Layanan Kesehatan Gratis dalam Islam

 


Oleh Ratna Nur’aini

Kontributor Media Lenteranyahati


Perbedaan harga tes polymerase chain reaction  (PCR)  di Indonesia dengan negara lain telah menuai pertanyaan bagi warga Indonesia.   Pasalnya, harga tes PCR di Indonesia lebih mahal dari India. Moh Agoes Aufiya mengatakan bahwa harga tes PCR di India saat ini berkisar di angka Rp100 ribuan dengan kurs sekitar Rp200 per rupee. (detiknews, Sabtu,14/8/2021)


Tentu saja harga PCR di Indonesia sangat memberatkan rakyat Indonesia. “Selama ini, jumlah orang yang melakukan tes sangat terbatas . Salah satu penyebabnya adalah harga yang terlalu tinggi. Tidak semua orang bisa menjangkau . Akibatnya hanya orang yang betul-betul membutuhkan kelengkapan administrasi  melakukan tes. Katakanlah, misalnya, orang yang bepergian lewat bandara, perlu menunjukkan  hasil PCR.” Ujar  anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (detiknews, Sabtu, 14/8/2021)


Setelah banyaknya kritik masyarakat atas mahalnya biaya tes PCR dan anti gen mandiri maka pemerintah menurunkan harga PCR. Presiden Joko (Jokowi) memerintahkan agar harga tes polymerase chain reaction (PCR) diturunkan. Jokowi meminta agar biaya tes PCR dikisaran Rp450 ribu hingga Rp550 ribu. “Saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000,” kata Jokowi dalam keterangannya melalui kanal YouTube Setpres, Minggu (15/8/2021). Selain harga PCR turun, hasil tes PCR pun dipercepat dalam waktu maksimal 1x24 jam. 


Keputusan penurunan harga PCR telah menghasilkan dua batas tarif yaitu tarif atas PCR yang ditetapkan oleh Kemenkes yaitu wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp495.000, sedangkan untuk luar Jawa–Bali sebesar Rp525.000.


“Dari hasil evaluasi kami sepakati batas tarif tertinggi pemeriksaan real time PCR diturunkan menjadi Rp495.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta Rp525.000 untuk daerah di luar pulau Jawa dan Bali,” kata Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir dalam konferensi pers virtual Kemenkes. (kontan.co.id, Senin, 16/8)


Akan tetapi harga PCR yang sudah diturunkan itu masih dirasa berat oleh masyarakat. Karena beban hidup masyarakat semakin menghimpit apalagi di masa pandemi. Banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan mata pencahariannya akibat pandemi Covid-19. “Pandemi Covid-19 telah memukul berbagai sektor sehingga banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan,” kata Jokowi pada Peringatan HUT Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ke-48 secara daring, CNN Indonesia, Senin (22/2). Tentunya kebijakan memasang tarif PCR tidak perlu dilakukan melihat kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk.


Penanganan urusan publik atau masyarakat yang menggunakan ukuran untung rugi hanya ada di dalam sistem kapitalisme.  Karena sistem kapitalisme menempatkan materi di atas segalanya. Negara hanya sebagai regulator atau pengatur urusan umat. Hanya mengatur atau membuat kebijakan agar harga PCR turun setelah mendapat kritikan dari masyarakat. Negara tidak mampu membuat kebijakan gratis  PCR untuk masyarakat. Akibatnya meski harga PCR turun, masyarakat tetap merasakan kesulitan hidup.


Berbeda dengan Islam, Islam menempatkan  kesehatan sebagai salah satu  kebutuhan pokok atau dasar yang dijamin pemenuhannya oleh negara. Negara akan memberikan layanan kesehatan yang murah bahkan gratis, juga memberikan  sarana dan prasarana pendukung dengan visi melayani kebutuhan rakyat secara menyeluruh tanpa diskriminasi. Negara sangat mendukung aktivitas riset. Penemuan-penemuan dari hasil kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan seperti PCR dan lainnya sangat didukung oleh negara untuk kemaslahatan umat dalam bentuk cuma-cuma atau gratis. Itulah salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap  pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR Al-Bukhari) 


Negara tidak membebani rakyatnya untuk membayar kebutuhan layanan kesehatannya apalagi memaksa rakyatnya untuk mengeluarkan uang terutama di masa pandemi. Negara mengurus kebutuhan warganya dan memastikan bahwa seluruh warganya (baik muslim maupun nonmuslim) hidup dengan mendapatkan jaminan makanan,  tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Untuk seluruh pembiayaan kebutuhan warga, negara menggunakan kas negara (Baitul Mal). Inilah negara yang mampu mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi waganya yang disebut dengan Khilafah.