Kejahatan Seksual, Disambut Hangat Masyarakat?


Oleh Nani Salna Rosa

Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah


Baru-baru ini ramai ditayangkan di berbagai media mengenai artis mantan narapidana kasus pelecehan seksual yang malah disambut hangat oleh masyarakat. Seperti kutipan berita di bawah ini, dari laman Riau24.com.

SJ dikabarkan bebas hari ini. Mantan suami DP itu telah menyelesaikan hukuman penjara selama 5 tahun usai tersandung kasus pelecehan seksual.

Sebelumnya, santer dikabarkan sudah banyak job yang menanti penyanyi dangdut tersebut. Kabarnya, ia juga akan kembali ke panggung hiburan tanah air.

Namun di samping itu, banyak pula pihak yang tak setuju bila pria yang akrab disapa BI itu kembali ke dunia entertain. Seruan boikot pun ramai ditujukan untuk SJ (02/09/2021).

Mengapa pelaku pelecehan seksual yang baru keluar dari penjara malah disambut bak pahlawan, dan disiarkan di televisi?

Padahal, yang telah dilakukannya adalah sebuah kejahatan. KPI selaku pihak yang bertanggung jawab atas apa yang akan ditayangkan di televisi seakan tidak bisa berkutik dengan kejadian ini. Artinya, melalui KPI sebagai lembaga pembina dan pengontrol penyiaran. Diharapkan setiap media penyiaran dapat menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat.

Namun kenyataannya, KPI justru disetir oleh media penyiaran. KPI seperti tidak punya nyali untuk menghentikan keinginan korporasi, yakni stasiun TV swasta. Oleh sebab inilah, banyak tayangan tidak bermutu yang seolah tebang pilih untuk ditindak lanjuti. Bahkan cenderung diberi ruang untuk ditayangkan.

Inilah kegagalan media dalam negara yang menerapkan sistem sekuler kapitalisme. Di sistem ini, media dijadikan alat untuk mengejar rating demi meraup profit berlimpah. Maka, apa yang ditayangkan media hanya demi kepentingan ekonomi maupun politis dari pemilik modal. Sehingga, fungsi utama media untuk mengedukasi, menanamkan nilai-nilai kebaikan sama sekali tidak tampak.

Jauh berbanding terbalik dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam, media berfungsi strategis sebagai sarana penerapan hukum Islam. Pemerintah akan melarang keberadaan media yang berhaluan selain dari ideologi Islam. Karena, kendali penuh media berada di tangan pemerintah.

Ada beberapa poin etika penyiaran dalam Islam: 

Pertama, isi siaran hendaknya mengandung nilai pendidikan yang baik, mendorong manusia untuk maju dan hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Kedua, menyampaikan berita atau informasi yang benar, yang bersih dari penipuan dan kebohongan. 

Ketiga, berisi peringatan agar pemirsa tidak melakukan perbuatan tercela atau melanggar hukum syari'at.

Keempat, tidak melakukan fitnah, baik secara ucapan, tulisan, atau gambar yang merugikan kehormatan orang lain.

Kelima, dilarang membuka atau menyebarkan aib orang lain, kecuali untuk mengungkap kezaliman.

Keenam, dilarang mengadu domba antara seseorang atau sekelompok orang dengan orang atau kelompok lain, karena dapat menimbulkan perpecahan di tengah umat. 

Dan ketujuh, menyuruh berbuat baik dan mencegah dari perbuatan mungkar.

Maka, adalah hal yang urgent untuk menjadikan media berhaluan Islam. Dan ini hanya akan terwujud dalam sebuah sistem negara Khilafah Islamiyah, negara yang menjadikan akidah Islam sebagai dasar kehidupan.

Wallaahu a'lam bishshawwab.