Kekayaan Pejabat Semakin Melesat, Sementara Rakyat Semakin Melarat

 


Oleh Ummi Nissa

Penulis dan Member Komunitas Muslimah Rindu Surga



Yang kaya semakin kaya dan yang miskin bertambah miskin. Ungkapan inilah yang pantas untuk menggambarkan realita yang terjadi di negeri tercinta ini. Perputaran kekayaan yang tidak merata mengakibatkan kesenjangan sosial begitu menganga antara rakyat dan penguasa.


Beberapa waktu yang lalu ada kabar yang cukup memilukan, dilansir dari kumparan.com (12/9/2021), satu keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak berusia 6 tahun ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sebuah rumah yang dijadikan gudang pakaian. Polisi menduga ketiganya tewas karena sesak nafas akibat tertimpa puluhan pastik baju siap edar.


Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Alfian Tri Permadi, mengatakan ketiganya merupakan satu keluarga yang dipercaya oleh pemilik salah satu penjual baju untuk menjaga gudang tersebut. 


Kondisi ini tentu memprihatinkan, akibat tidak punya tempat tinggal rela menempati rumah yang dijadikan gudang dengan tumpukan pakaian sampai ke atas menyentuh plafon. Meski disediakan alas sebagai tempat tidur tetapi kondisi seperti ini tentu membahayakan.


Ini hanyalah secuil dari kesulitan yang dialami oleh sebagian besar rakyat negeri ini. Sebagai efek dari pandemi banyak rakyat yang terhimpit beban ekonomi. Mulai dari berkurangnya pendapatan, sampai kehilangan mata pencaharian. Kondisi ini berimbas pada tidak terpenuhinya kebutuhan pokok baik sandang, pangan, maupun papan. Begitu pula pendidikan dan kesehatan. 

Keadaan rakyat yang serba sulit ini kontras dengan kondisi kekayaan pejabat yang kini semakin meningkat. 


Berdasarkan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 70,3 persen kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi. 


Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan laporan kenaikan itu tercatat setelah jajarannya melakukan analisis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2019-2020. (cnnindonesia.com, 7/9/2021)


Ia pun menyampaikan kenaikan paling banyak tampak pada kekayaan pejabat di instansi kementerian dan DPR yang angkanya mencapai di atas Rp1 miliar. Sementara di tingkat legislatif dan eksekutif daerah penambahannya di bawah Rp1 miliar.


Adapun yang menjadi akar penyebab meningkatnya kekayaan pejabat negara tersebut, adalah akibat penerapan sistem demokrasi kapitalis. Dalam sistem ini salah satu prinsip yang diagung-agungkan adalah kebebasan individu. Berdalih kebebasan, seorang penguasa merangkap sebagai pengusaha. Sehingga bertambahnya kekayaan pejabat disinyalir karena mereka memiliki bisnis selain sebagai pejabat negara. Menduduki kekuasaan merupakan posisi tawar yang menguntungkan. Sebab jabatan dapat memperlancar usaha atau bisnis pribadi. 


Selanjutnya, kebebasan berekonomi menjadi pembenaran bertambahnya kekayaan pejabat yang sumbernya bisa dari mana saja. Boleh sebagai pengusaha atau kepemilikan atas aset milik rakyat dengan pola privatisasi. Hak kepemilikan seperti ini dilindungi dalam aturan demokrasi. 


Selain itu, yang mendorong melejitnya kekayaan pejabat negara juga dipengaruhi oleh sistem pemilihan penguasa. Dalam sistem demokrasi untuk menjadi penguasa harus memiliki modal besar. Sehingga ketika menduduki jabatan kekuasaan, hal yang dilakukan adalah mencari cara untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Meskipun harus mengorbankan kepentingan rakyat.


Kemudian juga minimnya rasa empati dan kepedulian terhadap rakyat akibat sistem sekuler yang menihilkan nilai agama. Keimanan dan ketakwaan hal yang jarang terpikirkan. Jabatan kekuasaan tidak dipandang sebagai amanah yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Mereka lupa bahwa tugas penguasa adalah pelayan rakyat, yang ada justru mengorbankan kepentingan rakyat demi kenikmatan dunia yang sesaat.


Inilah ironi antara kondisi rakyat dan penguasa. Kesenjangan ekonomi yang lebar merupakan fenomena yang sering kali terjadi dalam sistem demokrasi kapitalis. Sistem ini pula yang melahirkan lingkaran oligarki, seakan-akan negara milik perorangan atau golongan.


Berada di puncak kekuasaan memang suatu hal yang menggoda. Apalagi dengan mudahnya bergelimang harta. Sebab kekuasaan dan kekayaan merupakan kenikmatan dunia, banyak manusia yang tergelincir karenanya. Publik layak bertanya, dari mana sumber kekayaan itu didapat? Boleh saja nominalnya diumumkan, tetapi harus diketahui pula asal sumber penambahannya.


Godaan terhadap tahta dan harta sesungguhnya dapat diminimalisir dalam sistem Islam. Dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., seorang penguasa akan menyadari bahwa jabatan adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sehingga inilah yang menjadi dasar bagi pejabat untuk menjalankan amanah kekuasaannya. Ia akan menjalankan tugasnya sebagai pengurus dan pelayan rakyat, tidak akan menyalahgunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan pribadi karena takut akan hisab Allah Swt.  


Meskipun demikian sebagai manusia godaan terhadap tahta dan harta tetap ada. Sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mencegah agar pejabat tidak menyelewengkan kekuasaannya. Ada beberapa cara yang dapat dicontoh dari penerapan aturan Islam pada masa Rasulullah saw. dan para Khulafaur Rasyidin.


Di antaranya dengan mengaudit kekayaan pejabat secara berkala. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengontrolan dan pengawasan negara terhadap kekayaan mereka. Agar tidak menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.


Khalifah Umar bin Khattab ra. selalu mengaudit jumlah kekayaan pejabatnya sebelum dan sesudah menjabat. Jika terdapat penambahan harta yang tidak wajar, mereka diminta membuktikan bahwa hasil kekayaannya bukan berasal dari korupsi atau hal haram lainnya. Bahkan Khalifah Umar tidak segan untuk mencopot pejabatnya atau menyita harta bawahannya karena hartanya bertambah, apalagi jika diketahui penambahan tersebut bukan dari gaji yang diberikan. 


Langkah selanjutnya adalah adanya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Dalam sistem Islam, ada majelis umat yang bertugas melakukan koreksi dan memberi masukan pada khalifah dan struktur di bawahnya. Majelis umat ini beranggotakan orang-orang yang dipercaya untuk menyampaikan pendapat, keluhan, kritik, dan saran kepada penguasa. Mereka dipilih berdasarkan kepercayaan, bukan pencitraan.


Begitu pula dalam proses pemilihan penguasa. Dalam Islam seorang khalifah (pemimpin negara) dipilih oleh ahlul hali wal aqdi (tokoh yang dipercaya untuk mewakili rakyat). Pejabat di bawahnya cukup diangkat oleh khalifah. Sehingga tidak membutuhkan biaya besar untuk menduduki jabatan. Apalagi menjadi pejabat dalam sistem Islam bukan untuk menambah kekayaan, sebaliknya sebagai penguasa akan menggunakan hartanya demi kepentingan rakyat.


Para penguasa dan pejabat di masa pemerintahan Islam banyak yang hidup sederhana. Tidak jarang mereka sedekahkan harta dan kekayaannya untuk membantu rakyat. Rasa empati dan peduli terhadap kondisi rakyat sangat tinggi. 


Khalifah Umar rela hanya makan roti dan minyak zaitun di kala paceklik melanda rakyatnya. Ia bersumpah untuk tidak makan susu, daging, dan samin sampai kulitnya yang putih kemerahan berubah menjadi hitam. Bahkan beliau pun sering merasakan kelaparan sebagaimana yang dirasakan oleh rakyatnya. Khalifah Umar berpendapat tidak mungkin seorang pemimpin dapat memperjuangkan kehidupan rakyat, jika tidak merasakan apa yang diderita oleh rakyatnya. 


Adapula contoh pejabat setingkat gubernur tetapi hidup sederhana. Dialah Sa’id bin Amir seorang pejabat yang hidup pada masa pemerintahan Kalifah Umar. Ia hanya memiliki satu pakaian yang dikenakan, sampai masyhur sebagai gubernur yang miskin.


Semua ini hanya akan lahir dari sistem politik yang mengurusi urusan rakyat. Sistem ini hanya akan berjalan dengan adanya penerapan aturan Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan.


Dengan penerapan syariat Islam secara kafah dapat mencegah kekayaan penguasa dan pejabat terus melesat. Sebab harta hanyalah ujian bukan kebanggaan. Maka belanjakan harta di jalan Allah jika ingin selamat dunia akhirat. 


“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, sampai ia ditanya tentang umurnya kemana ia habiskan, ilmunya bagaimana ia mengamalkan, dan hartanya dari mana sumbernya dan ke mana dibelanjakannya, serta tubuhnya untuk apa digunakan.”(h.r. Tirmidzi)

Wallahualam bissawab.