Penanganan Pandemi Kalah Oleh Kontestasi Demi Kursi


Oleh Nurfia

(Aktivis Dakwah Kampus)


Sudah menjadi track record politik demokrasi bahwa tak ada kawan dan lawan abadi. Semua berdasar pada kepentingan semata, dimana sudah menjadi fitrah bawaan bahwa politik demokrasi memang selalu berputar pada pembahasan koalisi, jatah kursi, kontestasi, dan kepentingan yang ingin diraih. Maka tak salah jika ada perkataan bahwa tabiat demokrasi itu haus kekuasaan. Semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya, semakin lama terbuai dalam zona nyaman jabatan, semakin lupa dengan tugas pokok dan fungsinya. Terlalu lama duduk di kursi kekuasaan, susah disuruh berdiri.

Dilansir dari SIndonews.com salah satu hal yang membuat demokrasi Indonesia dinilai mundur adalah melemahnya peran oposisi. Dalam praktik demokrasi Indonesia pasca reformasi, belum ada partai yang benar-benar bertindak sebagai oposisi.

Merapatnya PAN ke koalisi pemerintahan Jokowi membuat partai oposisi makin mini. Oposisi yang disebut sebagai kekuatan penyeimbang atau check and balances dalam politik demokrasi dikhawatirkan tenggelam. Hal ini lantaran jumlah partai koalisi dan oposisi benar-benar jomplang. Sudah 82 persen partai koalisi menguasai parlemen. Praktis partai oposisi hanya tersisa Demokrat dan PKS, yang hanya berjumlah 104 kursi dari 575 kursi yang ada di DPR. Adapun 471 kursi adalah milik partai koalisi.

Menanggapi fenomena tersebut sejumlah pihak angkat bicara, salah satunya dari Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan istilah oposisi memang tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia. Tak heran jika peran Partai Demokrat, PKS, dan PAN selama masa pemerintahan Jokowi pun terasa kurang gereget alias memble, lanjut dia, PKS, Demokrat dan PAN sebagai counter party atau mitra kritis yang berperan sebagai kekuatan penyeimbang melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan.

Pemerintah hanya terfokus pada wacana penggalangan dukungan untuk kontestasi politik. Terlebih menuju tahun 2024 mendatang, sangat menarik perhatian partai dan wakil rakyat. Maka, mereka menggalang koalisi dan menjajagi berbagai posisi (oposisi atau masuk pemerintahan) demi mengamankan kedudukan . inilah gambaran politik demokrasi, dimana sistem politiknya mendorong lahirnya parpol-politisi pengabdi kursi bukan pelayan kemaslahatan rakyat.

Hakikat Gambaran Politik Demokrasi

Fenomena koalisi jadi oposisi atau oposisi masuk koalisi sebenarnya sudah biasa dalam politik demokrasi. Kemarin melawan, sekarang berkawan. Dulu merapat, sekarang menjaga jarak. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Sebab, politik dalam demokrasi memang berasas manfaat dan kepentingan. Di mana ada kepentingan, di situ partai mengharap keuntungan. Rakyat hanya dibutuhkan saat merebut kompetisi pemilu. Selebihnya, peran dan suara rakyat diabaikan.

Begitupun dengan wakil rakyat. Tak jauh beda. Jika partai koalisi pemerintah menguasai suara parlemen, suara partai oposisi menjadi tak berguna. Sebab, ketok palu UU atau kebijakan diputuskan berdasar suara mayoritas (mereka yang duduk dalam koalisi pemerintah). Yang katanya wakil rakyat, tapi sebenarnya wakil suara partai. 

Jelas, semua ini hanya tentang bagaimana memperpanjang kekuasaan, mendapat jatah kursi dalam kabinet, dan cara mempertahankan posisi sebagai penguasa. Lantas, di manakah kepentingan rakyat dalam intrik politik seperti ini? Nihil. Rakyat bahkan tidak ada dalam pembahasan utama. Mereka hanya bicara koalisi, kursi, dan kontestasi. 

Inilah hakikat gambaran politik Demokrasi. Di saat rakyat berjibaku bertahan hidup di tengah pandemi, mereka sibuk berdiskusi koalisi atau oposisi. Ketika rakyat berjuang melawan gerilya covid, mereka asyik berbagi kursi dan komisi.

Saat rakyat menuntut hak mengisi periuk nasi, mereka hanya peduli kepentingannya sendiri. Tatkala rakyat berteriak dengan kritik dan komentar, mereka justru menanggapi dengan pembungkaman dan ancaman. Dipuji senang, dikritik baperan. Inilah wajah partai dan politisi didikan sistem sekuler, hanya mengabdi untuk kursi dan jabatan sementara kemaslahatan rakyat dikesampingkan.

Berkat didikan politik demokrasi-sekuler, lahirlah politisi nirempati, khianat, dan culas. Kebijakannya tak memihak rakyat, negara makin sekarat. Utang menggunung, kebijakan pandemi serba bingung, korupsi tak mampu dibendung, keadilan hukum terpasung, dan kesejahteraan rakyat ibarat kabar burung. Bagi rakyat, politik bukan hanya  urusan koalisi atau oposisi, tetapi bagaimana kebijakan publik bisa membuat hidup mereka lebih baik. 

Politik pragmatis yang ditampilkan sistem sekuler sejatinya tidak akan melahirkan pemimpin, negarawan, dan politisi sejati. Sebab, mereka menganggap politik hanyalah cara untuk meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaannya, menghalalkan segala cara agar memenangkan kekuasaan tersebut.

Hakikat Kebenaran Politik Islam

Jika partai tak bisa diharap, rakyatlah yang harus menghadang kuatnya kekuasaan. Dalam melawan kemungkaran, dibutuhkan kesadaran memahami politik dengan benar. Umat tidak boleh anti politik, apriori, dan alergi. Karena politik dalam Islam bukan sebatas bicara kekuasaan. Politik Islam adalah riayah suunil ummat, yaitu mengurusi urusan umat. Salah satu aktivitas politik adalah meluruskan penguasa yang bengkok (zalim), mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan Islam, dan menasihati penguasa. Singkat kata, aktivitas politik terwujud dalam dakwah amar makruf nahi mungkar. Oleh karenanya, umat Islam tidak boleh buta politik atau cuek dengan politik. Jangan sampai kita seperti setan yang bisu karena mendiamkan kebatilan dan tidak membela kebenaran. Lebih parah lagi jika berkawan dengan kezaliman itu sendiri. 

Dalam Islam, politik mendapat tempat dan kedudukan yang hukumnya bisa menjadi wajib. Karena mengurus dan memelihara urusan kaum muslimin merupakan bagian dari kewajiban syariat Islam. Pentingnya politik dalam Islam tercermin dalam ungkapan Imam Al Ghazali berikut, “Sesungguhnya dunia adalah ladang bagi akhirat, tidaklah sempurna agama kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar; agama merupakan pondasi dan penguasa adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Dan tidaklah sempurna kekuasaan dan hukum kecuali dengan adanya pemimpin.” (Ihya ‘Ulumuddin, 1/17).

Umat Islam wajib menaruh peduli terhadap persoalan umat. Sejak awal turunnya Islam, kaum muslimin sudah berpolitik, yaitu menghukumi persoalan dengan syariat Islam, ikut dalam kegiatan bernegara seperti berjihad, mengirim utusan ke penguasa non Islam, bahkan mendirikan negara. Contoh politisi dan negarawan terbaik telah ada pada diri Rasulullah saw., Khulafaur Rasyidin serta para pemimpin Islam terdahulu.

Pemimpin baik hanya lahir dari sistem yang baik. Sistem terbaik bersumber dari Zat Mahabaik, yaitu Allah Swt.. Sudah saatnya umat mengarahkan perjuangannya pada Islam. Berupaya dengan sungguh-sungguh mendakwahkan dan membina umat agar memahami bahwa hanya Islam satu-satunya tumpuan harapan lahirnya sistem dan kepemimpinan yang berkah dan amanah.

Wallahu a'lam bi ash-shawab.