Paradoks PTM di Masa Pandemi


Oleh Ati Solihati, S.TP

(Aktivis Muslimah dan Praktisi Pendidikan) 


Pandemi masih menyelimuti kehidupan penduduk bumi. Hampir 2 tahun, kita "dipaksa" berdamai dan beradaptasi dengan pandemi. Semua sendi kehidupan dituntut untuk ber"metamorfosis" agar tetap bisa survive di tengah segala keterbatasan. Protokol kesehatan yang ketat pun senantiasa menjadi tuntutan. 

Fakta tak terelakkan, pandemi menurunkan indeks  hampir semua aspek kehidupan. Termasuk pendidikan. Generasi pelajar di masa "tahun ajaran pandemi", bisa dipastikan merupakan "Very lack of generation".

Pembelajaran tatap muka yang beralih ke sistem daring selama pandemi, mereduksi banyak variabel indikator ketercapaian KBM, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Fenomena ini yang menjadi salah satu pendorong, untuk mengembalikan sistem pembelajaran pada Pembelajaran Tatap Muka (PTM). 

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, mulai membolehkan pelaksanaan sekolah tatap muka di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada ratusan ribu sekolah di berbagai daerah di Indonesia yang sudah mulai menggelar pembelajaran tatap muka terbatas.

Per tanggal 22 Agustus 2021 sebanyak 31 persen dari total laporan yaitu 261.040 satuan pendidikan yang berada pada daerah dengan PPKM level 3, 2, dan 1 ini telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Wiku dalam konferensi pers daring, Kamis (kompas.com, 26/8/2021).

Meskipun target KBM sulit tercapai dengan sistem pembelajaran daring, namun pembelajaran tatap muka di tengah pandemi, ternyata menjadi sebuah dilema. 

Sebagaimana Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sangat menyayangkan pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim ini.

Pasalnya, telah membolehkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah yang berada pada PPKM Level 1-3, meskipun para siswa belum divaksinasi.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan tindakan gegabah tersebut. Menurutnya, vaksinasi anak dan guru harus dituntaskan di sekolah tersebut sebelum dilaksanakannya PTM terbatas.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), progres vaksinasi anak usia 12-17 secara nasional masih lambat, baru mencapai 9,34 persen atau 2.494.621 untuk dosis pertama.

Sementara vaksin dosis kedua sudah 1.432.264 atau 5,36 persen. Di mana sasaran vaksinasi anak usia 12-17 tahun sebanyak 26.705.490 orang.

“Artinya meskipun sekolah di PPKM Level 1-3 tapi syarat vaksinasi anak belum terpenuhi,” ujar dia kepada JawaPos.com, Kamis (26/8).

Sementara itu, Sekretaris Nasional P2G Afdhal, menyoroti perbandingan kuantitas siswa yang sudah divaksinasi dengan rombongan belajar (rombel) atau kelas. Kata dia, dari data vaksinasi anak ini, perbandingannya 10:100.

“Seandainya satu kelas terdiri dari 30 siswa, hanya 3 orang saja yang sudah divaksinasi dan 27 siswa yang belum divaksinasi. Perbandingan siswa yang sudah divaksinasi dengan yang belum sangat jauh. Jadi herd immunity di sekolah saja belum terbentuk. Tentu ini sangat membahayakan keselamatan anak.”

Kalau dicermati, munculnya paradoks PTM di masa pandemi, bukan sekadar masalah ketercapaian program vaksinasi di lingkungan civitas sekolah. Namun merupakan masalah sistemik yang saling berkelindan.

Semua berpangkal dari anomali beragam kebijakan, yang tidak solutif. Tapi justru memperparah dan memperpanjang kelangsungan pandemi. 

Kegiatan belajar mengajar di masa pandemi tidak dapat dilangsungkan sebagaimana semestinya. Pembelajaran daring menjadi alternatif yang ditempuh. Dengan segala keterbatasan. Namun seyogyanya, jika beragam antisipasi ditempuh, keterbatasan tersebut pun dapat diminimalisir. Seperti, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana belajar daring. Pelatihan para guru, para siswa, dan bahkan orang tua untuk menguasai sistem pembelajaran daring. Peningkatan kemampuan mengajar sistem daring kepada para guru. Karena bagaimanapun tingkat kesulitan tercapainya target KBM dengan daring lebih tinggi dari PTM.

Namun sayangnya beragam antisipasi tersebut tidak ditempuh. Kalaupun ditempuh namun pelaksanaannya tidak memadai. Bahkan menjadi pintu terjadinya kebocoran uang negara, alias korupsi. 

Termasuk program vaksinasi di kalangan institusi pendidikan pun belum merata. Kurangnya edukasi akan pentingnya vaksin,  membuat sebagian besar masyarakat, tidak terkecuali di lingkungan pendidikan, masih memandang vaksinasi sebagai "horor". Selain memang program vaksinasi dari pemerintah itu sendiri memang belum merata di semua lingkungan pendidikan. "Mampet" dan "bocor" nya aliran dana pada setiap pelaksanaan kebijakan, merupakan penyakit akut dalam sistem saat ini. 

Jika melihat jeratan kusutnya sistem kehidupan yang menaungi kita saat ini, sungguh teramat menyesakkan. Betapa kita merindukan suatu sistem kehidupan yang baik. Yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik. 

Tentu saja, sistem kehidupan yang baik adalah sistem yang diridai Allah Swt. Yaitu sistem yang menerapkan aturan-aturan-Nya. Dan pemimpin yang baik, tentu saja adalah orang yang  ketaatannya semata diletakkan pada Allah dan Rasul-Nya. 

Wallaahu a'lam bishshowab.