PEMBERANTASAN KEKERASAN SEKSUAL ALA SEKULAR: ABAL-ABAL!

 


Oleh: Amila Rosyada


Miris! Negeri ini kembali meringis. Tahun demi tahun berganti namun kasus kekerasan seksual seolah terulang kembali tiada henti. Merenggut korban dari semua kalangan; anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Para pelaku pun tidak lagi memandang status, entah itu oknum berpangkat maupun warga biasa.


Baru-baru ini berita kasus pelecehan seksual oleh tujuh orang pegawai KPI pusat telah menggegerkan publik. Seorang pria yang menjadi salah satu pegawai KPI Pusat membuat pengakuan melalui siaran tertulis yang diterima oleh sejumlah media nasional di Jakarta pada hari Rabu, sebagai korban perundungan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tujuh pegawai di Kantor KPI Pusat selama periode 2011-2020. 


Korban mengaku mengalami trauma dan stres akibat pelecehan seksual dan perundungan yang menjatuhkan martabat dan harga diri korban. Korban menyampaikan ia sempat melapor ke Komnas HAM dan kepolisian. Namun, polisi yang menerima laporan justru meminta korban menyelesaikan masalah itu di internal kantor. Korban pun melapor ke kantor, tetapi aduan itu hanya berujung pada pemindahan divisi kerja dan mirisnya pelaku sama sekali tidak mendapatkan hukuman. Pemindahan itu, kata korban melalui siaran tertulisnya tersebut, tidak menghentikan perundungan dari para pelaku. (Republika.co.id, 2/9/2021)


Masih berhubungan dengan KPI, kasus serupa lainnya datang dari munculnya kembali sosok Saiful Jamil di industri pertelevisian. Kehadiran Saiful Jamil di layar televisi ini menyebabkan pro kontra di tengah masyarakat bahkan menuai kritikan pedas dari netizen. Beberapa kalangan publik figur juga telah berani buka suara mengkritik dan mempertanyakan kinerja dari KPI atas munculnya mantan narapidana kasus kekerasan seksual terhadap remaja dan menyuap panitera tersebut.  (Investing.com,  5/9/2021).


Kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di negeri ini. Kasus yang telah terlaporkan dan terkuak di kalangan publik saja tidak ditangani dan terselesaikan dengan baik, apalagi kasus-kasus pelecehan seksual yang tidak terlapor. Negeri ini masih mengalami darurat seksual yang sama seperti sedia kala dan belum ada perubahan yang signifikan. 


Kondisi semacam ini sejatinya menandakan bahwa bukan lagi menitikberatkan pada kesalahan oknum-oknum pelaku semata, melainkan negeri ini telah lama menerapkan sistem yang rusak. Sebagai buktinya, kita diperlihatkan bahwasannya hukuman yang diberikan seolah tidak menindak tegas dan memberikan efek jera bagi sang pelaku. Tragisnya si pelaku malah disambut bak pahlawan. 


Bukti lain adalah para korban pelecehan seksual yang tidak mendapat penanganan atas kasus yang menimpa mereka dan jaminan keamanan oleh pihak berwajib. Justru apabila pelaku pelecehan seksual tersebut tidak kunjung diadili oleh pihak yang berwenang, rasa trauma, gelisah, serta ketakutan pasti akan menghantui diri korban. Bahkan program-program pertelevisian justru menyiarkan tontonan yang banyak menimbulkan pro kontra dan tidak dapat kita jadikan sebagai tuntunan.


Berbeda jauh dengan sistem sekular yang masih diterapkan di negeri ini, di dalam Islam pelaku tindakan kekerasan seksual akan ditindak dan dihukum secara tegas. Contohnya, sanksi bagi pelaku tindak perkosaan berupa had zina, yaitu dirajam (dilempari batu) hingga mati, jika pelakunya muhshan (sudah menikah); dan dijilid (dicambuk) 100 kali dan diasingkan selama setahun, jika pelakunya ghairu muhshan (belum menikah). Hukuman tegas ini akan memberikan efek jera (zawajir) kepada si pelaku, sekaligus menjadi penghapus dosa (jawabir) yang telah dilakukannya ketika sampai waktunya di yaumul hisab nanti.


Di dalam islam, media-media massa juga akan selalu dipantau dan hanya boleh menayangkan acara-acara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Media tersebut akan difungsikan sebagai pembangun masyarakat yang kukuh, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa. Di samping itu juga difungsikan sebagai media edukasi tentang pelaksanaan kebijakan dan hukum Islam dalam negara. Tak lupa juga untuk menyebarkan dakwah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semua aspek kehidupan masyarakat mendapat kontrol penuh dari negara. Masyarakat akan mendapatkan hak-hak mereka yang salah satunya adalah hak keamanan dan penanganan atas setiap permasalahan mereka termasuk yang berkaitan dengan kekerasan seksual. 


Penanganan dan pemberantasan kasus kekerasan seksual dalam sistem sekular ini hanyalah abal-abal. Terdengar manis dan solutif namun dalam kenyataannya nihil dan justru malah menambah masalah yang variatif. Sudah saatnya kita sadar dan saling menyadarkan sesama, bahwa kita butuh perubahan sistemik dan menyeluruh. Bukan lagi memotong ranting cabangnya, namun mencabut semua akar permasalahannya yaitu dengan merubah sistem sekular yang rusak dan menggantinya dengan menerapkan kembali sistem pemerintahan Islam.