Kasus Pelecehan Seksual Menjamur Tanpa Solusi Nyata


Oleh Nisa Rahmi Fadhilah

Member Akademi Menulis Kreatif


Miris, memanglah miris! nyatanya di negeri ini masih saja dihujani kasus pelecehan seksual. Kali ini tengah ramai diperbincangkan publik terkait kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialami pegawai KPI. Dilansir dari republika.co.id, Seorang pegawai KPI Pusat mengaku sebagai korban perundungan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tujuh pegawai di Kantor KPI Pusat selama periode 2011-2020.

Pengakuan korban itu muncul ke publik lewat siaran tertulis yang diterima oleh sejumlah media nasional di Jakarta, Rabu. Dalam pengakuan itu, korban mengaku mengalami trauma dan stres akibat pelecehan seksual dan perundungan yang menjatuhkan martabat dan harga diri korban.

Korban pun tak hanya diam, ia melaporkan perundungan ini ke pihak berwajib, namun seribu sayang lingkungan yang harusnya menjadi pelindung, malah mengembalikan kasus ini kepada korban sehingga seolah acuh tak acuh terhadap korban.

Tak lama selang pemberitaan tersebut, datang kembali kabar bahwa seorang artis mantan narapidana kasus pedofilia yang muncul kembali di layar kaca, kebebasannya disambut hangat bak pahlawan sehingga membuat suasana di tengah masyarakat semakin keruh. 

Beberapa artis pun menyuarakan kekesalannya di media sosial, ada yang beranggapan bahwa hal ini terlalu berlebihan, ia seorang pelaku pedofil bukan seorang juara nasional yang harus diberikan kalungan bunga. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan penyambutan mantan pelaku pedofil justru akan merusak psikis korban-korbannya, yang mana korban adalah seorang anak. Karna kasus pedofilia ini adalah kasus yang rumit, kasus yang menimpa anak, rasanya miris sekali menyambut seorang yang telah merusak generasi bangsa ini dengan glorifikasi. 

Dari kasus-kasus tersebut masyarakat pun menginginkan perlindungan dari negara, menginginkan aturan yang tegas terhadap kasus pelecehan seksual dengan mengesahkan RUU PKS. Sangat disayangkan dilansir dari cnnindonesia.com, Berkaitan dengan payung hukum pelecehan seksual ini, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) diubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TP-KS). Namun, sebanyak 85 pasal hilang dalam perubahan judul tersebut. 

Semakin hari, RUU PKS pun nyatanya terus mengalami pemangkasan, RUU PKS tak bisa dijadikan jaminan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelecehan seksual karena menurut seorang Aktivis perempuan, RUU TP-KS dinilai hanya fokus pada penindakan pelaku, tidak terlalu fokus pada pemulihan korban. Inilah aturan yang lahir bukan dari aturan Islam.

Islam melawan segala bentuk kejahatan seksual. Islam memiliki mekanisme yang menyolusi kasus kejahatan seksual. Mekanisme pertama, Islam menerapkan sistem pergaulan yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan, baik ranah sosial maupun privat. Islam memerintahkan menutup aurat atau segala sesuatu yang merangsang sensualitas, karena umumnya kejahatan seksual itu dipicu rangsangan dari luar yang bisa memengaruhi naluri seksual (gharizah an-nau’). Islam pun membatasi interaksi laki-laki dan perempuan, kecuali dalam beberapa aktivitas yang memang membutuhkan interaksi tersebut, seperti pendidikan (sekolah), ekonomi (perdagangan, pasar) dan kesehatan (rumah sakit, klinik, dan lain-lain).

Mekanisme kedua, Islam memiliki sistem kontrol sosial berupa perintah amar makruf nahi mungkar. Saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan, juga menyelisihi terhadap segala bentuk kemaksiatan. Tentu semuanya dilakukan dengan cara yang baik.

Mekanisme ketiga, Islam memiliki sistem sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan seksual. Contohnya, sanksi bagi pelaku tindak perkosaan berupa had zina, yaitu dirajam (dilempari batu) hingga mati, jika pelakunya muhshan (sudah menikah); dan dijilid (dicambuk) 100 kali dan diasingkan selama setahun, jika pelakunya ghairu muhshan (belum menikah).

Hukuman rajam bagi pelaku kemaksiatan juga tidak dilakukan sembarangan. Harus didetailkan kasusnya oleh kadi (hakim) yang berwenang, harus ada saksi dan seterusnya. Semua bentuk hukum Islam ditegakkan sebagai penebus dosa pelaku kemaksiatan di akhirat (jawabir) dan sebagai pencegah (zawajir) orang lain melakukan pelanggaran serupa agar jera. Semua ini adalah bentuk penjagaan Islam yang paripurna terhadap generasi masyarakat.

Ketiga mekanisme Islam ini akan terlaksana dengan baik jika ada institusi yang melaksanakan aturan Islam secara menyeluruh, bukan institusi sekuler liberal yang malah melanggengkan kemaksiatan. 

Wallahu a’lam bish-shawwab.