Mural Menjamur, Kebebasan Berekspresi Tercerabut


Oleh Dian Afianti Ilyas


Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar kata mural? Ya, seni lukis dinding yang menjadi wadah seniman untuk berekspresi dalam menyampaikan beragam pesan. Di masa pra kemerdekaan, mural dulunya dijadikan sebagai sarana untuk menyemangati pemuda melawan penjajah oleh Maestro Pelukis Indonesia, Affandi lewat muralnya “Boeng, Ajo Boeng”. Bahkan di saat Belanda ingin kembali menjajah Indonesia pasca kemerdekaan, Tan Malaka menginstruksikan para seniman untuk membuat mural berbahasa Inggris agar menarik perhatian pers dunia. Hari ini, mural dipilih sebagai media ekspresi oleh sejumlah seniman untuk menyampaikan kritik sosial kepada pemerintah.

Mural yang Meresahkan Penguasa

Setelah beberapa waktu lalu banyaknya kasus penangkapan akibat menyampaikan kritikan terhadap pemerintah melalui media sosial, kini seniman mural bermuatan kritik pun tak luput dari kejaran aparat. Seni lukis mural belakangan menjadi viral setelah muncul mural yang berisi sindirian terhadap pemerintah yang dinilai gagal dalam menangani pandemi diantaranya berisi kalimat “Jokowi 404 Not Found”, “Tuhan Aku Lapar”, “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit”, dan masih banyak lagi. (detik.com, 28/8/2021).

Alih-alih merasa tertampar dengan kritikan warganya, petinggi negara dan jajaran bawahannya justru sibuk menghapus mural-mural tersebut, mengejar pembuatnya dan mengancam akan dipidanakan seolah-olah tidak ada urusan yang lebih urgen untuk dituntaskan. 

Padahal mural berisi kritikan sosial sudah sering menghiasi berbagai tempat di Indonesia ketika rezim-rezim sebelumnya berkuasa. Sikap reaktif ini justru membuat rakyat bertanya, mengapa mural berisi kritik sosial dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi rezim hari ini?  

Hilangnya Peran Legislatif dalam Menyalurkan Aspirasi

Menjamurnya mural di berbagai daerah bukanlah tanpa sebab. Dari mural-mural yang beredar, kita bisa menangkap makna yang mendalam mewakili perasaan rakyat yang sedang kelimpungan. Rasa marah, kecewa dan putus asa adalah kesan yang tertangkap dari mural yang bermunculan. Rakyat merasa penguasa tidak hadir dalam pengaturan urusan hidup mereka di tengah himpitan ekonomi dan ancaman kesehatan. Kebijakan inkonsisten yang diterapkan semakin menambah kepiluan. 

Jangan salahkan rakyat jika menjadikan mural sebagai media untuk menyalurkan aspirasinya. Bagaimana tidak, Dewan Perwakilan Rakyat yang sejatinya berperan sebagai wadah penyaluran suara rakyat justru lumpuh dan bungkam. 

Memang benar, fakta menunjukkan telah terjadi perselingkuhan antara legislatif dan eksekutif. Sudah tidak berjalan lagi fungsi checks and balances, kini yang terjadi saling mendukung untuk melanggengkan kekuasaan satu sama lain. Rakyat sudah berulang kali dikecewakan sebab suara protesnya tak didengar. Penolakan terhadap Omnibus Law, kenaikan tarif dasar listrik dan pajak pertambahan nilai adalah sekian dari daftar panjang suara penolakan rakyat yang tak didengar oleh pemangku kekuasaan.

Rezim Antikritik di Alam Demokrasi

Pandemi ini seyogianya membuka mata kita bahwa situasi ini tak hanya dijadikan sebagai ladang korup bagi pesakitan, tapi juga menjelma menjadi alat untuk mengerdilkan kebebasan berekspresi bagi rakyat. Bukan hanya pembatasan sosial saja yang digalakkan, pemerintah pun turut membatasi ruang kritik rakyat yang sedang kelaparan. Kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kini menjadi sebuah tindakan kriminal dalam negara demokrasi.

Pemerintah seolah-olah ketakutan, kritik dari rakyat dianggapnya bak virus menular yang harus segera dimusnahkan. Yang semula hanya merupakan krisis kesehatan dan ekonomi, kini pelan-pelan berubah menjadi krisis demokrasi. 

Tindakan aparat yang kerap memperkusi rakyat yang lantang mengkritik pemerintah semakin mengukuhkan kesimpulan lembaga pemeringkat global yang menyebutkan bahwa indeks demokrasi Indonesia terendah dalam 14 tahun terakhir. (tempo.com, 28/8/2021).

Lihatlah, betapa sistem demokrasi dan pelakonnya mempertontonkan kebobrokan dalam pengaturan urusan rakyat di tengah badai pandemi yang tak berkesudahan, menelanjangi amanat rakyat yang dipikulnya. Rakyat hanya akan dilirik menjelang kontestasi politik diselenggarakan, bermuka dua sudah menjadi sifat turunan petinggi negara. 

Sistem demokrasi menjelma menjadi sistem antikritik. Pemangku kekuasaan takut kehilangan kursi hingga menempuh jalan respresif demi eksistensi. Mereka lupa, suara rakyatlah yang mengantarkan mereka berada dalam tampuk kekuasaan. Ketika sudah di atas, mereka malah berbalik badan memunggungi para pendukungnya. Rakyat hanya boleh bersuara satu kali pada saat pemilu, setelahnya rakyat dipaksa untuk tutup mulut. 

Kritik dan saran yang disuarakan rakyat lewat mural seharusnya menjadi momentum bagi penguasa untuk merefleksi kinerjanya sebab rakyatlah yang merasakan langsung di lapangan bagaimana dampak kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Bukan malah tersinggung dan alergi dengan kritikan hingga menempuh jalan represif sebagai upaya pembungkaman. 

Sudahlah tuna empati, penguasa kini menderita tuna refleksi. Masih mau ditipu oleh sistem yang katanya positif ini? Cukup, jangan lagi teriak demokrasi harga mati, malu kita!

Tercerabutnya Prinsip Kebebasan Berekspresi 

Konon katanya negara ini sudah berada dijalur yang benar dengan menganut sistem demokrasi. Ironisnya, salah satu prinsip yang dijamin oleh sistem ini yaitu freedom of expression atau kebebasan berekspresi justru tidak berlaku bagi para kritikus jalanan. Berbanding terbalik bagi para pegiat LGBT yang bebas berekspresi atas nama Hak Asasi Manusia. Hari ini lagi-lagi kita dipertontonkan bagaimana kebebasan berekspresi ala demokrasi tak ubahnya hanyalah sebatas pepesan kosong yang berbenturan dengan realitas yang ada. 

Tebang pilih seperti ini sudah lama menjadi bahan kritikan para pengamat politik dan kalangan intelektual. Suatu keniscayaan dalam negara penganut demokrasi berlaku standar ganda. Bila ekpresi kritik muncul dari lawan politik yang sifatnya mengancam kekuasaan maka harus segera ditindaki bahkan berujung bui. Namun apabila ekspresi kritik digaungkan oleh kawan politik untuk menjatuhkan lawan semisal yang dilakukan oleh buzzer maka akan dikawal dan dilindungi. Sudah menjadi tabiat sistem ini selalu mengedepankan asas manfaat.

Dari topeng kebusukan demokrasi ini, rakyat harusnya semakin tersadarkan bahwa akal manusia begitu lemah dalam membuat aturan kehidupan juga rentan melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.

Sudah saatnya gelombang kesadaran masyarakat yang terus bergulir dari berbagai kalangan masyarakat diarahkan menuju perubahan hakiki. Jangan sampai terjebak kembali dengan iming-iming kesejahteraan yang ditawarkan sistem demokrasi yang penuh intrik politik. Perubahan hakiki yang dimaksud adalah perubahan yang mengantarkan masyarakat berbondong-bondong mengganti sistem sekuler demokrasi dengan sistem Islam.

Sosok Kepala Negara Terbaik, Rasulullah saw.

Rasulullah saw. sebagai kepala negara adalah teladan terbaik. Kekuasaan yang dimilikinya tak membuatnya memaksakan kehendak pribadi. Saran dan masukan dari para sahabat diterimanya dengan rendah hati. Pada Perang Badar misalnya, Rasululllah saw. menerima saran dari seorang sahabat yang ahli strategi perang bernama Khabab bin Mundzir ra. terkait penentuan posisi strategis markas. 

“Wahai Rasulullah, tempat ini tidak strategis. Alangkah lebih baik kita pindah ke sumur terdekat dengan musuh. Kita membangun kemah di sana dan menutup sumur-sumur yang ada di belakangnya.” (Khabab bin Mundzir ra.)

Saran Khabab bin Mundzir ra. ini sebagai upaya untuk menghalangi musuh untuk memiliki persediaan air minum dan menguntungkan pasukan kaum muslimin dengan persediaan air yang cukup. Rasulullah saw. yang mendengar saran dari sahabat itu pun menyetujuinya.

Khalifah Ramah terhadap Kritikan Rakyat

Pemimpin Islam (Khalifah) begitu menjunjung tinggi kritikan rakyat. Kritikan dianggap sebagai tanda sayang rakyat kepada penguasa. Meskipun aturan yang diterapkan dalam sistem Islam (Khilafah) bersumber dari Allah yang Mahasempurna, khalifah sebagai pelaksana begitu menyadari posisinya sebagai manusia biasa yang tak lepas dari salah dan cela yang bisa saja melahirkan kebijakan yang menzalimi rakyatnya. Maka sudah sepatutnya dalam menjalankan tugasnya melayani rakyat, khalifah harus senantiasa diawasi dan dikritisi agar tak tergelincir hingga melabrak syariat yang ada.

Khalifah yang menjadi pihak yang dikritisi tentu akan bersikap legowo dan berlapang dada menerimanya. Sebab penguasa memahami bahwa kritik adalah bagian dari syariat agung yang wajib dijalankan. Khalifah sadar bahwa amanah kekuasaan yang dipikulnya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Swt. Kalau bukan rakyat yang mengingatkan, lantas siapa yang akan melakukan tugas muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa)?

Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Abu Bakar Ash-shiddiq ra. dalam khotbah pertamanya selepas diangkat menjadi khalifah. Sahabat Rasulullah tersebut meminta untuk diluruskan jika dalam kepemimpinannya terdapat pelanggaran terhadap syariat Allah. 

Khalifah Umar bin Khattab ra. pun tak luput dari kritikan. Beliau ra. pernah mendapat kritikan dari wanita Quraisy terkait kebijakannya menetapkan batasan mahar tidak lebih dari 400 dirham. Kebijakan ini lahir atas kegelisahan beliau ra. atas laporan para lelaki bujang terkait tingginya mahar para wanita di masa kepemimpinanya sedangkan di masa Rasulullah saw. dan Abu Bakar ra. tidak lebih dari 400 dirham. 

Bagaimana respon Khalifah Umar ra. mendengar kritikan dari wanita tersebut ? Sosok pemimpin tegas yang setan pun takut untuk berpapasan di jalan dengannya menyikapi kritikan tersebut dengan berkata “Perempuan itu benar dan Umar salah. Ya Allah, ampunilah aku. Setiap orang lebih pintar dari Umar.” Demikianlah sikap penerimaan pemimpin yang patut untuk diteladani. 

Tak hanya itu, aduan rakyat direspon cepat tanggap oleh Khalifah Umar ra. Pengaduan rakyat Mesir terhadap Amr bin al-‘Ash yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur ditindaklanjuti oleh Umar dan tak segan menindaknya. Khalifah Umar ra. pun menulis surat yang isinya memarahi Amr bin al-‘Ash agar menegakkan keadilan.

Mengoreksi Penguasa adalah Jihad yang Utama

Kewajiban melakukan kritik kepada penguasa ditegaskan Rasulullah saw. dalam sebuah riwayat : “Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw., seraya bertanya, ‘Jihad apa yang paling utama?’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Kalimat hak (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa yang zalim.'” (HR. Imam Ahmad).

Rakyat tak akan segan dan takut untuk bersuara sebab khilafah memberikan ruang yang lebar bagi rakyatnya dalam menyampaikan kritikan tanpa takut terintimidasi bahkan dilindungi oleh negara. 

Bahkan dalam sistem Islam terdapat institusi Majelis Umat yang menjadi wadah bagi rakyat untuk menyampaikan saran dan kritik kepada khalifah juga melaporkan kezaliman para penguasa di wilayah. 

Sinergitas yang terjalin antara penguasa dan rakyat dalam sistem Islam akan melahirkan tatanan kehidupan baru yang dinantikan, masing-masing memahami tugasnya sebagai pemimpin dan yang dipimpin. Semua itu dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Swt. Sistem Islam bukanlah sistem otoriter melainkan sistem yang senantiasa mengakomodir kritik dan saran rakyatnya. 

Walau rezim hari ini begitu represif, pantang bagi kaum muslimin untuk diam menyuarakan kebenaran ajaran Islam dan wajibnya penegakkan khilafah sebagai solusi atas permasalahan negara ini. Mereka yang berdiri lantang melakukan pengoreksian terhadap penguasa memiliki posisi yang mulia hingga disejajarkan dengan penghulu para syuhada. Apa pun konsekuensi yang menanti kita di depan, cukuplah rida Allah Swt. menjadi penguat untuk senantiasa berada di garda terdepan dalam menyongsong kemenangan. Cukuplah surga-Nya menjadi pelecut bagi tiap-tiap insan yang sedang berjuang mengembalikan kehidupan Islam dalam naungan syariah dan khilafah.

Wallahu a'lam.