Perlindungan Data Warga Negara, Tanggung Jawab Siapa?


Oleh Yanyan Supiyanti, A.Md

Pegiat Literasi, Member AMK


Data nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo bocor dan beredar di dunia maya. NIK Jokowi diketahui dari sertifikat vaksinasi di aplikasi PeduliLindungi yang bisa diakses oleh orang lain. 

Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sebenarnya kebocoran NIK bukan hanya terjadi pada Presiden Jokowi, tetapi juga dialami oleh pejabat-pejabat penting lainnya. Karena itu jajarannya sedang bergerak untuk melindungi data-data tersebut sehingga tidak kembali terulang. 

Pengamat hukum dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Umar Husein meminta masyarakat untuk berhati-hati menjaga data pribadinya dan tak mudah memberikan data, termasuk nomor induk kependudukan (NIK) karena itu berbahaya. Umar juga meminta rancangan undang-undang (RUU)  Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera disahkan.

Dengan bocornya data pribadi, kata Umar, seseorang bisa menjadi target ekonomi yang dikuras data rekeningnya. Kemudian datanya dipalsukan, atau datanya disalahgunakan untuk mengajukan aplikasi pinjaman dan membeli sesuatu, maka tentu pemilik data bisa menjadi korban ekonomi. 

Peneliti keamanan siber dari Communication Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persada mengatakan, perlindungan data pribadi harus dimulai dari diri sendiri. Sebab, sampai saat ini belum ada Undang-Undang (UU) yang melindungi data masyarakat Indonesia baik secara online maupun offline. Pengamanan data dengan membuat password yang baik dan kuat, aktifkan two factor authentication, pasang antivirus di setiap gawai yang digunakan, jangan menggunakan Wifi gratisan, jangan membuka link yang tidak dikenal dan mencurigakan serta pengamanan standar lainnya. (Republika.co.id, 3/9/2021).

Terkuaknya kebocoran data pribadi RI 1 menjadi alarm betapa buruknya sistem perlindungan data di negeri ini. Ini juga berdampak pada ketakutan publik dan terancamnya kedaulatan data pribadi warga negara. 

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menganggap langkah yang dilakukan oleh Menkes Budi Gunadi diskriminatif. Sebab, hanya menutup akses data para pejabat penting dan presiden setelah sertifikat vaksin beredar di dunia maya. Hal itu keliru karema pejabat maupun masyarakat memiliki hak yang sama dalam perlindungan data pribadi. (Cnnindonesia.com, 3/9/2021).

Inilah wajah demokrasi yang dikuasai para oligarki. Tidak peduli urusan rakyat, lebih mementingkan urusan segelintir elit kekuasaan. Rakyat mau mengeluh dan mengadukan ketidakadilan pada siapa? 

Negara sepatutnya menggunakan semua perangkat yang bisa diberdayakan untuk mengatasi kebocoran data yang berulang terjadi. 

Selayaknya bukan hanya data pejabat negara yang mendapat perlindungan istimewa, tapi semua rakyat juga berhak. 

Islam mewajibkan negara memberikan jaminan keamanan bagi setiap individu rakyat. Dan keamanan data juga merupakan bagian dari hak rakyat untuk memiliki sistem perlindungan keamanan.

Dalam sistem Islam, urusan keamanan negara ditangani oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri yang dipimpin oleh Direktur Keamanan Dalam Negeri. Departemen ini memiliki cabang di setiap wilayah yang dikepalai oleh Kepala Kepolisian Wilayah. 

Departemen Keamanan Dalam Negeri merupakan departemen yang mengurusi segala bentuk gangguan keamanan, juga mengurusi penjagaan keamanan di dalam negeri melalui satuan kepolisian dan ini merupakan sarana utama untuk menjaga keamanan dalam negeri. Termasuk kebocoran data warga negaranya, baik penguasa maupun rakyat biasa, tidak ada diskriminatif di dalamnya. 

Islam sebagai ideologi yang dibawa oleh Rasulullah saw. telah diterapkan secara nyata di muka bumi selama kurang lebih 13 abad dan menjadi rahmat bagi semesta alam. 

Rasulullah saw. menjelaskan bahwa seorang kepala negara adalah sebagai pengatur dan pelindung bagi seluruh rakyatnya baik muslim maupun nonmuslim tanpa membedakan jenis kelamin dan strata sosialnya. 

Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (dari musuh) dengan (kekuasan) nya." (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan lain-lain). 

Negara di dalam sistem Islam akan senantiasa menjaga jiwa, harta, darah, dan kehormatan warganya. Kepala negara adalah sebagai pengatur dan pelindung warganya dengan menerapkan aturan-aturan yang berasal dari Allah Swt. Rindu akan kegemilangan Islam itu. 

Wallahu a'lam bishshawab.