Pandemi, Pejabat Semakin Gemuk, Rakyat Semakin Kurus dan Tak Terurus


Oleh Unix Yulia

(Komunitas Menulis Setajam Pena)


Pandemi Covid-19 yang terjadi hingga saat ini, mengakibatkan masyarakat mengalami banyak penderitaan. Mulai dari pemecatan pekerja, harga produk pertanian anjlok, bahan pangan naik, ekonomi sulit dan masih banyak lagi. Di samping masyarakat yang tengah berjuang untuk bertahan hidup di tengah sulitnya kondisi, muncul pemberitaan 70% harta kekayaan pejabat meningkat drastis. Miris sekali bukan?

Dilansir dari cnnindonesia.com (7/9/2021), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan laporan, hasil kekayaan 70% penyelenggara negara (LHKPN) selama pandemi ini mengalami kenaikan yang tinggi. Tak hanya dari lembaga legislatif saja, akan tetapi lembaga eksekutif dalam Kabinet Indonesia Maju pun mengalami pertambahan harta kekayaan.

Kenaikan nilai harta kekayaan pun bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga miliaran. Seperti nilai harta kekayaan orang nomor 1 di Indonesia Presiden Joko Widodo, mengalami kenaikan senilai 8,8 miliar. Nilai yang benar-benar fantastis bagi mayoritas masyarakat Indonesia, namun bagi mereka yang terbiasa bergelimang harta, kenaikan tersebut masih dianggap wajar.

Wajar darimananya? Ketika sebagian besar rakyat berjuang mati-matian untuk bertahan hidup di tengah pandemi, namun para pejabat negara yang harusnya mengurus dan melayani rakyat masih hidup nyaman dengan bergelimang harta, malah mengalami kenaikan? Miris sekali kondisi masyarakat di sistem demokrasi kapitalis saat ini. Rakyat kian menderita, tetapi pejabat negara hanya memperkaya diri sendiri.

Potret kehidupan seperti ini tak heran terjadi di sistem demokrasi kapitalis saat ini. Orientasi kehidupan yang dijalaninya hanya melulu tentang materi. Segala macam cara akan dilakukan untuk meningkatkan pundi-pundi materi yang dimiliki.

Para pejabat negara tak peduli dengan amanah yang seharusnya mereka jalankan yang harusnya wajib melayani seluruh rakyat, dan mereka tidak berpikir bahwa segala yang mereka lakukan, nantinya akan dihisab untuk dimintai pertanggungjawaban. Rasa empati, kepeduliannya telah terkikis bahkan habis oleh sistem saat ini. Mereka hanya sibuk untuk mengembalikan dana politik yang telah mereka keluarkan. Serta saling bersinergi untuk mendapatkan keuntungan dari jabatan yang diampunya. Dan rakyat dibiarkan dengan diberikan janji-janji manis semata.

Slogan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" yang selalu digadang-gadangkan oleh sistem demokrasi tidak berlaku sama sekali. Mereka dipilih oleh rakyat, dibayar dari pajak yang dibayarkan rakyat, dengan harapan dapat memberikan rakyat kemakmuran, keadilan, jaminan keamanan dan lain-lain, tetapi pada kenyataannya rakyat semakin sengsara, sangat jauh dari janji-janji manis yang dilontarkan.

Memiliki kekuasaan yang tinggi memang sering kali membuat silau akan kehidupan dunia dan mengabaikan akhirat. Seperti halnya fenomena saat ini. Pejabat sibuk memperkaya diri tanpa berpikir tanggung jawab di akhirat nanti. Dengan peningkatan nilai kekayaan pejabat yang sangat fantastis di masa sulit seperti ini, tentu menimbulkan banyak tanya di benak masyarakat. Dari mana sumber kekayaan yang didapat? Supaya tidak menimbulkan banyak tanya dan prasangka, kekayaan yang didapat harus diusut sumber asalnya. Namun saat ini tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Berbeda ketika Islam yang diterapkan, nilai kekayaan para pejabat negara akan diaudit secara berkala dan mereka harus benar-benar membuktikan bahwa kekayaan yang didapat bukan hasil korupsi atau tindak kejahatan lainnya. Serta para pejabat akan dibina, supaya mereka menyadari tanggung jawab yang diembannya nanti akan dikenakan hisab.

Seperti pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau berkali-kali memecat beberapa pejabat negara karena ketika nilai kekayaannya diaudit ada dana yang tidak sesuai. Lalu pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, ketika awal menjabat kekayaannya dinilai mencapai ratusan ribu dinar, namun setelah beberapa tahun menjabat nilai kekayaannya hanya sekitar ratusan dinar saja. Beliau rela mengalokasikan kekayaannya untuk rakyat dan hidup sederhana.

Itu hanya sebagian kecil contoh masa pemerintahan Islam. Beliau menyadari bahwa amanah yang diemban nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka menggunakan seluruh waktu, pikiran kekuatan, energi yang dimiliki untuk melaksanakan tanggung jawab yang diembannya untuk mengurus rakyat. Mengurus rakyat merupakan prioritas utamanya, bisnis yang menghasilkan pundi-pundi rupiah bukan lagi prioritasnya. Benar-benar sangat berbeda pada sistem demokrasi kapitalis saat ini, harta tetap menjadi prioritas utama dan tanggung jawab mengurus rakyat dikesampingkan. Padahal jelas tanggung jawabnya yaitu mengurus rakyat.

Dikisahkan Ma'qil bin Yasar ra ketika sakit dijenguk oleh Gubernur Ubaidillah bin Ziyad. Maka, Ma'qil berkata, ''Aku akan menyampaikan kepadamu suatu hadis yang telah aku dengar dari Rasulullah saw. Beliau bersabda, siapa yang diamanati Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, ia tidak akan dapat merasakan bau surga.'' (HR. Bukhari dan Muslim).

Bukankah kita rindu dengan sistem Islam seperti beberapa kisah di atas? Tak hanya kemakmuran, ketentraman akan tetapi keberkahan dari Allah akan terus mengalir. Sudah saatnya kita berjuang bersama untuk mewujudkan sistem Islam kafah.