Menilik Nasib Perempuan di Bawah Rezim Baru Taliban


Oleh Ummu Rani

(Aktivis Dakwah Muslimah Kendari)


Sebelum digempur Amerika Serikat (AS) pada 2001, rezim Taliban disorot punya perlakuan buruk terhadap hak-hak kaum perempuan. Kini, Taliban balik lagi menguasai Afghanistan. Mereka menaburkan janji-janjir manis untuk para perempuan. Dulu, di bawah pemerintahan Taliban dari tahun 1996-2001, kaum perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa didampingi muhrimnya, serta diharuskan mengenakan burqa yang menutup wajah hingga ujung kaki. Perempuan tidak diperbolehkan bekerja dan anak perempuan tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan setelah melewati usia 10 tahun.

Setelah Taliban runtuh pasca-2001, jumlah anak perempuan di pendidikan dasar naik sampai 50%, meskipun pada akhir sekolah menengah angkanya sekitar 20%. Harapan hidup perempuan naik dari 57 menjadi 66 tahun. Angka-angkanya masih relatif buruk, tetapi sudah ada perbaikan. Namun sekarang hanya ada ketakutan bahwa angka-angka itu akan kembali turun.

Isu Perempuan Trik Menjaga Kepentingan As

15 Agustus 2021 waktu setempat, Taliban masuk Ibu Kota Kabul dan menduduki Istana Kepresidenan. Presiden Ashraf Ghani kabur ke Tajikistan dan mengakui Taliban sudah menang. Dilansir AFP, Rabu (18/8), Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan rezim baru akan 'berbeda secara positif' dari masa kepemimpinan mereka pada 1996-2001, yang terkenal dengan kematian rajam dan melarang perempuan bekerja dengan laki-laki. Dia juga mengatakan Taliban berkomitmen untuk membiarkan perempuan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tapi dia tidak menjelaskan aturan spesifik.

Perempuan-perempuan Afghanistan benar-benar khawatir dengan kembalinya Taliban di kursi kekuasaan negara tanpa laut itu. Terlebih setelah terjadinya penangkapan gubernur perempuan di Afganistan pada Rabu (18/8/2021), makin marak narasi kekhawatiran terhadap nasib perempuan di Afganistan setelah penguasaan Taliban. Namun, ujung narasinya selalu dialamatkan kepada Islam dan syariat Islam.  

Narasi berbagai pemberitaan yang sangat propagandis terutama di media Barat antara lain: Afghan women face uncertain future (perempuan Afganistan menghadapi masa depan yang tidak pasti), Afghanistan crisis: will Taliban ease its earlier curbs on women? (krisis Afghanistan: akankah Taliban mengurangi pembatasan dari sebelumnya pada perempuan?), a plight of women under Afghan rules (keadaan buruk nasib para perempuan di bawah pengaturan Afghan), Afghan women afraid return to dark days (perempuan Afgan takut kembali ke hari-hari yang gelap), dan narasi-narasi lainnya yang sejenis.

Pengamat politik internasional, Budi Mulyana menilai isu tentang perempuan termasuk hak asasi manusia yang diangkat terkait Taliban ini adalah isu ikutan yang dianggap Barat sebagai nilai universal seluruh dunia. Isu ini sengaja dimainkan Barat dan dijadikan prasyarat yang kemudian dipertanyakan. Namun, yang penting digarisbawahi, fokusnya adalah ketika Taliban berkuasa, maka kepentingan Amerika Serikat pasca meninggalkan Afganistan tetap terjaga, baik di Afganistan maupun di kawasan Asia Tengah. “Selama kepentingan AS bisa dijamin, maka AS tidak merasa masalah jika Taliban berkuasa. Isu-isu semacam ini memang dimainkan AS di berbagai negara ketika kepentingannya dirugikan,” pungkasnya. 

Kapitalisme Sekuler Gagal Melindungi Perempuan

Masalah perempuan hingga kini tak pernah usai. Berbagai upaya dari pihak pegiat gender, feminis, dan aturan demokrasi sekuler yang ada justru memunculkan banyak masalah baru. Contohnya saja upaya mendorong para perempuan untuk berbondong-bondong terjun ke dunia kerja hingga akhirnya abai terhadap tanggung jawab di dalam rumah tangganya menimbulkan masalah keluarga seperti perselingkuhan, perceraian, meningkatnya angka kenakalan anak dan remaja, dan seterusnya.

Barat senantiasa memberikan narasi miring atas pengaturan perempuan dalam Islam karena bertentangan dengan pandangan Barat. Barat terus menggaungkan ide kesetaraan gender di negeri-negeri muslim dan mengumbar janji kesejahteraan perempuan. Padahal, itu hanyalah janji kosong belaka. Hingga 25 tahun Deklarasi Beijing, dunia masih jauh dari kesetaraan gender; bahkan ketimpangan kekayaan, kekuasaan, dan sumber daya lebih besar dari sebelumnya. Sekjen PBB, António Guterres bahkan menyatakan progres pencapaian kesetaraan gender menghadapi ancaman. Bank Dunia memperkirakan perlu waktu 150 tahun untuk mencapai kesetaraan gender. 

Di samping itu, konsep negara-bangsa (nation state) semakin menambah masalah kemiskinan perempuan dan perbudakan melalui pembatasan pembagian kekayaan dan sumber daya alam. Konsep ini menganggap bahwa kesulitan yang dihadapi perempuan muslim dari bangsa lain bukanlah kesulitannya. Sekat-sekat nasionalisme menjadikan sesama muslim antar negara menjadi abai karena dianggap entitas yang bukan tanggung jawabnya. Maka, tidaklah aneh jika kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di belahan bumi lain tidak menjadi permasalahan kita yang ada di Indonesia ini. Terjadilah dehumanisasi perempuan muslim yang bukan dari bangsa yang sama. 

Hanya Islam Kafah yang Mampu Memuliakan Perempuan Afghanistan

Sebelum Islam datang, bangsa Arab memperlakukan perempuan sebagai manusia yang bernilai rendah. Kaum perempuan saat itu dianggap sebagai harta benda yang bisa diwarisi. Jika seorang suami meninggal maka walinya berhak terhadap istrinya. Wali tersebut berhak menikahi si istri tanpa mahar, atau menikahkannya dengan lelaki lain dan maharnya diambil oleh si wali, atau bahkan menghalang-halanginya untuk menikah lagi. Bayi perempuan dianggap sebagai aib, sehingga orang Arab Jahiliah mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir.

Namun, risalah Islam hadir melenyapkan semua bentuk kezaliman tersebut dan mengembalikan hak-hak kaum perempuan. Tindakan yang memeras dan mengebiri hak-hak kaum perempuan, semua dihapus. Islam mengizinkan kaum perempuan untuk bekerja namun tidak dalam kondisi perbudakan, penghinaan, dan penindasan; melainkan dalam kondisi lingkungan yang terjamin keamanannya dan bermartabat, sehingga statusnya di masyarakat selalu terjaga.

Perempuan Afghanistan harus menyadari bahwa jaminan hak perempuan yang ditawarkan Barat—dalam bingkai kesetaraan gender—hanyalah ilusi. Barat hidup dengan sistem kehidupan dipimpin kapitalisme sekuler yang menjadikan akal manusia sebagai penentu. Faktanya, hanya memberikan harapan kosong dan menyisakan berbagai penderitaan termasuk eksploitasi perempuan demi pertumbuhan ekonomi dunia.

Muslimah Afghanistan harus meyakini bahwa mereka akan berada dalam kebaikan hanya dalam naungan Islam. Sebab, sejatinya keterpurukan dan penindasan yang dialami perempuan di berbagai penjuru dunia, termasuk di Afganistan berpangkal pada tidak adanya penerapan Islam secara kafah. 

Islam mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan terhadap semua rakyatnya, termasuk perempuan, dan menjamin kesejahteraannya. Islam juga memberikan ruang kepada perempuan untuk berkiprah dalam kehidupan sosial dan politik. Meskipun Islam melarang perempuan sebagai penguasa, tetapi Islam mewajibkan khalifah sebagai kepala negara untuk memikirkan urusan perempuan yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. 

Semua itu akan terwujud di bawah naungan institusi Khilafah Islamiyah yang menerapkan syariat Islam secara sempurna. Bukan di bawah naungan kapitalisme sekuler. Wallahu a'lam bisshowwab.