Penghapusan Mural Bentuk Pembungkaman Kritik(?)


Oleh Dianita

(Mahasiswa di Malang)


Sempat viral mural dengan gambar wajah yang diduga Presiden Joko Widodo dengan mata tertutup tanda merah bertulis "404: Not Found". Konon mural ini berada di dinding terowongan inspeksi Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta di Batuceper, Kota Tangerang, Banten. Namun, kini gambarnya sudah tidak jelas lagi bentuknya. 

Adapula mural di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur bergambar dua karakter kartun dengan tulisan "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit" yang kini juga tergantikan dengan tembok polos bercat kuning. Penghapusan juga terjadi pada mural yang bertuliskan "Tuhan Aku Lapar!" di Tangerang, Banten. Kini di mural tersebut diblok dengan warna hitam, dan tulisannya menjadi tidak terbaca. 

Karya seni seperti mural ini harusnya bukan sesuatu yang berbahaya. Ini adalah salah satu bentuk penyaluran aspirasi masyarakat. Juga sebagai ekspresi kebuntuan teriakan masyarakat yang tidak didengar oleh penguasa.

Alih-alih mendengarkan, memahami keluh kesah rakyat, dan mengoreksi diri, pemerintah malah menghapus mural-mural ini dan memburu si pembuat mural. Hal ini malah mencitrakan pemerintah yang paranoid terhadap kritik. Pakar sosiologi politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyebut respons pemerintah dan aparat berlebihan. "Aparat berlebihan atau paranoid terhadap kritik. Apalagi kritiknya hanya sekadar lukisan, kata-kata, melalui mural." (bbc.com, 16/08/2021).

Respon pemerintah dan aparat ini justru memberikan citra pemerintahan yang otoriter. Penghapusan mural menunjukkan adanya upaya pembungkaman kritik publik terhadap rezim. Selain itu, tindakan ini juga menampakkan ketakutan pemerintah bahwa apa yang disuarakan adalah fakta yang berusaha untuk ditutupi.

Demokrasi Telah Mati

Sejak dicetuskan pada abad ke-18 di Eropa, demokrasi muncul sebagai reaksi atas otorisasi model kerajaan (monarki absolut) yang telah sekian lama berkuasa. Menurut Aristoteles, prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan. 

Setidaknya ada empat kebebasan yang dijamin dalam sistem demokrasi yaitu kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan bertingkah laku dan kebebasan kepemilikan. Kebebasan berpendapat juga dijamin dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 

Namun, faktanya, sekadar mengkritik penguasa lewat mural saja tidak ditolerir oleh kekuasaan. Apakah ini menjadi tanda bahwa demokrasi telah mati? Ataukah memang demokrasi sudah mati sejak dilahirkan akibat dari kecacatan konsep demokrasi. 

Pada faktanya justru suara-suara kritis publik harus mendapatkan tindakan otoriter dari penguasa. Padahal menurut Presiden Federal Jerman, Cristian Wuff saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia pada 1 Desember 2011 silam, Indonesia adalah negara terbesar yang berhasil melaksanakan demokrasi, sebagai negara muslim terbanyak di dunia.

Kenyataannya, meski hidup di negara dengan sistem demokrasi kapitalisme, hak-hak rakyat tidak terpenuhi dengan layak. Rakyat terus dizalimi dan suaranya dibungkam dengan aneka kebijakan dan undang-undang yang dibuat peguasa. Penguasa mengubah hukum sesuai kepentingan mereka sendiri dan untuk kelanggengan kekuasaannya. 

Hal ini dikarenakan demokrasi lahir dari asas hidup sekularisme yang meniadakan peran Tuhan dalam mengatur kehidupan. Menetapkan benar dan salah berdasar pada siapa yang berkuasa, bukan kepada benar dan salah menurut Tuhan dalam kitab suci-Nya.

Islam Menjamin Muhasabah

Islam diturunkan Allah Swt. sebagai agama sempurna dan paripurna yang di dalamnya berisi seperangkat aturan kehidupan yang menyeluruh. Islam menjadikan akidah sebagai dasar menjadi seorang muslim, dan syariat Islam sebagai peta hidupnya. Oleh karena itu, napas seorang muslim adalah taat kepada aturan Tuhan, bukan napas sekularisme yang memisahkan aturan Tuhan dalam kehidupan. Terlebih lagi, sekularisme bukan berasal dari rahim Islam, namun berasal dari antitesa kekuasaan monarki absolut bermodus suara raja adalah suara Tuhan.

Kekuasaan Islam adalah kekuasaan basyariyah dimana kepemimpinan negara dijalankan oleh manusia biasa, bukan nabi dan rasul. Sehingga mengandung konsekuensi berupa adanya kekhilafan ketika penguasa menjalankan roda pemerintahan bersama rakyat. 

Islam menetapkan bahwa relasi antara penguasa dengan rakyat selayaknya relasi antara ibu dan anak, di mana penguasa bertanggung jawab atas urusan rakyat. Relasi yang dibentuk adalah amar makruf nahi mungkar yang dilakukan kedua belah pihak. Penguasa menerapkan syariat Islam secara kafah, sedangkan rakyat melakukan aktivitas dakwah berupa kritik dan muhasabah terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan penguasa. 

Penguasa Islam bukanlah penguasa yang antikritik dan muhasabah. Penguasa Islam adalah cerminan dari penerapan syariat Islam yang rahmatan lil’alamin. Mekanisme seperti ini akan menghalangi seorang penguasa bisa bertindak arogan, bebal dan diktator sebagaimana yang mampu dilahirkan oleh sistem demokrasi sekularisme seperti sekarang ini.

Tidak hanya rakyat secara individu yang bisa menyampaikan kritik dan muhasabah, akan tetapi kelompok/partai dan struktur negara Islam lain seperti Majelis Umat juga dijamin dalam penyampaian aspirasi rakyat. Semua elemen berjibaku mengontrol kekuasaan penguasa demi terlaksananya penerapan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Dengan demikian, akan terwujud hubungan harmonis antara rakyat dan penguasa. Penguasa tak segan dikoreksi oleh rakyat demi tegaknya syariat, rakyat pun tak takut menyampaikan aspirasi demi kemaslahatan bersama. Kondisi ini hanya akan tercipta jika kita menerapkan syariah Islam secara sempurna dalam naungan institusi khilafah. Wallahu a'lam bisshowwab.