Mahasiswa Putus Kuliah Saat Pandemi, Apa Solusi Negara?



Oleh  Durrotul Hikmah
(Aktivis Dakwah Remaja)

Bukan hanya kebutuhan pokok yang sulit dipenuhi oleh rakyat selama masa pandemi, tetapi juga kebutuhan atas pendidikan. Padahal, dengan pendidikan, keberlangsungan potensi intelektual tetap terjaga.

Hampir setengah juta mahasiswa terpaksa harus putus kuliah di tengah kondisi pandemi ini. Selain kesulitan biaya kuliah yang memberatkan juga karena saat pandemi ini banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Di manakah peran negara?

Pada masa pandemi Covid-19 tidak hanya membawa dampak di sektor kesehatan. Tetapi juga di bidang ekonomi. Termasuk diantaranya banyaknya mahasiswa putus kuliah. Informasinya lebih dari setengah juta mahasiswa putus kuliah di masa pandemi Covid-19 ini.

Kepala Lembaga Beasiswa Baznas Sri Nurhidayah dalam peluncuran Zakat untuk Pendidikan di Jakarta secara virtual Senin (16/8). Mengutip data dari Kemendikbudristek, Sri mengatakan sepanjang tahun lalu angka putus kuliah di Indonesia mencapai 602.208 orang.

Sri mengatakan pada tahun sebelumnya angka putus kuliah sekitar 18 persen. Kemudian di masa pandemi ini naik mencapai 50 persen. Kondisi ini tidak lepas dari bertambahnya penduduk miskin akibat dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan dari pandemi Covid-19.

Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbud Nizam menyampaikan angka putus kuliah setiap tahun memang banyak. Tetapi dia menekankan, putus kuliah itu tidak hanya disebabkan karena ekonomi atau pandemi Covid-19.

Nizam mengatakan, ada mahasiswa yang putus kuliah karena pindah program studi (prodi) di kampus yang berbeda. Sehingga di kampus asalnya, dianggap putus kuliah. Mereka ini memilih prodi lain yang dirasa cocok dengan masa depannya. (JawaPos.com, 16/08/2021).

Ubaid Matriaji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai bahwa kuliah merupakan barang mahal. Hanya orang memiliki kemampuan ekonomi saja yang bisa memperolehnya. Apalagi ketersediaan kampus berbiaya murah masih sedikit. (indonesia.org, 28/9/2020).

Makin bertambah komplekslah masalah yang dihadapi mahasiswa. Boro-boro untuk memenuhi perut dengan makanan yang bergizi, sudah bisa  diketahui secara jamak oleh publik, kantong mahasiswa hanya mampu menjangkau makanan yang murah seperti mie instan atau berburu kuliner serba 10 ribu.

Menambah beratnya biaya kouta, menyiapkan alat untuk zoom seperti hp dan mengerjakan tugas dengan laptop, mesin printer juga merupakan beban keluarga mahasiswa. Dengan sistem yang online sekalipun biaya SPP malah tetap wajib di bayarkan.

Memang sudah seharusnya pemerintah segera melakukan relaksasi, salah satunya dengan afirmasi dari pihak kampus. Memberi diskon atas biaya kuliah atau menggratiskannya. Bukankah kita memiliki dana abadi pendidikan? Lalu dimana hak warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan?

Faktor ekonomi selain mendorong harus ada mobilitas tapi seharusnya tetap mempertimbangkan keselamatan nyawa manusia. Bukan sekedar bertumpu kepada kebijakan ekonomi. Memang benar, belum adanya jaminan ekonomi dan sosial oleh negara menyebabkan hal seperti ini akan terjadi.

Dalam ideologi kapitalisme saat ini, tidak akan menjamin kebutuhan dasar manusia. Wajar jika banyak terjadi persoalan yang tidak bisa terselesaikan. Hal ini berasal dari rusaknya asas yang di emban saat ini. Jadi negara akan menjalankan perannya secara optimal jika kembali kepada  agama yang sahih yaitu sesuai petunjuk pencipta alam semesta ini.

Dalam Islam, fungsi negara adalah melakukan riayah (pelayanan) terhadap semua kebutuhan pokok masyarakat sandang pangan papan termasuk kesehatan, keamanan dan biaya pendidikan gratis.

Tak ada satupun hak rakyat yang diabaikan. Jika angka putus sekolah dan putus kuliah naik tajam, ini menunjukkan kegagalan negara dalam mencerdaskan anak bangsa. Salah satu isi dari UUD 1945 yang hingga saat ini tak bisa diwujudkan. Seharusnya penguasa dan jajarannya instropeksi dan segera mengevaluasi sistem pendidikan negeri ini.

Di pastikan tidak akan ada anak yang putus sekolah dan putus kuliah. Karena anak-anak dari semua kelas sosial dapat mengakses pendidikan formal. Negara yang membayar para pengajarnya, seperti  yang terjadi pada masa kegemilangan Islam. Khalifah Al-Hakam II pada 965 M membangun 80 sekolah umum di Cordoba dan 27 sekolah khusus bagi anak-anak miskin.

Khilafah memiliki mekanisme dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya berdasarkan nas-nas syariat. Rasulullah saw. bersabda, “Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa (bila) menelantarkan orang yang wajib ia beri makan.” (HR Abu Dawud).

Sungguh luar biasa kebijakan khilafah dalam menjamin keberlangsungan pendidikan setiap warganya, tak main-main, menggratiskan biaya pendidikan menjadi kebijakan yang manusiawi dilakukan khalifah.

Kembalilah kepada sistem pendidikan Islam yang hanya bisa diterapkan dalam naungan khilafah. Sistem yang telah teruji, berkualitas dan menghasilkan generasi cemerlang pengisi peradaban Islam.

Wallahu a'lam bishawwab