Pajak Menyasar Pendidikan, Pemalakan Yang Menggurita

 


Oleh Widiawati, S.Pd

Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Muslimah


Di dalam Islam, pendidikan merupakan suatu prioritas utama bagi daulah khilafah untuk seluruh rakyat yang hidup di bawah naungan daulah tanpa terkecuali.


Pendidikan adalah kunci kemajuan sebuah bangsa, tanpa pendidikan maka negara akan mengalami keterbelakangan bahkan tertinggal jauh dari negara lain. Maka sudah selayaknya pendidikan menjadi prioritas negara, mulai dari pendanaan, akses dan fasilitas. Namun sayangnya di negeri kaya sumber daya alam justru menyulitkan bahkan membebani rakyat dengan wacana pemungutan pajak pendidikan oleh pemerintah pasca pandemi.


Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pendidikan sebesar 7% dalam Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) jika tidak ada aral melintang, akan diterapkan usai pandemi covid-19. Yustinus Prastowo, Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, mengatakan pemerintah dan legislatif sangat berhati-hati dalam pembahasan wacana PPN atas jasa pendidikan. Pemerintah juga memperhatikan saran dari berbagai stakeholders. 


Hasil sementara seluruh jasa pendidikan merupakan obyek PPN yang terutang pajak atas konsumsi tersebut. Namun, untuk jasa pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti sekolah negeri tetap mendapatkan fasilitas pengecualian PPN. (Kontan.co.id, 09/9/2021)


Lagi-lagi pajak menjadi sumber pemasukan negara saat ini, berbagai celah dan dalih agar setiap sektor yang memberi peluang materi bagi negara akan disasar. Seolah-olah negara berlepas tangan dengan tanggung jawab yang harusnya diemban oleh negara justru dibebankan kepada rakyat. 


Rakyat dibiarkan semakin tercekik dengan pungutan pajak. Jika mengamati kondisi yang ada, jangankan untuk bayar pajak, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja rakyat harus pontang-panting siang dan malam. Tidak sedikit dari mereka, yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut laporan BPS, pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta orang. Angka ini ditetapkan dengan standar garis kemiskinan sebesar Rp472.525,00/kapita/bulan. (Muslimah news ID)


Maka wajar jika banyak para generasi penerus bangsa yang rela putus sekolah karena keterbatasan biaya. Karenanya, pajak bukanlah solusi bagi pemasukan negara. Tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang semakin menggrogoti negeri ini.


Sumber daya alam yang melimpah ruah, seperti tambang batu bara, nikel, emas, tembaga, minyak bumi dan Lain-lain. Ditambah lagi potensi darat dan laut Indonesia beserta isinya yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Harusnya mampu menjadi solusi untuk menutupi kebutuhan rakyat jika dikelola secara mandiri dan benar, bukan justru sebaliknya.


Inilah potret suram di negeri kaya SDA, setiap problem yang ada tentu akan berdampak pada problem lain. Jika pungutan pajak ini benar akan direalisasikan pasca pandemi, rakyat akan semakin terbebani. Maka tidak menutup kemungkinan angka putus sekolah akan terus bertambah, jika ini terjadi tentu akan semakin menambah generasi calon pengangguran. Bagaimana tidak untuk masuk ke dunia kerja membutuhkan ijazah, sementara untuk mendapatkan ijazah mereka harus sekolah. Ibarat sebuah lingkaran, permasalahan ini akan berputar di tempat tanpa menemukan solusi bagaimana keluar dari garis kemiskinan hingga mereka bisa mengenyam pendidikan, agar nantinya mudah mendapatkan pekerjaan. Meskipun saat ini dengan adanya ijazah tidak menjadi jaminan mudah mendapatkan pekerjaan karena faktor negara dilanda krisis. 


Inilah buah penerapan sistem buatan manusia, sistem kapitalis sekuler yang bertumpu pada keuntungan materi. Para pemimpin dipilih untuk melaksanakan hukum buatan manusia, yang mana sarat dengan kepentingan. Serta standar baku pada sistem saat ini adalah untung dan rugi, bukan yang lain.


Pendidikan Islam Berkualitas dan Gratis


Di dalam Islam, pendidikan merupakan suatu prioritas utama bagi daulah khilafah untuk seluruh rakyat yang hidup di bawah naungan daulah tanpa terkecuali. Mulai dari akses, fasilitas dan juga pendanaan ditanggung penuh oleh negara. Tidak ada perbedaan antara sekolah swasta dan negeri seperti yang ada pada sistem saat ini. 


Pendanaan pendidikan sudah di alokasikan khusus oleh daulah khilafah, yang mana dana tersebut di ambil dari Baitul Mal (kas negara). Ditambah lagi pengelolaan SDA secara langsung oleh negara, hasilnya di kembalikan untuk pembiayaan kesejahteraan rakyat, mulai sandang, pangan dan papan. Begitu juga dengan jaminan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain tanpa terkecuali. 


Individu atau swasta boleh mendirikan sekolah dengan syarat kurikulum yang di ajarkan harus sesuai dengan kurikulum negara yaitu sesuai syariat Islam serta tidak ada pemungutan biaya dengan dalih sekolah swasta. Karena di dalam daulah tidak ada perbedaan terkait subsidi pendidikan antara swasta dan negeri. Jika kas negara kosong dikarenakan suatu musibah atau faktor krisis, maka negara akan mendorong para orang-orang kaya untuk menyumbangkan hartanya. Kondisi ini hanya berlaku pada saat kondisi daulah belum stabil. Jika sudah stabil maka daulah akan menghentikan pungutan tersebut.


Inilah keunggulan daulah khilafah ketika diterapkan, tentu sangat bertolak belakang dengan sistem yang ada saat ini. Maka sudah selayaknya kita kembali kepada aturan yang mampu memberikan kehidupan kepada kaum muslim dan rakyat secara keseluruhan. Sebagaimana seruan Allah Swt. "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul jika Rasul menyeru kalian pada suatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan bahwa kepada Dialah kalian semua akan dikumpulkan.” (TQS. Al-Anfal : 24)


Wallahualam bissawab.