PAD Ditargetkan Naik Tahun Ini dengan Pajak


Oleh Tati Ristianti

(Komunitas Ibu Peduli Generasi)


Sejak terjadinya krisis ekonomi, yang berawal dari krisis moneter pada akhir tahun 1997. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang rendah, sekalipun silih berganti pejabat dilantik dengan misi yang sama, akan tetapi kondisinya malah semakin sengsara.

Dilansir di Dejurnal.com/2021/09, Kepala Bapenda Kabupaten Bandung yang baru, Erwan Kusuma Hermawan, S.Sos., M.Si. yang dilantik di rumah dinas Bupati Bandung di Soreang (30/8/21) kepadanya berharap, Erwan bisa bekerja melanjutkan program-program dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang diusungnya. Pasca dilantik sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Bandung, Erwan mengaku akan segera melaksanakan konsolidasi internal.

Ia akan mendahulukan penertiban di internal Bapenda terlebih dahulu. ”Pertama soal data, kedua sumber daya manusia (SDM), yang penting pemahaman kita, dengan SDM sudah solid, dan sudah terkonsolidasi secara utuh, personil-personilnya sudah terisi utuh, termasuk evaluasi. Kita harus melakukan peningkatan pendapatan daerah, Hingga akhir tahun ini kita targetkan peningkatan pendapatan daerah kurang lebih ada Rp17 miliar,” jelasnya.

Melihat kondisi saat ini, bagaimana mungkin rakyat bisa paham dan solid tentang wajibnya pajak, karena kehidupan rakyat makin sengsara terdampak pandemi. Dan utang baru terus berlanjut dengan alasan demi kepentingan rakyat, sementara Menkeu meyakini utang bisa lunas jika rakyat bayar pajak. Sementara para kapitalis dan pejabat korupsi lepas dari tanggung jawab membayar pajak. Walhasil, apa yang ditargetkan untuk naik pendapatan daerah di tahun ini merupakan halusinasi saja.

Misi rencana target di akhir tahun harus mencapai 17 miliar, sejatinya publik makin yakin, bahwa pejabat negara dalam rezim kapitalistik terbiasa berkata sesuka hati tanpa memerhatikan kondisi rakyat. Inilah sistem kapitalisme sekuler, pajak memang menjadi sumber utama pendapatan negara, sehingga semua warga negara wajib membayar pajak. Namun hak rakyat untuk mendapatkan subsidi pun melayang, karena digunakan untuk membayar utang yang terus menggunung dari tahun ke tahun. Di sisi lain korupsi bansos semakin merajalela mereka beranggapan bahwa korupsi adalah bagian dari mencari rezeki.

Tidak ada jalan lain sudah saatnya negeri ini mengubah paradigma dasar pengaturan ekonomi rakyat, dari paradigma kapitalis yang serba liberal dan individual menuju paradigma Islam yang menjadikan negara sebagai pengelola tunggal aset-aset umum. Yang untuk sebesar-besarnya atas kepentingan rakyat, serta menghapuskan pajak yang sangat membebani rakyat kecuali dalam keadaan darurat. Dan sudah saatnya pemerintah mengubah paradigma pengelolaan aset-aset umum dari paradigma privatisasi menuju paradigma pengelolaan berbasis kepala negara,  pemerintah harus tegas menolak utang baru seraya mencari alternatif pembiayaan lain yang tidak membawa aplikasi bagi perekonomian dan politik rakyat. Inilah saatnya khilafah dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan multidimensi di negeri ini.

Secara normatif, Islam melarang negara memungut pajak dari rakyatnya kecuali, dalam keadaan-keadaan tertentu. Ini didasarkan suatu alasan, bahwa pajak dianggap kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Padahal kezaliman adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Dalam sebuah hadis dituturkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda yang artinya: "Barangsiapa yang mengambil hak orang lain walaupun hanya sejengkal tanah maka nanti akan dikalungkan tujuh lapis bumi." (HR. Bukhari Muslim). Selain itu ada hadis-hadis yang menunjukkan dengan jelas keharaman menarik pajak dan jenisnya, Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah riwayat, "Sesungguhnya pemungut cukai berada di dalam neraka." ( HR. Imam Ahmad dan Abu Dawud).

Wallahu a'lam bishowwab.