Mengakhiri Kejahatan Seksual

 


oleh Kholisotut Tahlia

(Aktivis dakwah, pemerhati remaja)


Seminggu lebih kasus perundungan dan pelecehan seksual di KPI belum tampak titik terang. Publik justru diombang ambingkan dengan berbagai kekarut marutan konflik antara terduga korban, terduga pelaku dan pihak KPI. Disinyalir terjadi intimidasi dari terduga pelaku terhadap terduga korban. Berdasarkan keterangan terduga korban dalam surat terbuka yang dibuat, perundungan dan pelecehan sudah bertahun-tahun terjadi, dan pelaporan yang dilakukan baik kepada atasan kerja maupun pihak kepolisian belum membuahkan hasil.


Negara berulang kali menyatakan sikap tegasnya menentang kekerasan seksual. Namun fakta di lapangan justru banyak lembaga negara yang tersangkut persoalan kekerasan maupun pelecehan seksual. Kasus yang dihadapi terduga korban pelecehan seksual di KPI pusat bukanlah yang pertama. Kasus terkait dengan dugaan kekerasan seksual pernah dialami staf BPJS berinisial RA yang dilakukan oleh atasannya pada 2019. Sebelumnya, juga seorang pegawai Dirjen Pajak mengadu karena dilecehkan oleh atasannya pada 2016. Lalu, 2014 seorang pegawai di LKBN ANTARA mengadu ke LBH APIK untuk mendapatkan pendampingan karena mengaku mendapat pelecehan seksual dari seorang general manager. Anggota Komnas Perempuan, Theresia Iswarini mengatakan belum mencatat ada kasus yang melibatkan pria namun dari data menyangkut perempuan kasus ini hanya fenomena gunung es. (BBC.com, 10/09/21). "Kasus ini bukan sekali dua kali, tapi terus berulang terjadi. Dan kita hanya sibuk saja kayak pemadam kebakaran," disampaikan oleh Direktur LBH APIK Siti Mazumah saat diwawancarai BBC News Indonesia. (BBC.com, 10/09/21)


Berharap kasus kejahatan seksual lenyap sepertinya masih menjadi angan-angan. Faktanya, KPI sebagai lembaga negara yang berwenang mengontrol tayangan yang akan disajikan kepada masyarakat justru tersangkut persoalan kejahatan seksual. Sikap lunak KPI terhadap perilaku bejat ini semakin nampak dengan membolehkan Saipul Jamil, pedangdut yang juga pelaku pelecehan seksual di undang di stasiun tv nasional untuk tujuan edukasi. Sangat aneh, pelaku kasus kejahatan seksual disarankan menjadi narasumber menentang kejahatan seksual.


Ada dualisme sikap yang terjadi di negara kita berkaitan dengan pelecehan seksual. Di satu sisi mengecam sikap menjijikkan ini, di sisi lain negara membiarkan berbagai perilaku seksual memyimpang dan tontonan-tontonan romantisme bahkan pornografi terakses secara bebas. Di saat rangsangan seksual dipertontonkan di berbagai tempat dan korban sulit mendapatkan jaminan keamanan saat melapor, tentu tidak mengherankan jika predator seksual ada di mana saja.


Kita butuh kehidupan masyarakat yang berdiri di atas nilai-nilai yang luhur dan memiliki sistem yang kuat menangkal berbagai unsur yang bisa merusak masyarakat. Sistem yang mampu memberikan jaminan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dan kepemimpinan yang hadir sebagai pemelihara dan pelindung rakyat.


Tentu sangat rasional jika kita berharap pada sistem pemerintahan Islam. Konsep dasar negara dalam Islam adalah pelayan masyarakat. Pemimpin adalah penanggung jawab utama pemeliharaan atas rakyat. Sejarah mencatat bagaimana Khalifah Mu'tashim billah mengerahkan puluhan ribu pasukan untuk menaklukkan kota Amuriah, setelah seorang budak wanita meminta pertolongan karena dilecehkan. Kain pakaiannya dikaitkan pada sebuah paku sehingga tersingkap auratnya saat ia berdiri.


Islam memandang kejahatan seksual (jarimah jinsiyyah) pada dasarnya dipicu oleh dorongan hasrat seksual. Hasrat seksual adalah sesuatu yang fitrah pada diri manusia yang bisa terangsang sehingga menuntut pemenuhan. Dorongan seksual bisa muncul dengan dua cara. Pertama pemikiran (khayalan, imajinasi) kedua fakta lawan jenis. Selama tontonan masyarakat masih bebas mengumbar aurat, mengumbar romantisme, interaksi bebas pria dan wanita, dan tempat-tempat umum lain masih membebaskan setiap orang mengumbar aurat ditambah aturan yang ada berlandas pada asas kebebasan maka rangsangan seksual akan terus bermunculan.


Islam memberikan batasan yang jelas berkaitan dengan aurat. Setiap orang baik pria maupun wanita wajib menutup aurat ketika berada di area umum dan saat bertemu dengan orang-orang yang dikategorikan di luar mahram. Hal ini berlaku pula dalam kebijakan berbagai tontonan termasuk di dalamnya medsos, sinetron, film, iklan dan sebagainya. Semua harus bebas dari unsur pornografi (penampilan membuka aurat) dan bebas dari pemikiran dan nilai-nilai liberal. Jika tetap terjadi kasus kejahatan seksual, Islam telah menyiapkan seperangkat aturan bagi negara untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Contohnya tindak perkosaan, maka dalam hal ini para ulama menyatakan, bahwa sanksi bagi pelaku tindak perkosaan ini yang mempunyai saksi adalah had zinâ, yaitu dirajam (dilempari batu) hingga mati, jika pelakunya Muhshan (sudah menikah); dan dijilid (dicambuk) 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, jika pelakunya Ghair Muhshan (belum menikah). Sebagian ulama menambahkan kewajiban membayar mahar kepada perempuan yang menjadi korban.


Ibn ‘Abd al-Barr menyatakan, “Para ulama’ sepakat, bahwa pria yang memperkosa wajib dikenai sanksi had zina, jika bisa dibuktikan dengan pembuktian yang mengharuskan had tersebut, atau si pelaku mengakuinya. Jika tidak, maka dia harus dikenai sanksi (maksudnya, jika had zina tidak bisa diberlakukan, karena dia tidak mengaku, tidak ada 4 saksi, maka hakim bisa menjatuhkan sanksi dan ta’zir kepadanya yang bisa mencegahnya dan orang seperti dia melakukan perkosaan).


Bagi korban tidak ada sanksi, jika benar bahwa pelaku memaksanya dan menindihnya (sehingga dia tidak berdaya). Jika dia menakuti, mengancam dan menghunus senjata, maka tindakan pelaku bisa dimasukkan dalam kategori hirâbah. Maka, hukumannya bisa dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, atau diasingkan.


Ketakwaan adalah kontrol paling efektif bagi semua orang dari melakukan tindak kejahatan. Kontrol sosial yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat akan menjadi mekanisme yang efektif mencegah berbagai kejahatan terjadi. Jika kejahatan seksual masih terjadi, ada sanksi berat yang dijatuhkan kepada pelaku. Inilah satu-satunya iklim kondusif yang akan membersihkan kehidupan masyarakat dari berbagai kejahatan termasuk kejahatan seksual. Kehidupan yang tentram ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dalam negara yang menerapkan Islam.


Sumber: 

https://tacanow.org/family-resources/risk-reduction-strategies-for-physical-and-sexual-abuse/