Menakar Pendidikan dalam Skala Prioritas Negara

 



Oleh Maya Dhita

Pegiat Literasi



Begitu penting peran pendidikan di suatu negara. Penerapan sistem pendidikan juga menentukan bagaimana kualitas generasi mudanya. Maka segala kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan akan menjadi sorotan. Seperti halnya orang nomor satu di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Nadiem Makarim. Setiap ada wacana kebijakan baru, bisa dipastikan menjadi kontroversi.


Baru-baru ini sang Menteri mengeluarkan Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Di dalamnya disebutkan syarat jumlah murid bagi penerima dana bantuin adalah minimal 60 siswa dalam tiga tahun terakhir. (www[dot]detik[dot]com, 13/09/2021).


Reaksi pro kontra saling bersautan. Reaksi keras muncul dari Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan yang terdiri dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, LP Ma'arif PBNU, PB PGRI, Taman Siswa, Majelis Nasional Pendidikan Katolik. Menurut mereka aturan tersebut diskriminatif dan dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial.


Banyaknya masukan tentang hal ini, Nadiem Makarim akhirnya memutuskan untuk tidak akan memberlakukan persyaratan jumlah minimal peserta didik penerima bantuan BOS hingga tahun 2022 dan akan mengkaji lebih lanjut untuk pemberlakuannya. Pak Menteri juga memastikan seluruh sekolah akan mendapatkan dana BOS tanpa ada syarat minimal memiliki 60 siswa.


Dari sini dapat dilihat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilempar ke masyarakat cenderung tanpa kajian yang matang. Taste the water. Seakan melihat terlebih dahulu bagaimana reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat. Jika banyak penolakan dan respon negatif maka kebijakan akan segera ditangguhkan dengan dalih menerima masukan dari rakyat.


Suatu keputusan yang tidak memiliki dasar yang kuat memang cenderung mudah dipatahkan. Apalagi keputusan yang diambil karena adanya suatu kepentingan tertentu. Seperti kebijakan adanya persyaratan minimal 60 siswa ini sudah pasti bertujuan untuk mengurangi jumlah pengeluaran negara yang terus membengkak, lebih-lebih di masa pandemi. Hal ini menjadi tidak wajar saat melihat pada sektor lain dana dikucurkan besar-besaran. Misalnya, untuk pembangunan ibu kota, suntikan dana BUMN, biaya influenser, dan lainnya. Lalu di mana negara meletakkan pendidikan dalam tangga prioritas kepentingan?


Pendidikan sebagai salah satu sektor krusial seharusnya mendapatkan perhatian utama. Sudah seharusnya dana BOS diberikan kepada seluruh sekolah tanpa kecuali. Pendidikan sebagai kebutuhan pokok seharusnya diberikan gratis kepada seluruh peserta didik sebagai bentuk riayah pemimpin kepada rakyat.


Seperti halnya Madrasah al-Muntashiriah yang didirikan oleh Khalifah al-Muntahsir Billah di kota Baghdad. Di sini, setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kebutuhan keseharian mereka dijamin oleh negara. Fasilitas sekolah tersedia lengkap seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian.


Begitu pula sekolah yang berada di Damaskus, yaitu Madrasah an-Nuriah yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi.


Begitulah Islam memandang pentingnya pendidikan dalam sebuah negara. Semua sistem yang mendukung peningkatan pendidikan akan difasilitasi dengan optimal. Tidak hanya penguatan akidah dan bidang keilmuannya saja, tetapi sarana prasarana, kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikannya serta semua yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung akan diperhatikan oleh khilafah.


Wallahualam bissawab.