Ketika Nyawa Pun Jadi Komoditi Bisnis


Oleh Ummu Najla

(Komunitas Ibu Peduli Generasi)


Heboh, pejabat Jember menerima honor fantastis dari pemakaman covid. Konon, masing-masing pejabat mendapat  Rp70.500.000. Besaran honor tersebut dihitung dari banyaknya kematian pasien Covid-19 dan diberikan atas dasar SK Bupati Nomor 188.45/107/1.12/2021 tertanggal 30 Maret 2021 tentang struktur tim pemakaman jenazah Covid-19. (Kompos.com).

Ironis, melihat para pejabat menari-nari di atas luka rakyat. Ketika para keluarga meratap penuh kesedihan akibat kehilangan anggota keluarganya. Sang pejabat justru tertawa riang menerima kucuran dananya. Tak hanya raib rasa empati dan simpati. Namun, jelas tindakan tersebut adalah penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan. 

Tentu, karena fungsi pejabat tak hanya sebagai regulator dan fasilitator. Namun penanggung jawab dan pelayan rakyat. Sayangnya, kini beralih fungsi menjadi para pengusaha pejuang receh. Mereka menjadikan rakyat sebagai objek komoditi bisnis. Alih-alih akan memberikan pelayanan yang menyejahterakan. Justru, mereka menghisap darah dan keringat rakyat dalam setiap kesempatan. Mirisnya, nyawa pun menjadi tak berharga di hadapan uang.  

Inilah bukti kesuksesan kapitalis. Nyata telah melahirkan para pejabat yang korup. Dahaga dan tamak akan kelezatan dunia. Menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisinya. Bahkan rakyat pun menjadi tumbal dalam ritualnya. Wajar, karena gemerlapnya materi adalah standar kebahagiaannya. Langkah menuju kursi kekuasaan pun dipenuhi pengorbanan money politik dan modal yang luar biasa. Tak ayal ketika menjabat, balik modal adalah tujuan utama. Sementara, kesejahteraan rakyat adalah janji manis kampanye belaka. 

Pejabat Amanah dalam Naungan Islam

Sistem Islam tak mengenal istilah money politik untuk memuluskan kekuasaan. Apalagi balik modal imbas balas dendam pengorbanan. Jelas, karena landasan takwa wajib menghujam dalam diri setiap insan terutama pejabatnya. Kokohnya akidah menjadi landasan dalam setiap aktivitasnya. Halal haram menjadi filter dalam setiap keputusannya. Syariat Allah Swt. menjadi undang-undang dasar dalam detail kehidupannya. 

Maka, jabatan harusnya bukanlah sebuah kebanggaan. Sebaliknya, justru beban yang mengharuskan empunya mempertanggungjawabkan setiap amanah di pundaknya. Bukankah Rasulullah saw. telah menegaskan dalam sabdanya:

“Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari). 

Inilah, yang menjadi cambuk kewara’an bagi para salafatus sholih dalam setiap amanahnya. Tengok saja bagaimana tegasnya Khalifah Umar bin Khattab memecat pejabat yang korup. Juga menyita harta Pejabat yang tidak lazim. Kemudian di serahkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan umat.

Sementara, Pada masa Dinasti Umayah (661-750 M). khalifah Umar bin Abdul Aziz menyerahkan semua hartanya ke baitul mal. Bahkan melarang para pejabat berdagang dan berbisnis, agar harta tidak bercampur. Juga, menindak tegas pejabat yang melakukan suap dan korup.

Khalifah Jafar al- Mansur pada masa Dinasti Abbasiyah (750-1258 M), mendirikan Diwan al-Musadirin. Tugasnya menindak Pejabat dan pihak-pihak yang melakukan gratifikasi dan korupsi. Begitu juga khalifah Mehmed IV, mendirikan dewan inspeksi dengan tugas yang sama.

Praktis, dari masa ke masa sistem Islam sukses melahirkan pejabat yang amanah. Anti korupsi dan minim penyelewengan jabatan. Menempatkan amnesti rakyat sebagai perjuangan dan kewajiban. Bukan sebagai komoditi bisnis dan mengeruk keuntungan. Sungguh indahnya jika sistem Islam kembali diterapkan secara kafah di muka bumi ini.  Waallahu a'lam bishshawab.