Kebijakan Penyaluran Dana BOS Tuai Protes, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Disebut Diskriminatif


Oleh Silmi Kaffah

(relawan media)


Baru-baru ini publik dikejutkan lagi dengan adanya kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) menuai protes. Dan protes ini datang dari Aliansi Pendidikan yang merupakan gabungan sejumlah organisasi, yang menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. (INSulteng, 3/9/2021).

Apalagi sejumlah sekolah swasta mengalami kendala dalam memenuhi jumlah peserta didik yang berjumlah 60 tersebut. Hal itu dikarenakan sekolah swasta banyak berada di daerah-daerah pelosok, yang mana belum terjangkau sekolah negeri. Kebijakan tersebut mendiskriminasi hak pendidikan anak Indonesia dan melanggar amanat konstitusi negara. Oleh karena itu, organisasi pendidikan melayangkan protes pada Kemendikbudristek, Lanjutnya. Maka dari itu, sejumlah organisasi, mulai dari Muhammadiyah hingga NU, telah mengkritik aturan pemerintah dan meminta aturan itu dicabut.

Akar Masalah

Melihat fakta di atas bahwa sejak pemerintah memberlakukan sistem zonasi dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) untuk sekolah negeri, jumlah murid yang mendaftar ke sekolah swasta makin menurun bahkan hampir tidak ada sehingga pengelola sekolah swasta kesulitan untuk menggaji guru serta memelihara gedung karena tidak ada bantuan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dari pemerintah maupun dana partisipasi dari masyarakat. 

Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan yang merupakan gabungan dari organisasi pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan juga organisasi pendirikan, menilai aturan terkait dasar perhitungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler, yang salah satunya harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir, diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial. 

Aliansi menyatakan menolak aturan tersebut dan meminta pemerintah mencabut ketentuan tersebut, bertolak belakang dengan amanat pembukaan UUD 1945, bersifat diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial. 

Aturan baru penyaluran dana pendidikan BOS ini juga ditolak oleh rakyat karena mensyaratkan jumlah minimal siswa masing-masing sekolah. Banyak sekolah swasta yang terancam gagal mendapat bantuan dan akan membiarkan fasilitas gedung sekolahnya makin tak layak untuk belajar bagi anak negeri ini. Padahal salah satu kendala mendapat siswa adalah minimnya fasilitas gedung yang tidak layak.

Apalagi masuk Tahun ajaran baru 2022-2023 akan menjadi tahun eksekusi bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki murid lebih dari 60 orang. Sekolah-sekolah ini harus siap bertahan sendirian karena tak akan lagi mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah dengan dalih efisiensi anggaran. 

Menurut Kemendikbudristek, jumlah murid di bawah 60 orang mengindikasikan minimnya minat masyarakat tersebab buruknya layanan di lembaga pendidikan. Maka, memberi bantuan pada sekolah seperti ini dibaca sebagai pemborosan. Dan mereka juga beralasan tentang keputusan yang tertuang dalam Permendikbud No. 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler ini sebetulnya merupakan tindak lanjut dari Permendikbud No. 3/2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.

Terlebih kebijakan ini dikeluarkan di tengah situasi pandemi yang makin parah. Situasi sebelum pandemi saja, nasib sekolah khususnya lembaga pendidikan swasta, banyak yang kembang kempis akibat kekurangan dana. Apalagi ketika masuk era pandemi. Banyak orang tua murid yang kesulitan membayar SPP anak-anaknya. Walhasil, sekolah pun tak sanggup memenuhi biaya operasional termasuk membayar tenaga pengajar yang sebelumnya juga dibayar seadanya. 

Padahal diakui atau tidak, kehadiran sekolah swasta selama ini berperan besar dalam membantu negara menyelenggarakan pendidikan yang justru menjadi kewajibannya. Bahkan sekolah swasta mampu menjangkau level masyarakat paling rendah hingga ke pelosok-pelosok wilayah Indonesia.

Situasi ini setidaknya menunjukkan bahwa pemerintah selalu berdalih, negara tak punya dana untuk memberi fasilitas terbaik bagi kebutuhan komunal masyarakat, termasuk di sektor pendidikan. Karenanya, negara harus rigid menghitung efisiensi. Bahkan sebisa mungkin membuka ruang besar pelibatan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pendidikan dengan dalih pemberdayaan masyarakat dan membangun kemitraan. 

Maka apa dikata? Pendidikan di alam sekuler liberal kapitalistik memang demikian risikonya. Tersubordinasi, bahkan terbajak oleh kepentingan bisnis para kapitalis yang bersimaharajalela. Jelaslah, persoalan pendidikan hari ini tak akan pernah selesai selama paradigma yang digunakan negara, termasuk dalam sistem pendidikan, masih sekuler liberal kapitalistik.

Aturan Pendidikan dalam Islam

Berbeda halnya dengan sistem pendidikan di dalam Islam. Islam menempatkan pendidikan sebagai salah satu mata air kehidupan dan pilar peradaban. Esensinya sedemikian penting, hingga negara diberi tanggung jawab penuh memastikan pendidikan terselenggara dalam format paling ideal. Mulai penyelenggaraan pendidikan di level keluarga, masyarakat, maupun yang secara langsung menjadi kewajiban negara. 

Negara dalam Islam, wajib memastikan tujuan pendidikan di semua ranah itu tak melenceng dari ikhtiar mencetak SDM berkepribadian Islam. Yakni SDM yang siap mengemban amanah memakmurkan bumi dan menebar risalah Islam sebagai bentuk penghambaan. Negara dalam Islam pun akan senantiasa memastikan, bahwa pendidikan dienyam setiap warga negara dengan sebaik-baiknya. Karena pendidikan dalam Islam adalah hak setiap warga negara. Apa pun suku bangsanya, miskin atau kaya, muslim atau nonmuslim, semua berhak mendapat pendidikan dengan kualitas maksimal.

Maka, semua hal yang menunjang pendidikan ideal akan diupayakan oleh negara untuk mewujudkannya. Sarana prasarana, tenaga pengajar yang memadai dan mumpuni, lembaga-lembaga dan fasilitas riset, perpustakaan, asrama dan supporting system lainnya seperti kebijakan media massa, sistem pergaulan, hingga persanksian, semua akan dipenuhi oleh negara. Hal ini akan ditunjang dengan penerapan sistem ekonomi dan keuangan Islam, yang memastikan negara akan memiliki kas melimpah ruah. Khususnya dari pos kepemilikan umum berupa sumber daya alam yang jumlahnya luar biasa besar—dan yang dalam Islam tak boleh dimiliki swasta tetapi wajib dikelola negara untuk sebesar-besar kemaslahatan umat.

Dengan demikian, dalih efisiensi anggaran yang terus menjadi alasan tak terselenggaranya pendidikan ideal di masa sekarang, tak akan terjadi di dalam sistem yang menegakkan aturan-aturan Islam. Bahkan negara akan memiliki cadangan besar untuk memenuhi kemaslahatan umat yang lainnya, seperti sektor kesehatan dan keamanan. Begitu pun, kedaulatan penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk swastanisasi, atau pembajakan potensi intelektual akibat kapitalisasi, tak akan terjadi sebagaimana sekarang. Semua, betul-betul berjalan sebagaimana tuntunan syariat Islam yang menjamin kemandirian, kebaikan, dan keberkahan.

Itu akan bisa terwujud dalam bingkai daulah khilafah 'alaminhajnubuwwah. Wallahu a'lam bishshawab.