Ketika Hukum Manusia Tak Manusiawi


Oleh Ummu Najla

(Komunitas Ibu Peduli Generasi)


Tragis, tragedi kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten menyisakan pilu. Tak tanggung-tanggung korban meninggal sebanyak 46 orang. 41 napi meninggal di tempat, sementara 5 lainnya meninggal di RSU Kabupaten Tangerang akibat luka bakar yang serius dan gangguan fungsi multiorgan.  korban luka-luka sejumlah  81 orang, terdiri atas 73 korban luka ringan dan 8 korban luka berat. (13/9/2021).

Tentu saja peristiwa ini menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Awalnya, kebakaran diduga akibat konsleting arus listrik. Namun, akhirnya kasus dinaikkan ke tingkat penyidikan karena faktor kelalaian. Praktis, menurut penuturan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, 22 orang saksi diperiksa. Terdiri dari petugas jaga lapas, petugas PLN dan petugas kebakaran. Jakarta, Senin (13/9/2021).

Bola panas pun terus bergulir, banyak netizen yang menuntut Menkumham Yasonna Laoly untuk mundur, sebagai wujud pertanggungjawaban. Bahkan Komisi III DPR, rencananya pada 27 September mendatang akan memanggil sang menteri dalam rapatnya. Akankah kasus ini memperoleh keadilan dan menemukan titik terang?

Hukum Manusia Bukan Solusi

Beginilah potret hukum di Negeri ini, minim proteksi dan tidak manusiawi. Bisa kita bayangkan penjara yang harusnya hanya berkapasitas 600 orang justru dihuni oleh 2.072 orang. Betapa pengap, sesak dan sengsaranya terkurung dalam jeruji besi seperti ini. Belum lagi fasilitas yang tak memadai bagi si papa. Ditunjang praktik suap-menyuap dan kolusi dari napi sultan, demi fasilitas yang mentereng.  Lebih-lebih kelalaian petugas yang menimbulkan korban jiwa, semakin menunjukkan bobroknya managemen hukum di negeri ini.

Di sisi lain hukum tidak memberi efek jera bagi pelaku. Jumlah tahanan semakin hari tidak semakin berkurang, malah semakin penuh sesak. Pelaku kriminalitas yang tadinya kelas teri justru setelah lulus dari ‘pondoknya’ malah jadi kelas kakap. Belum lagi, keadilan hukum yang tebang pilih tumpul ke atas tajam ke bawah semakin menyayat hati. Rakyat kecil semakin tertindas, sementara si kaya semakin kebal hukum dan semena-mena.

Inilah bukti nyata bahwa hukum manusia bukanlah solusi. Jelas, hukum yang bersumber dari kegeniusan manusia ini punya keterbatasan. Bersifat temporal dan syarat kepentingan. Hukum timpang dibuat untuk mendukung sang konglomerat dan menyeret sang papa. Praktis keadilan tidak akan pernah terwujud nyata dalam sistem kapitalis ini.

Hukum Islam Penuh Solusi

Islam adalah agama paripurna yang sempurna dari Sang Maha Kuasa. Perfect dan non kepentingan. Berprinsip keadilan bagi seluruh umat manusia. Hukum Islam bersifat zawabir yaitu penebus di akhirat kelak. Artinya, ketika pelaku mendapat hukuman di dunia, maka bisa menyelamatkan pelakunya kelak dari jilatan api neraka.

Allah Swt. berfirman:

"Dan dalam (hukum) qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (TQS. Al Baqarah: 179).

Hukum Islam juga sebagai jawabir yaitu pencegah. Itulah mengapa penegakan hukum harus dilakukan di tempat yang ramai. Dan di tengah khalayak agar disaksikan masyarakat luas. Sehingga, yang melihat akan merasa takut dan tidak ingin melakukannya. Sementara, bagi pelaku akan menimbulkan efek jera sehingga tidak akan mengulangi lagi.

Hukum Islam berprinsip keadilan bagi si kaya ataupun si miskin. Menyeret setiap lapisan, bahkan, pejabat sekalipun tidak akan kebal hukum. Maka, Uqubat atau sistem sanksi dalam Islam, dibagi menjadi 4, yaitu hudud, jinayat, mukhalafat dan ta’zir. Pembagian, tersebut akan menjadi proteksi menekan kriminalitas dan kejahatan di masyarakat.

Buktinya, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kriminalitas hanya terjadi 2 kali pada masa pemerintahannya selama 2 tahun. Pemerintahan Khilafah Utsmaniyah yang berjaya selama 600 tahun, kriminalitas sekitar 200 kasus saja. Coba kita bandingkan dengan sistem sekarang. Menurut data kepolisian di Indonesia tahun 2021, jumlah kasus kejahatan naik hingga 236 kejadian setiap pekan. Jelas, sangat jauh berbeda dan berbanding terbalik.

Sementara, bagi napi yang mendapat hukuman ta'zir dan dipenjara, tetap mendapat keadilan. Terbukti, Khalifah Umar bin Khattab membelanjakan 8000 dirham untuk perbaikan penjara. Sementara, Wazir Ali bin Isa al-Jarrah, pada masa Khalifah al-Muqtadir (908-932 M) dan al-Qahir (932-934 M), Gajinya 700.000 dinar per bulan. Beliau infakkan untuk kemaslahatan umat sebesar 680.000 dinar, di antaranya untuk para napi. Bahkan beliau mengirim surat kepada kepala dokter di Baghdad, untuk menyediakan dokter-dokter yang akan memeriksa, membawa obat-obatan, minuman, mengobati pasien, berkeliling ke seluruh bagian penjara. bagi napi setiap hari.” (Ibn Qifthi, Tarikh al-Hukama’, hal. 148).

Jelas hukum Islam penuh solusi dan berkeadilan. Sementara, hukum manusia hanya isapan jempol belaka. Maka, kembali pada hukum Islam adalah keniscayaan. Allah Swt. berfirman:

“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS. Al-Ma'idah: 50). 

Wallahu A'lam Bishshawab.