Perang Baliho, Perang Ala Politisi Pencari Kursi dan Harta Duniawi

 



Oleh Siti Fatimah

Pemerhati Sosial dan Generasi



Baru kali ini mendengar istilah perang baliho. Biasanya istilah perang identik dengan senjata tajam. Bisa pedang atau senapan. Namun kali ini perang baliho. Serius baliho dijadikan alat untuk berperang? Baliho yang biasanya untuk iklan di pinggir jalan bisa untuk sarana berperang? Sungguh sangat menarik.


Sebenarnya dalam dunia demokrasi kapitalisme istilah apa saja boleh dipakai. Toh revolusi mental terbukti menghalalkan apa saja untuk digunakan, asalkan tujuan yang hendak dicapai berjalan mulus. Semulus jalan tol yang baru saja dibangun oleh rezim penguasa. 


Pun papan iklan pinggir jalan ini dimanfaatkan  untuk mempromosikan diri para pejabat. Promosi dalam ajang kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. Memang terbilang masih sangat lama menuju ke hari H pemilihan presiden. Namun sepertinya para politikus ini sudah tak sabar ingin bertarung memperebutkan kursi kekuasaan yang sangat menggiurkan ini. Mereka mulai bersolek, menebar pesona memikat hati rakyat yang tengah berduka bertahan hidup melawan pandemi. 


Menurut Pakar Komunikasi UI, Firman Kurniawan Sujono, di musim kampanye perang baliho antarpolitikus akan menjadi kejenuhan bagi masyarakat. Sehingga menurutnya, pesan yang ada di baliho tidak sampai di masyarakat akan tapi malah sebaliknya. (dw.com/id, 05/08/2021)


Bagaimana masyarakat tidak jenuh melihat tingkah laku para pejabat yang minim empati. Di saat pandemi mencari makan susah, para pejabat malah mengalokasikan dana untuk membeli kain seragam dinas dengan kualitas wah dan harga yang sangat wah pula.


Di lain kesempatan, di saat rakyat mencurahkan isi hati mereka lewat goresan berbagai mural dengan gambar-gambar dan tulisan yang mewakili perasaan dan kesulitan yang tengah mereka alami, justru dianggap telah melecehkan pemerintah. Mereka menghapus mural yang sejatinya merupakan kritik terhadap penguasa agar lebih serius dalam bekerja dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kritikan dihapus dan perang baliho jalan terus.


Rakyat tidak butuh pejabat dan pemimpin yang dipoles tampan dan cantik untuk menghiasi kontestasi politik dalam negeri. Yang rakyat butuhkan hanyalah para pejabat yang perduli dengan nasib bangsa ini. Rakyat tak butuh persaingan dengan tampilan politikus yang perlente. Namun yang terpenting adalah prestasi yang membuat rakyat menjadi makmur dan sejahtera. Sesederhana itulah cara berpikir rakyat, kemudahan untuk kehidupan mereka bukan malah mendapatkan kesedihan yang terus mendera.


Keadaan ini seharusnya membuat rakyat sadar, bahwasanya yang ada di pikiran para politikus hanyalah bagaimana caranya duduk di kursi jabatan. Apa pun dilakukan demi kekuasaan. Setelah rakyat ramai-ramai memilih mereka melalui sistem kufur demokrasi kemudian mereka dicampakkan tak ada arti. Demokrasi merupakan jalan bagi pejabat haus kekuasaan untuk mencari harta. Sementara rakyat hanya dijadikan alat, diminta suaranya saat pemilu dan ditinggalkan setelah pemilihan berakhir. Pejabat atau pun pemimpin seharusnya menjadi pelayan bagi rakyat bukan malah minta dilayani oleh rakyat. Bukan malah meminta gaji tinggi tetapi mati gaya saat dituntut  bekerja sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya.


Perang baliho hanyalah merupakan contoh kecil betapa buruknya sistem demokrasi saat ini. Dari sistem ini lahir para koruptor yang gemar menilep uang rakyat, dari sistem ini lahir para pejabat yang tidak amanah yang suka memanfaatkan harta umum dengan tidak sewajarnya, dan dari sistem ini pulalah lahir para pejabat yang tidak memiliki empati and hati nurani.


Saatnya mengganti sistem pemerintahan yang buruk ini dengan sistem sahih yang datangnya dari Sang Khaliq. Sistem yang sudah terbukti mampu mengatur umat manusia untuk taat kepada hukum-hukum Allah Azza Wajalla melalui aturan Syariat Islam selama puluhan abad lamanya. Saatnya untuk menerapkan hukum syarak yang mampu membawa umat pada keadilan dan kesejahteraan, karena memang hukum Islam merupakan satu-satunya hukum terbaik sebagai solusi atas seluruh problematika  umat Islam saat ini. Melalui institusi khilafah sebagai wadah pemerintahan, aturan-aturan dalam Al-Qur'an bisa diaplikasikan secara nyata dan Allah rida sehingga akan terwujud  negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur.


Allah Azza wa Jalla berfirman,

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ 

"Sungguh bagi Kaum Saba’ ada tanda (kebesaran Rabb) di kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan:) “Makanlah dari rizki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadaNya!’. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr”. (QS. Saba’ [34]:15)


Wallaahu a'lam bishshawaab. []