Korupsi Terus Menggurita dalam Sistem Sekuler

 



Oleh Siti Uswatun Khasanah
(Aktivis Dakwah Millenial)

Pada 18 Februari 2021 lalu, mantan koruptor Emir Moeis ditunjuk sebagai Ketua Komisaris Pupuk Iskandar Muda yang merupakan anak usaha dari PT. Pupuk Indonesia (BUMN).
Mantan anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP itu diketahui pernah terjerat kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik uap (PLTU) di Tarahan, Lampung pada 2004 saat menjadi anggota DPR.
Ia divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta karena terbukti menerima suap senilai 357.000 dollar AS pada 2014.
Kebijakan ini mendapat komentar dari anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi

"Secara aturan tidak ada yang dilanggar sepanjang haknya untuk menduduki jabatan tidak dicabut oleh pengadilan. Ataupun tidak melanggar UU maupun peraturan menteri. Namun, yang jadi persoalan adalah aspek kepantasan dan etis," kata Baidowi, Jumat (6/8/2021).
Ia juga meminta kejelasan dari pihak BUMN terkait penunjukan eks-koruptor itu sebagai ketua komisaris BUMN. 

Contoh kasus di atas merupakan salah satu bukti bahwa negeri demokrasi hari ini sangat ramah terhadap para koruptor. Belum lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terhadap kasus korupsi uang bantuan sosial yang kini mendapat keringanan masa tahanan. Sebab menurut hakim dia sudah menderita sebab mendapat cacian dan cercaan dari masyarakat. Padahal, cercaan dari masyarakat itu tak sebanding dengan hak masyarakat yang dirampasnya.

Masyarakat menilai apa yang dikatakan hakim terkait keringanan hukumannya terlalu mengada-ada. Hal ini seharusnya membuka mata masyarakat bahwa sistem sekuler kapitalis ini tidak dapat menuntaskan permasalahan ekonomi utamanya korupsi di negeri ini.

LSI (Lembaga Survei Indonesia) merilis hasil survei nasional mengenai persepsi publik tentang pengelolaan dan potensi korupsi sektor sumber daya alam. Hasilnya, 60 persen publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir.

Jayadi menerangkan tingkat keprihatinan korupsi di Indonesia mendapat penilaian tinggi dari publik. Ada 44 persen yang menilai sangat prihatin, 49 persen prihatin dan 4 persen tidak prihatin. Sebanyak 38 responden menilai bahwa perusahaan bidang pertambangan yang dikelola asing sangat luar biasa korupsinya.

Kita semua tahu, bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Nah, apakah memberantas korupsi dapat dilakukan hanya dengan membentuk satu lembaga seperti KPK saja? Apalagi akhir-akhir ini KPK pun mulai dilemahkan oleh para petinggi negara. Jika diamati pangkal permasalahan ini adalah terkait dengan sistemnya, yaitu sistem demokrasi yang berasal dari ideologi sekuler kapitalis ini.

Padahal sudah banyak kasus yang menjadi bukti bahwa sistem demokrasi hari ini tidak menghasilkan kesejahteraan apa-apa. Tetapi justru menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan melahirkan pemimpin yang tidak bisa mengayomi rakyatnya, pemimpin tanpa kejujuran seperti para koruptor di negeri ini. Terlebih lagi fakta diatas bahwa sistem demokrasi seperti sangat mudah sekali memaafkan kesalahan para koruptor yang mengkhianati kepercayaan rakyat itu.

Kita harus membuka mata, bahwa demokrasi adalah sistem sekuler yang amat lemah. Mengapa? Sebab demokrasi berasal dari pikiran manusia yang lemah dan terbatas. Kedaulatan dalam demokrasi berada di tangan rakyat. Keberhasilan negeri-negeri pengemban demokrasi dalam menuntaskan permasalahan negara secara keseluruhan itu hanya ilusi. Bahkan untuk menanamkan nilai demokrasi secara sempurna saja itu hanya khayalan. Sebab demokrasi tidak sesuai dengan fitrah manusia dan tidak akan pernah berhasil untuk diterapkan akan gagal selamanya jika kita masih memakai sistem rusak ini.

Ide sekuler adalah ide yang memisahkan agama dan kehidupan menjadi dasar dalam demokrasi ini. Jadi sistem demokrasi ini mampu mendorong para koruptor menjalankan aksi korupsinya, sebab mereka tidak lagi memikirkan bagaimana di hari hisab nanti. Sistem demokrasi hari ini sungguh melahirkan manusia-manusia tanpa kejujuran.

Lantas sistem seperti apa yang kita butuhkan untuk menuntaskan permasalahan ini?
Tentunya sistem yang anti korupsi, sistem yang melahirkan pemimpin dan pengurus negara yang jujur, sistem yang mampu menyejahterakan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Sistem yang tentunya berasal dari luar manusia, yaitu dari Sang Pencipta dari Allah Yang Maha Tau tentang manusia. Sistem yang berasal dari Allah ini tentunya berasal dari ideologi atau mabda Islam yang sempurna dan paripurna.

Sistem pemerintahan dari mabda Islam ini disebut dengan khilafah, sistem ini jelas sistem anti korupsi yang melahirkan pemimpin dan pengurus negara dengan kejujuran. Sebab orang-orang yang memimpin atas dasar keimanan dan ditunjuk dengan baiat yang tak mungkin mengkhianati kepercayaan ummat terhadapnya.

Sistem sempurna ini pernah memimpin dunia selama 13 abad lamanya, berhasil mengayomi 2/3 dunia dengan kesejahteraannya. Kedaulatan berada di tangan syara', dimana syara' ini adalah aturan yang diturunkan Allah kepada manusia. Jadi sistem ini tidak pernah mengkhianati keberadaan Allah sebagai Al-Khaliq (Pencipta) dan Al-Mudabir (Pengatur).

Pemberantasan korupsi pada sistem ini benar-benar dari akarnya, yang pertama pada sistem ini keberhasilan negara adalah keberhasilan hakiki yaitu mampu membentuk umat yang beriman dan bertakwa utamanya pemimpin dan pengurus negara. Pemimpin  benar-benar terbina keimanannya, memimpin dan mengurus umat atas dasar takwa kepada Allah bukan nafsu duniawi.

Dalam sistem ini juga memberikan gaji yang layak untuk para pengurus negara jadi tidak ada alasan untuk korupsi, kembali pada keimanan tadi, pengurus negara yang beriman pasti akan merasa cukup karena mengerti tentang konsep rezeki yang benar menurut pandangan Islam.

Bukan seperti pada sistem demokrasi, para pengurus tanpa kejujuran yang tidak taat aturan Allah dan selalu merasa kurang atas rezeki yang didapatnya. Hukuman untuk koruptor pada sistem khilafah pun mampu memberikan efek jera dalam bentuk sanksi ta'dzir. Hukumannya bisa berupa tasyir, denda, penjara yang lama bahkan bisa sampai hukum mati tergantung dampak korupsinya.

Ketentuan sanksi ditetapkan sesuai aturan Islam dan penerapan hukum Islam bersifat jawabir (penebus) dan zawajir (pencegah). Hukuman yang melanggar syariat dilakukan untuk menebus dosa-dosanya (jawabir), selain itu  juga untuk menjaga orang lain berbuat hal yang sama (zawajir). Jika dalam sistem demokrasi hanya dipenjara dan didenda saja, sementara di akhirat nanti tidak ada keringanan baginya karena sistem yang diterapkan bukan sistem Islam, sistem yang benar dari Allah Swt.

Sikap anti korupsi yang dapat diteladani dari para khalifah pengemban sistem ini pada masanya, yaitu kisah Khalifah Ummar Bin Khattab dan cicitnya yaitu Khalifah Ummar Bin Abdul Aziz.
Ketika itu putra Ummar Bin Khattab datang menemui ayahnya, lalu ayahnya menanyakan hal yang dibicarakannya ini tentang keluarga atau tentang ummat. Ternyata hal yang akan dibicarakannya ini mengenai urusan keluarga, maka Ummar Bin Khattab mematikan lampunya, dan mengganti lampunya dengan lampu pribadi sebab lampu yang digunakannya adalah lampu milik umat.

Hal yang sama pun dilakukan oleh Ummar II atau khalifah Ummar bin Abdul Aziz. Ketika itu datang seseorang kepadanya, Sang khalifah menanyakan hal apa yang akan dibicarakan apakah mengenai masalah pribadi ataukah masalah umat. Jika terkait tentang masalah umat maka khalifah akan menyalakan lampunya, namun jika terkait masalah pribadi beliau akan memadamkan lampunya dan mengganti dengan lampu pribadi.
Masyaallah....

Bukan tentang siapa khalifahnya, bukan juga tentang garis keturunannya. Tapi tentang sistemnya, pemimpin pada sistem ini tidak akan berani untuk berbuat keji seperti korupsi, bahkan enggan untuk menggunakan harta ummat untuk kepentingan pribadi sedikitpun. Sebab sistem khilafah yang diterapkan atas dasar keimanan dan akan melahirkan keimanan pada hati pemimpin dan juga ummatnya.

Hal ini bisa terjadi lagi, dan korupsi akan diberantas sampai ke akar-akarnya jika kita mampu membuka mata dan memperjuangkannya bersama.

Wallahu a'lam bishawab.