Kontestasi Demi Kursi, Rakyat Tidak Diurusi


Oleh Yanyan Supiyanti, A.Md.

Pegiat Literasi, Member AMK


Tanah air masih belum juga terlepas dari wabah pandemi, rakyat dibiarkan hidup tidak terurus dengan baik. Di sisi lain, wacana penggalangan dukungan untuk kontestasi politik 2024 lebih menjadi perhatian partai politik dan para wakil rakyat. Mereka fokus menggalang koalisi dan menjajagi berbagai posisi, baik oposisi atau masuk pemerintahan, demi mengamankan kedudukan. Inilah gambaran politik demokrasi. Sistem politiknya mendorong lahirnya partai politik-politisi pengabdi kursi bukan pelayan kemaslahatan rakyat.

Analis politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, berharap Partai Demokrat dan PKS tetap konsisten di pihak oposisi, tidak jadi tukang stempel dan mengamini semua kebijakan pemerintah bila PAN betul merapat ke koalisi pemerintah. Pangi menyebut negara tanpa ada kekuatan oposisi tidaklah baik, pemerintah tanpa oposisi adalah pemerintahan masturbasi, keenakan dan asyik sendiri. 

Pangi menyebut jalannya kepemimpinan idealnya memiliki kekuatan koalisi dan oposisi yang berimbang. Jika presiden hanya didukung kekuatan minoritas parlemen, cenderung membuka peluang pemakzulan bagi presiden. Apabila presiden didukung kekuatan mayoritas mutlak di parlemen, maka yang cenderung terjadi adalah pemerintahan yang kolutif dan koruptif. 

Sementara itu mengenai merapatnya PAN ke pemerintahan Jokowi, Pangi memrediksi PAN akan mendapat satu atau dua kursi menteri. Artinya, Pangi menilai kemungkinan reshuffle akan terjadi di tubuh kabinet setelah PAN merapat. Bisa jadi reshuffle kabinet terjadi di tahun kedua pemerintahan Jokowi yang jatuh pada Oktober 2021 mendatang. Menurut Pangi bakal ada 1-2 menteri dari kader PAN. Lebih lanjut Pangi menyebut koalisi tambun presiden Jokowi perlu dipertanyakan. Apakah ada agenda memuluskan langkah politik amandemen kelima yakni menambah masa jabatan presiden tiga periode. Publik harus dengan tegas menolak untuk menutup pintu ini serapat-rapatnya. Karena dapat dipastikan tidak akan ada dialetika dan pembahasan yang rasional dan substantif, hanya akan unjuk kekuatan dan banyak-banyakin suara, tanding-tandingan jumlah kursi di parlemen. (Tribunnews.com, 28/8/2021).

Salah satu hal yang membuat demokrasi Indonesia dinilai mundur adalah melemahnya peran oposisi. Dalam praktik demokrasi Indonesia pasca reformasi, belum ada partai yang benar-benar bertindak sebagai oposisi. 

PDIP kerap dikecualikan karena setidaknya selama 10 tahun masa kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak terlibat di dalam pemerintahan. Tetapi tetap saja PDIP juga dinilai tak pernah memerankan oposisi sesungguhnya. 

Diakui Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, istilah oposisi memang tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia. Tak heran jika peran Partai Demokrat, PKS dan PAN selama masa pemerintahan Jokowi pun terasa kurang gereget alias memble. (Sindonews.com, 12/8/2021).

Di dalam sistem kapitalisme yang saat ini sedang mencengkeram dunia, tidak ada yang namanya kawan atau lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Memang asas sistem ini adalah manfaat dan kepentingan. Rakyat hanya dibutuhkan suaranya saat berebut kursi dalam pesta lima tahunan, setelah itu diabaikan. 

Mengenai merapatnya PAN ke pemerintahan Jokowi, sekali lagi di dalam sistem kapitalisme itu tidak ada makan siang yang gratis. Pasti ada maksud dibalik pertemuan itu. Menjadi hal yang lumrah bagi-bagi kue kekuasaan di dalam sistem ini. 

Di saat rakyat berjibaku bertahan hidup di tengah pandemi, mereka sibuk menggalang koalisi dan menjajagi berbagai posisi, demi mengamankan kedudukan. Politik yang ditampilkan kapitalisme hanya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. 

Sedangkan politik di dalam Islam adalah mengurusi urusan umat. Dan partai politik di dalam sistem Islam adalah yang memuhasabahi penguasa yang zalim dengan melakukan amar makruf nahi mungkar.

Pentingnya politik dalam Islam tercermin dalam ungkapan Imam Al-Ghazali, "Sesungguhnya dunia adalah ladang bagi akhirat, tidaklah sempurna agama kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar,  agama merupakan fondasi dan penguasa adakah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki fondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Dan tidaklah sempurna kekuasaan dan hukum kecuali dengan adanya pemimpin." (Ihya 'Ulumuddin, 1/17).

Hal ini telah dicontohkan oleh teladan kita, Nabi Muhammad saw. Pemimpin yang baik lahir dari sistem yang baik pula, yang bersumber dari Zat yang Mahabaik, yakni Allah Swt. Pemimpin Islam yang lahir dari sistem Islam akan mengurusi rakyatnya dengan amanah. Sistem yang telah dicontohkan Rasulullah saw., para khulafaur rasyidin dan para khalifah setelahnya. Terbukti menyejahterakan rakyatnya dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Saatnya sistem itu ditegakkan dan diterapkan.

Wallahu a'lam bishshawab.