Perang Baliho Politisi ala Demokrasi


Oleh Nurmin

(Pemerhati Sosial) 


Masih jauh hari kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024. Namun para politisi sudah ancang-ancang bahkan telah marak pemasangan baliho dari kalangan para politisi masing-masing partai. Mulai dari ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Golkar, Air Langga Hartanto, Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Ketua Umum Demokrat AHY.

Yang menjadi pertanyaan, apakah pemasangan baliho para politisi yang bakal kandidat masih efektif untuk meraih simpatisan di tengah masyarakat? Menurut pakar komunikasi UI, Firman Kurniawan Sujono mengatakan bahwa, memang baliho memiliki keunggulan tersendiri dalam upaya memperkenalkan kepada publik wajah/postur tubuh para calon kandidat dengan segala penampilan.

Pakar tersebut juga mengatakan bahwa, apalagi kalau dengan kostum Islami yang tadinya tidak pakai kerudung, mendadak berkerudung, yang tadinya tidak pernah pakai kopiah dan baju muslim mendadak pakai, dan penempatan baliho yang sangat strategis tentu akan menjadi pusat perhatian publik. 

Tatkala negara dirundung duka dalam kondisi pandemi Covid-19 seharusnya pemerintah dan para politisi fokus memperhatikan rakyat. Baik dari sisi kesehatannya maupun dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. 

Para politisi justru perang pemasangan baliho yang tentu saja memakan biaya puluhan bahkan ratusan juta, yang kadang APBN menjadi sasaran untuk dikuras. Ketika rakyat menuntut hak-haknya kepada negara dengan cara menjerit kesakitan di masa pandemi ini, pemerintah pura-pura tuli bahkan tanpa malu-malu menyerahkan semua yang menjadi tanggung jawabnya kepada swasta. 

Sangat disayangkan para politisi justru menawarkan/mempromosikan diri kepada rakyat untuk memilih mereka menjadi pemimpin di negeri ini lagi lima tahun ke depan. Bahkan dengan ambisi mereka sampai dengan momen masa pandemi pun saat ini masih juga dijadikan sebagai sarana untuk politisasi demi tercapainya kepentingan mereka. 

Di sisi lain, cara-cara politik identitas tetap selalu digunakan sebagai instrumen politik dalam kontestasi elektoral. Diakui, proses memilih pemimpin dalam sistem demokrasi saat ini adalah melalui pemilu/pesta demokrasi yang sangat menelan biaya sampai ratusan juta rupiah masing- masing partai, dan rakyat harus memilih dengan menggunakan hak demokrasinya sesuai amanat konstitusi. 

Pada kenyataannya kondisi demokrasi Indonesia sedang mengalami penurunan yang signifikan. Menurut survei politik bahwa, kondisi demokrasi di Indonesia semakin lemah dan korupsi semakin tinggi. Ditambah lagi, menurut YLBHI menilai bahwa, Indonesia gagal memahami konsep demokrasi, dimana kebrutalan para petugas dalam mengawal demonstrasi mahasiswa dan buruh/pekerja swasta. 

Tak terlupakan pula, ketidakadilan Pilpres dan Pilkada serentak yang terjadi pada tahun 2017 hingga pemilu 2019 hingga 2020. Serta, meningkatnya ancaman kebebasan berekspresi, dan polarisasi di masyarakat. 

Menurut Economist Intelligence Unit (EIU), dalam menentukan indeks demokrasi suatu negara minimal ada lima poin yang dinilai: Pertama, proses pemilu. Kedua, fungsi dan kinerja pemerintah. Ketiga, partisipasi politik. Keempat, budaya politik. Kelima, kebebasan sipil. 

Berdasarkan rilis EIU, Indonesia berada diperingkat ke-64 dunia, dengan skor 6,3 persen artinya dengan angka tersebut maka Indonesia berada di angka terendah dalam kurun waktu 14 tahun terakhir dan sudah terkategori bahwa Indonesia adalah negara demokrasi cacat. 

Hal ini disebabkan, ada beberapa indikator penyebab menurunnya indeks demokrasi di Indonesia di antaranya pelaksanaan pemilu yang tidak benar, seperti: politik uang, intimidasi, dan terkadang terjadi “kong kaling kong” antara penyelenggara pemilu dengan kontestan, kemudian penghitungan jumlah pemilu sering dimanipulasi suara dan jumlah data, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik akan hakikat demokrasi. 

Oleh karena itu, pemasangan baliho justru membuat masyarakat muak. Karena publik akan mengambil pelajaran dari fakta yang telah terjadi di dalam rezim sebelumnya, dan seharusnya menjadi cambuk bagi masyarakat untuk semakin sadar akan kerusakan sistem demokrasi dan menganggap bahwa sistem ini tidak wajar dipertahankan lagi.

Demokrasi adalah sistem kufur dan menjadikan kewenangan membuat hukum berada di tangan manusia/kedaulatan ada di tangan rakyat padahal Allah Swt. telah berfirman dalam QS. Yusuf (40), bahwa yang berhak membuat hukum hanya milik Allah Swt./kedaulatan ada di tangan syariat. 

Adapun masalah tentang memilih pemimpin dalam Islam adalah hukumnya wajib, karena banyak nash-nash Al-Qur’an dan hadis yang mendukung tentang pengangkatan pemimpin/khalifah. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi minimal 7 syarat, yaitu: 1. Harus seorang muslim, 2. Dia harus laki –laki, 3. Balig, 4. Berakal, 5. Orang yang adil, 6. Merdeka, 7. Mampu menjalankan amanah kekhilafahan yang merupakan keharusan yang dituntut dalam baiat. 

Negara Islam (Khilafah) yang ideologinya Islam. Metode pengangkatan pemimpinnya bukan melalui demokrasi yang sangat menguras tenaga dan materi bahkan menguras APBN, tetapi cara baiat. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. ketika beliau mendirikan negara Islam di Madinah. 

Para sahabat dan masyarakat Madinah di kala itu mereka membaiat nabi atas perintahnya juga dalam kapasitas sebagai penguasa negara, bukan kapasitas kenabian beliau dan kerasulannya tetapi masalah Iman bukan masalah baiat. 

Cara pencalonan dilihat dari kelayakan, kecerdasan dan kemampuan berijtihad, bukan pasang foto/baliho, tetapi ketika itu para khalifah yang sudah sempurna pembaiatan, mereka mengangkat wakil. 

Pada saat itu, sepengetahuan masyarakat Madinah yang menjadi representase mereka adalah Abdurrahman Bin Auf. Namun ketika mereka berkeliling dari rumah ke rumah menanyakan siapa yang layak di antara para calon khalifah yang ada, justru mereka memilih yang layak adalah Utsman bin Affan lalu langsung dibaiat secara sempurna. 

Wallahu a'lam bishshawab.