Mahasiswa Putus Kuliah: Ancaman Kehilangan Potensi Intelektual Generasi

 


Oleh: Ropi Marlina, SE., M.E.Sy.  (Dosen di Perguruan Tinggi Swasta)


Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi kemajuan peradaban suatu bangsa. Dengan pendidikan potensi intelektual tetap terjaga bahkan bisa menjadi negara yang memiliki peradaban yang agung. Sejatinya setiap orang mempunyai kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Termasuk bisa merasakan duduk di bangku perkuliahan. Namun, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, nyaris banyak mahasiswa yang terancam putus kuliah karena kondisi ekonomi keluarga yang menurun sehingga tidak bisa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). 


Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Beasiswa Baznas Sri Nurhidayah,  mengutip data dari Kemendikbudristek bahwa  sepanjang tahun lalu angka putus kuliah di Indonesia mencapai 602.208 orang (16/8). Data ini pun diperkuat oleh  survei yang dilakukan oleh BEM Universitas Indonesia, sebanyak 72% dari 3.321 mahasiswa mengaku kesulitan membayar biaya kuliah (mediajabodetabek.com).

Dampak dari Pandemi Covid-19 memberikan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan putus kuliah. Dan ini mengancam kehilangan potensi  intelektual generasi di depan mata. Pemerintah pun berupaya untuk  menanggulangi permasalahan tersebut.


Melihat kondisi yang memprihatinkan banyaknya mahasiswa yang putus kuliah, ada sebagian lembaga yang memiliki kepedulian dengan meluncurkan program beasiswa. Begitu pun pemerintah berusaha untuk mengatasi putus kuliah  dengan  mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) dan adanya keringanan uang kuliah tunggal (UKT), Hal ini hanya meringankan sebagian kalangan saja. Sementara itu, saat mahasiswa menjalankan perkuliahan, mereka butuh biaya untuk membayar kontrakan atau kosan, makan, operasional, dan akomodasi kuliah. Tentu ini belum menyelesaikan persoalan mahasiswa secara keseluruhan. Sebagian mahasiswa melalui akun twitternya berharap pada Kemendikbudristek agar memperhatikan keluhan mahasiswa dan memberikan solusinya melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbudristek dengan membuka program bantuan pemerintah bernama Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Masyarakat yang putus kuliah karena harus bekerja dapat kembali melanjutkan studinya. Direktur Belmawa Ditjen Dikti Kemendikbudristek, Prof Aris Junaidi, menargetkan pada 2021 ada 6.000 mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan lewat program tersebut. (antaranews.com, 22/7/2021). Negara tidak boleh membiarkan putus kuliah semakin bertambah. 


Islam Menjamin Pendidikan bagi  Warga Negara

Negara tidak boleh membiarkan putus kuliah semakin bertambah. Islam memiliki aturan yang komprehensif, termasuk dalam masalah pendidikan. Warga negara berhak mendapat pendidikan. Karena pendidikan adalah kebutuhan pokok yang harus didapatkan oleh setiap warga negara. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan dalam masalah pendidikan. Dalam Islam, negara (khilafah) memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan kebutuhan pokok tiap warga negaranya. Hal ini tertuang dalam kitab Muqadimmah ad-Dustur, bagian kedua pasal 125 hlm. 12, “Khilafah wajib menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok seluruh warga negara, orang per orang dengan pemenuhan yang sempurna, dan menjamin adanya peluang setiap individu dari rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap pada tingkat tertinggi yang mampu dicapai.”

Khilafah memiliki mekanisme dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya berdasarkan nash-nash syariat. Rasulullah saw. bersabda, “Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa (bila) menelantarkan orang yang wajib ia beri makan.” (HR Abu Dawud)

Begitu pula halnya kebutuhan komunal seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pemenuhan atas ini semua dijamin oleh Khilafah. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. dalam menjamin pendidikan rakyatnya, Rasul mewajibkan tawanan perang mengajarkan kaum muslim sebagai tebusan pembebasan mereka.

Dipastikan tidak akan ada anak yang putus sekolah dan putus kuliah. Karena anak-anak dari semua kelas sosial dapat mengakses pendidikan formal. Dan ancaman potensi intelektual generasi pun bisa diatasi.

Wallahualam bissawab.