Karut Marut Pembelajaran di Tengah Pandemi


Oleh Yanik Inaku

(Anggota Komunitas Setajam Pena )


Setelah hampir 2 tahun sekolah menjalani kegiatan pembelajaran secara daring akibat pandemi Covid-19. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Menbudristek) Nadiem Makarim menjadi sorotan ketika menggulirkan terkait wacana pembelajaran tatap muka tahun ini, meski pandemi Covid-19 belum usai jika dilihat kasus covid-19 masih belum menunjukkan tanda penurunan yang signifikan. Rencana dari kebijakan tersebut diharapkan nantinya bisa terwujud. Mengingat untuk saat ini di sekolah sudah mengadakan suntik vaksinasi Covid-19 untuk para guru dan murid. 

Kebijakan pemerintah terkait sekolah tatap muka seharusnya tetap dikaji lagi mengingat di tengah situasi pandemi yang masih tidak menentu saat ini. Sebab, sarana yang ada di sekolah maupun suntik vaksinasi kepada tenaga pendidik masih belum memadai. Program vaksinasi anak untuk usia 12-17 tahun secara nasional masih sangat lambat. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan, per 18 Agustus 2021, baru 2,4 juta anak dari target 26,7 juta anak yang mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Sementara, baru ada 917.000 anak yang mendapatkan vaksin tahap kedua. Banyak siswa Sekolah Dasar belum bisa mendapatkan vaksin karena batas minimal usia adalah 12 tahun sedangkan anak yang masih berusia di bawah 12 tahun juga banyak.

Beragam tanggapan muncul dari guru, siswa dan wali murid terkait PTM ini. Salah satunya adalah berharap PTM segera diberlakukan mengingat banyak siswa yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran ketika daring. Orang tua juga banyak yang sudah angkat tangan ketika mengajari anaknya belajar terutama ini dialami wali murid SD. Di samping itu ada pula wali murid yang tidak setuju ketika diadakan PTM. Mereka beralasan karena kasus covid masih tinggi dikhawatirkan akan ada kluster baru di sekolah. 

Jika sekolah ataupun lembaga pendidikan akan menerapkan kebijakan pembelajaran tatap muka, maka perlu diperhitungkan secara matang mengenai kesiapan menyangkut protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sekolah harus mempunyai panduan dan konsep pengawasan protokol kesehatan yang sangat ketat dan mengatur jumlah siswa yang akan masuk di dalam kelas. Kapasitas bisa dikurangi hingga 25% saja yang bisa belajar di kelas atau dengan membagi kelompok belajar. Hal ini penting untuk menjaga jarak bagi setiap anak di kelas. 

Bobroknya Pendidikan dalam Sistem Kapitalisme

Polemik dan karut marut pendidikan di tengah pandemi, menambah kelamnya wajah dunia pendidikan di negeri kita ini. Namun sayang, pemerintah merespon dengan kebijakan yang terus berubah-ubah, tidak terarah dan hanya memenuhi desakan publik tanpa diiringi persiapan yang memadai agar risiko bahaya penularan bisa diminimalisir. Berbagai kebijakan tidak sinkron dan seakan-akan tidak memberikan solusi yang pasti. Hal ini menunjukkan begitu lemahnya pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan. Lebih mengutamakan kebijakan dengan kepentingan ekonomi dan tidak adanya jaminan pendidikan sebagai kebutuhan publik yang wajib dijamin oleh negara.

Pandemi yang selama ini sudah melanda tanpa adanya pengurusan yang optimal adalah menjadi salah satu bukti kegagalan dari sistem kapitalis sekuler dalam menyelesaikan problem rakyat dan negara. Segala karut marut yang terjadi saat pandemi ini termasuk dalam dunia pendidikan bukti ke sekian atas kesalahan negeri dalam mengambil aturan sistem bernegara. Dimana aturan yang dipakai hanya menguntungkan segelintir orang demi kepentingan para kapital.

Jaminan Pendidikan dalam Islam

Hal ini sangat kontras dengan pendidikan dalam sistem Islam. Dalam Islam, pendidikan dianggap sebagai hal yang penting. Dalam Islam, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Menanamkan siswa untuk selalu terikat dengan hukum syariat Islam baik dalam pola pikir maupun pola sikap sehingga menjadi berkepribadian syakhsiyah Islamiyah. Melalui sistem pendidikannya, pendidikan Islam nantinya akan melahirkan output generasi yang berkualitas, baik dari sisi kepribadian maupun dari sisi penguasaan ilmu pengetahuan. Serta ilmu yang didapat di sekolah tidak hanya bermanfaat bagi dirinya saja, namun juga berguna untuk orang banyak. Benar dan salah yang menjadi standarnya adalah  syariat Islam, bukan terletak pada pendapat pemilik kebijakan apalagi kekuasaan.

Dalam sistem Islam, negaralah yang berkewajiban untuk mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Bukan hanya permaslahan yang berkaitan dengan kurikulum, metode pengajaran saja tetapi juga mengupayakan agar rakyat mendapatkan pendidikan secara mudah. Rasulullah saw. bersabda, "Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Jadi negara mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan bagi rakyatnya. Hal ini tentunya hanya bisa terwujud di dalam negara yang menerapkan sistem Islam dalam naungan Daulah Khilafah.

Wallahu a'lam.