Pajak Semakin Mencekik Dunia Pendidikan

 



Oleh  Srie Parmono


Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak kepada pihak sekolah bukan hanya isapan jempol semata. Baru- baru ini Pemerintah tengah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan sebesar 7%. Dengan demikian, maka jasa pendidikan tak lagi dikecualikan dalam lingkup non Jasa Kena Pajak (JKP).

Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid ini kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI.(kontan.co.id, 9/09/2021).

Miris sekali di tengah kondisi masyarakat yang masih terpuruk belum bangkit dari ancaman wabah Covid-19 justru di tambah dengan kebijakaan baru dengan menarik pajak dari sektor pendidikan. Tentulah hal tersebut menggundang protes. Hal ini justru menambah daftar panjang kegagalan pemerintah menyuburkan dunia pendidikan dengan cara murah bahkan gratis. Sekarang ini kecerdasan generasi masa depan semakin tercekik dengan beban-beban kehidupan yang semangkin berat. Apalagi efek dari pandemi masih belum usai. Tentu  saja dengan wacana tersebut justru akan menambah sulit untuk mengenyam pendidikan.

Biaya pendidikan saat ini sudah tergolong cukup tinggi. Ditambah biaya kehidupan yang tinggi akan menambah ketidakmampuan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Seharusnya negara memfasilitasi pendidikan bahkan menggratiskan biaya pendidikan sampai ke perguruan tinggi, bukan justru menambah beban kepada masyarakat. Sudah menjadi kewajiban negara untuk mencerdaskan rakyatnya dengan memberikan kemudahan bagi rakyatnya agar bisa mengikuti pendidikan dari yang paling bawah sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Negara seharusnya bertanggung jawab penuh atas pendidikan bagi rakyatnya. Bukan justru terkesan lepas tangan bahkan memberi beban baru kepada masyarakat. Fakta kebijakan ini menyempurnakan gambaran lepasnya tanggung jawab negara untuk melayani pendidikan secara berkualitas dan gratis. Malah sebaliknya negara sibuk mencari celah memperbanyak pungutan dari rakyat.

Bahkan pendidikan anak negeri yang sudah sekarat tak lepas menjadi incaran pajak juga. Inilah bentuk penghianatan terhadap rakyat. Tentu saja masalah pendidikan telah tertuang dalam undang-undang yang mana negara wajib membiayai pendidikan bagi semua warga negara dengan gratis. Hal ini dijelaskan dalam pasal 31 UUD 1945 amandemen mengatakan: “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Islam pun telah memberikan aturan bahwa pemimpin adalah pengurus urusan rakyatnya. Kketika sistem Islam kafah diterapkan maka semua kebutuhan rakyatnya akan di urus dengan baik. Bukan justru memungut pajak dari rakyatnya tanpa memperhatikan kondisi masyarakat yang serba kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam sistem Islam khalifah sebagai pemegang kebijakan akan menjamin pendidikan gratis.

Berbeda dengansistem kapitalis saat ini, yang pemasukkan negara hanya bersumber dari hasil pajak. Padahal di dalam Islam penghasilan negara terbanyak bersumber dari hasil bumi seperti pertambangan, peternakan bahkan pertanian. Tentu semua itu berbanding terbalik di dalam sistem kapitalis yang berkuasa seperti saat ini. Hasil alam justru di eksploitasi pihak asing secara penuh sehingga negara tidak dapat mengambil hasil alam secara optimal karena masih adanya dominasi investor asing yang berkuasa atas hasil bumi.

Maka dari itu ketika ingin memperbaiki kehidupan suatu negara maka harus di perbaiki dulu sistemnya. Dalam sistem Islam semua diatur secara rinci, termasuk masalah pendidikan dan ekonomi. Di dalam sistem Islam pajak bukanlah penghasilan utama apalagi menjadi penghasilan tetap. Karena pajak akan di kenakan hanya dalam kondisi tertentu seperti hal yang mendesak. Pajak juga hanya di kenakan kepada orang-orang kaya saja. Negara berkuasa penuh atas pengelolahan sumber daya alam. Apalagi  kondisi kekayaan alam saat ini sangat melimpah ruah tentulah pemungutan pajak bukan sesuatu yang di utamakan.

Jikalau pengelolahan alam di kuasai penuh oleh negara, maka negara bisa mengurus rakyatnya dengan baik. Ketimpangan dalam pendidikan tidak terjadi apalagi mengambil pajak dari sektor pendidikan itu tidak akan di lakukan dalam sistem Islam.

Wallahu a'lam bishsawab