Nasib Guru Honorer dalam Sistem Kapitalis


Oleh Ummu Arshi Ghouta


"Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terimakasihku". Begitulah sepenggal lirik lagu yang populer mengenai gambaran seorang guru. Guru adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Tanpa mereka kita tidak dapat mengetahui dan mengerti tentang hal-hal yang belum kita ketahui. Pahlawan tanpa tanda jasa, begitu kiranya sebutan yang disematkan kepada mereka. Mengajarkan ilmu pengetahuan agar muridnya dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ucapan dan perbuatannya menjadi contoh untuk muridnya.

Namun, kini potret guru sungguh sangat memilukan. Nasib guru yang seharusnya sejahtera karena sumbangsihnya dalam mencerdaskan anak-anak negeri. Terlebih guru honorer yang memang belum menjadi ASN. Dilansir dari www.detikcom.com (19/09), bahwa gaji PPPK guru honorer berkisar 1-2 juta saja per bulan untuk golongan I. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, terdapat 3.357.935 guru yang mengajar di 434.483 sekolah. Sementara jumlah siswa mencapai 52.539.935. Dengan demikian, rasio rata-rata perbandingan guru dan siswa adalah 1:16. Rasio yang ideal dalam pemenuhan layanan belajar. Ditinjau dari status kepegawaian, terang-benderanglah peran signifikan guru honorer. Mayoritas masih berstatus guru honorer. Saat ini baru 1.607.480 (47,8 persen) guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan 62,2 persen sisanya merupakan guru honorer.

Saat ini pemerintah tengah mengadakan seleksi ASN untuk para guru honorer. Harapannya dapat menyejahterakan nasib para guru honorer. Namun, ternyata program PPPK guru honorer ini banyak menuai komentar publik. Pasalnya banyak guru honorer yang sudah berusia lanjut (+50 tahun) yang kesulitan dalam mengikuti serangkaian tes yang diberikan. Bagaimana tidak, mungkin pada zaman mereka sekolah, teknologi belum maju seperti saat ini. Bahkan untuk penerangan pun belum ada listrik. 

Dalam tes PPPK tersebut, guru honorer usia lanjut harus menggunakan komputer dan mouse dengan tangan mereka sendiri. Mungkin karena belum terbiasa dan kondisi fisik yang sudah mulai menurun, akhirnya banyak dari mereka yang kesulitan dan akhirnya gagal dalam tes tersebut. Mereka akhirnya hanya bisa pasrah dengan keadaan, tidak berharap banyak dalam proses seleksi untuk menjadi ASN ini. Padahal, jikalau dilihat dari pengabdian dan pengorbanan yang telah diberikan selama menjadi guru honorer, seharusnya bisa menjadi pertimbangan pemerintah.

Berbeda halnya dengan nasib guru pada masa Islam berjaya dalam naungan khilafah. Mereka hidup sejahtera dan digaji besar oleh negara. Karena negara paham betul bahwa tonggak peradaban berada di tangan guru. Mereka dengan ilmu yang dimiliki bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk generasi selanjutnya.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab misalnya. Beliau menggaji guru sebesar 15 dinar per bulan. Jika dikalkulasikan 1 dinar senilai 4,25 gram emas, berarti sudah lebih dari Rp50 juta gaji mereka per bulan.

Islam juga sangat menjunjung tinggi peranan seorang guru. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap individu, juga difasilitasi oleh negara. Pada era Islam berjaya, banyak sekolah gratis yang bisa dinikmati oleh rakyat. Kontras dengan yang terjadi saat ini. Pendidikan berbiaya sangatlah mahal. Banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena tidak mampu untuk membayar iuran sekolah. 

Selain itu, kualitas pendidikan negeri pun terus terpuruk. Hal tersebut dapat dilihat dari perombakan kurikulum yang terus saja terjadi, akan tetapi tidak menuai hasil yang lebih baik. Juga kualitas output anak-anak yang memang saat ini digiring ke dalam dunia industri. Menjadikan mereka hanya sebagai alat untuk mencetak materi, tanpa memperhatikan kepribadiannya atau akhlaknya. Mereka bersekolah hanya demi selembar ijazah yang akan mereka tukar untuk menghasilkan uang.

Begitulah kiranya sistem kapitalisme yang menjadikan materi (uang) sebagai tolok ukur keberhasilannya. Gagalnya sistem ini dalam mencetak generasi bangsa yang memiliki akidah serta akhlak yang baik. Pun gagal dalam memperhatikan kesejahteraan para pendidiknya. 

Wallahu a'lam bishshawab.