumbo untuk Wamen, Kemana Perginya Sense of Crisis Pemimpin Nengeri?


Oleh Yuliyati Sambas

Pegiat Literasi Komunitas Penulis Bela Islam AMK


Di masa sulit yang tengah dihadapi hampir semua rakyat saat ini, rasa krisis dari para pemimpin negeri pergi entah kemana. Diketok palunya Peraturan Presiden Pasal 8 No. 77/2021 sebagai pengganti dari Perpres No. 60/2012 tentang Wakil Menteri merupakan satu-satunya bukti di antaranya. Dalam beleid teranyar disebutkan bahwa negara akan memberi bonus dengan angka jumbo, hingga Rp580.454.000 kepada wamen yang telah berakhir masa jabatannya. (tagar.id, 30/8/2021)

Bagaimana tidak, di masa pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini, kondisi morat-marit tengah dihadapi rakyat dalam berbagai urusan. Keterpurukan ekonomi, akses pada kesehatan dan pendidikan nyata terasa. Bahkan angka kriminalitas pun berbanding lurus dengan kesulitan hidup.Di tengah kondisi yang serba terjepit, dengan jumawanya Perpres minus sense of crisis pun dengan mudahnya diluncurkan.

Sekadar untuk diketahui bahwa Perpres tersebut juga berlaku bagi semua pejabat wamen sebelumnya, dari masa pemerintahan Soekarno hingga SBY. Berdasarkan perhitungan, untuk wamen di masa Kabinet Indonesia Maju saja, nominal kas negara akan tersedot hingga Rp6,9 miliar.Bisa dibayangkan fantastisnya uang yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah pandemi akan melayang untuk urusan ini.

Jikalah penghargaan bagi para wamen yang telah berjasa mengurusi negeri ini yang menjadi alasan diberikannya komisi royal itu, apakah hal yang sama juga ditujukan untuk jabatan publik lainnya dan semua pihak yang berjasa bagi negeri ini? Ternyata tidaklah demikian. Sebutlah para pahlawan tanpa tanda jasa yang berstatus honorer salah satunya. Mereka bahkan termasuk pihak yang saat ini merasakan terhimpitnya kehidupan. Namun apa yang terjadi? Bahkan negara dalam hal ini juga membuat aturan yang panjang, sulit dan berbelit sekadar untuk menjaring mereka mendapatkan posisi yang lebih baik menjadi PNS. 

Bukan hanya menguapnya sense of crisis dari para punggawa negeri yang dipertontonkan di panggung eksekutif negeri. Lebih jauh hal tersebut semakin mengokohkan pandangan publik bahwa perilaku ini merupakan bagian dari politik balas budi dan kekuasaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa siapa yang berjasa dalam menaikkan seseorang ke tampuk kekuasaan maka ia akan mendapatkan legitnya kue jabatan. Kemampuan dan kapasitas kerap tak dijadikan pesoalan.

Fenomena bagi-bagi kursi jabatan itu menjadi sebuah hal yang wajar terjadi dalam sistem demokrasi. dukungan banyak pihak dalam meningkatkan seseorang menuju bangku kekuasaan adalah perkara yang urgent dalam sistem pemerintahan. Saking pentingnya, upaya meraih sebanyak-banyaknya dukungan menjadi hal yang akan terus digencarkan. Istilah koalisi dan oposisi demikian tren dalam demokrasi. Prinsip kapitalistik yang dianut meniscayakan peraihan materi dijadikan tujuan. Maka “siapa mendapat apa” adalah kartu sakti yang kerap dimainkan. 

Sekularisme yang berkelindan di alam demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip menjauhkan agama dari peraturan kehidupan hingga bernegara. Bermunculanlah pribadi-pribadi pemimpin yang kian tak malu ketika melabrak rambu agama, bahkan untuk urusan amanah dalam mengemban jabatan. Naluri kasih sayang kian terbutakan oleh syahwat meraih dukungan dan materi yang sebanyak-banyaknya. Tak peduli jika pun akan melukai dan harus menari di atas derita yang tengah dirasakan oleh rakyat banyak di masa sulit seperti saat ini.

Benar-benar terbalik dengan potret indah ketika kehidupan dijalankan menggunakan aturan Ilahi. Adalah syariat Islam yang merupakan panduan terbaik karena berasal dari Zat yang menciptakan semesta, manusia dan kehidupan.Ia telah dibuktikan dan diterapkan oleh manusia mulia pilihan Rabb semesta alam, Rasulullah Muhammad saw. Bahkan berlanjut berabad-abad kemudian oleh para Khalifah yang tak bergeser dari teladan agungnya.

Syariat mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di pengadilan akhirat. Amanah kekuasaan diartikan sebagai riayatus su'unil ummat (memelihara urusan-urusan rakyat). Sebagaimana sabda Baginda saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, “Kepala negara (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.”

Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwa pengurusan itu dikerjakan menggunakan politik (siyasah) yang benar. Yakni menerapkan hukum-hukum syariat dan mengutamakan kemaslahatan rakyat. 

Maka bertebaranlah fakta mulia dimana pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam demikian menomorsatukan perkara amanah dan kepentingan rakyat. Sepenggal kalimat yang diucapkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjadi satu buktinya. Saat itu negara dalam kondisi sulit, masa paceklik. Perkataannya tecatat dalam kitab Athabaqat al-Kubra, Ibnu Sa'd, “Alangkah buruknya aku ini sebagai pemimpin jika aku memakan bagian yang baik, lalu aku memberi rakyat makanan sisa.”  

Beliau lebih mengutamakan rakyatnya dulu untuk terurusi dibandingkan dengan mengambil bagian untuk dirinya sendiri. Apa yang Beliau lakukan adalah sebagai wujud bertanggungjawabnya dalam mengemban amanah kepemimpinan. Hal itu diyakini sebagai satu dari sekian banyak tuntunan syariat lainnya.

Fokus para pemimpin yang lahir dari peradaban Islam hanyalah ridha Allah. Hal itu diyakini hanya bisa diraih dengan menerapkan syariat-Nya dalam setiap aspek kehidupan (kaffah). 

Betapa rindu akan hadirnya sosok-sosok pemimpin yang menerapkan syariat Islam kaffah. Agar sense crisis yang kian hilang dari benak para pemimpin di masa kapitalisme tergantikan dengan kasih sayang melimpah pada setiap individu rakyat.