Maju Mundur Kebijakan Sekolah Tatap Muka

 


Oleh Nahida Ilma

Mahasiswa


Pada masa pemberlakuan PPKM level 1-3, pemerintah mulai mencoba mengambil langkah berani yaitu dengan membolehkan pelaksanaan sekolah tatap muka. Menurut Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, pembelajaran tatap muka mulai urgent dilakukan dengan 5 alasan mendasar. Anak kehilangan kesempatan belajar. Kritis kondisi psikologi anak. Penurunan capaian belajar. Banyaknya anak putus sekolah, terlebih perempuan. Dan adanya kasus KDRT.


"Per tanggal 22 Agustus 2021 sebanyak 31 persen dari total laporan yaitu 261.040 satuan pendidikan yang berada pada daerah dengan PPKM level 3, 2, dan 1 ini telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Wiku dalam konferensi pers daring, Kamis (26/8/2021). (Kompas.com, 27 Agustus 2021)


Untuk melakukan sekolah tatap muka, peserta didik harus mengantongi surat persetujuan dari orang tua. Tak jarang hal ini menuai sedikit perselisihan diantara orang tua. Kebijakan sekolah tatap muka ini tentu saja menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menilai masih banyak hal yang harus dipersiapkan untuk bisa melakukan sekolah tatap muka. Persiapan guna menjamin peserta didik yang melakukan sekolah tatap muka aman dari persebaran virus. 


Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sangat menyayangkan pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan tindakan gegabah tersebut. Menurutnya, vaksinasi anak dan guru harus dituntaskan di sekolah tersebut sebelum dilaksanakannya PTM terbatas. (Radarbogor.id, 26 Agustus 2021)


Pembelajaran Tatap Muka (PTM) memang dinilai dan dirasa cenderung lebih efektif dibandingkan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal ini karena melihat kesiapan Indonesia dalam menyambut PTM yang masih jauh dari harapan. Kekagetan dialami oleh setiap bagian dari proses pendidikan, mulai dari kurikulum, guru, murid bahkan orang tua. Akibatnya, dimasa PJJ terjadi banyak penurunan capaian belajar, hingga kasus putus sekolah. Desakan kondisi seakan-akan menuntut pemerintah untuk segera menyiapkan PTM. Namun sayangnya, hal ini tidak seiring dengan kebijakan penyiapan berbagai hal yang dapat mendukung keamanan dan kelancaran PTM di tengah pandemi. Kebijakan mengizinkan PTM dengan syarat vaksinasi 70% pun sejatinya tidak bisa menjamin perlindungan dari penyebaran virus.


Ahli Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengingatkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di berbagai daerah harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, PTM berbarengan dengan pelonggaran aktivitas sosial di masyarakat. "Pembelajaran berbarengan dengan pelonggaran sosial, saya takut terjadi letupan-letupan kecil," ujar Tri Yunis Miko Wahyono, Selasa (31/8). (Republika.co.id, 31 Agustus 2021)


Pemerintah memang nampak mengeluarkan kebijakan PTM atas desakan kondisi. Namun sejatinya, itu adalah desakan kondisi yang diciptakan sendiri oleh pemerintah. Sebab, seandainya pemerintah mampu membuat mekanisme PJJ yang efektif tentu tidak akan ada desakan disegerakannya PTM dari masyarakat. Tak heran jika publik sampai sejauh ini masih meragukan pemerintah dalam menyiapkan sekolah di tengah pandemi. PJJ yang masih saja melahirkan permasalahan-permasalahan yang tak kunjung diselesaikan. 


Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini mengkonfirmasi lemahnya negara dalam memenuhi salah satu kebutuhan hidup manusia, yaitu pendidikan. Hal ini dikarenakan, kebijakan-kebijakan itu lahir dari sistem demokrasi kapitalis. Sebuah sistem yang menggunakan prinsip jual beli sebagai prinsip bernegara. Untung rugi sangat diperhitungkan. Lebih mengutamakan kemudahan ekonomi daripada keselamatan nyawa rakyatnya. Maka tak heran, jika kebijakan yang dikeluarkan alih-alih menyelesaikan masalah, tapi justru melahirkan masalah baru. 


Berbeda dengan kebijakan pemimpin dalam Daulah Islam yaitu Khilafah. Kebijakan yang dilahirkan dapat dipastikan akan penuh pertimbangan yang matang karena khalifah harus menjalankan prinsip raa’in yaitu pengurus rakyat dan junnah yaitu perisai. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.,


“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR al-Bukhari)


”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan lain-lain)


Khalifah akan menerapkan sistem ekonomi islam yang dapat menjamin kesejahteraan rakyat, terpenuhi hak dan kewajibannya atas kesehatan serta terpenuhinya fasilitas dan kebutuhan pendidikan untuk rakyat. Tentunya semua itu diberikan dengan cuma-cuma atau gratis, namun tetap dengan kualitas terbaik. Oleh karena itu, meski negara digoncang dengan situasi yang tidak biasa, pandemi misalnya, maka pendidikan tidak akan menjadi beban rakyat dan kualitas generasi tetap terjaga. 


Sistem pendidikan Islam menerapkan kurikulum berbasis akidah Islam. Setiap satuan pendidikan akan melakukan mekanisme sedemikian rupa agar bisa mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan kurikulum ini. Sistem pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang berkepribadian Islam, handal menguasai pemikiran Islam, menguasai ilmu-ilmu terapan IPTEK, dan memiliki keterampilan yang tepat guna serta berdaya guna.


Wallahu a’alam bish shawwab.