Jeritan Hati Petani Cabai


Oleh Ummu Afif

(Pemerhati Sosial, Malang)

Kuliner pedas selalu mendapat tempat di hati dan lidah para konsumen. Bagi sebagian besar orang Indonesia, tak nikmat rasanya makan tanpa cabai. Namun, di balik pedasnya, pernahkah membayangkan bagaimana nasib petani cabai saat ini?

Sangat miris. Di beberapa daerah, harga jual cabai merah keriting di tingkat petani berkisar Rp2000-3000 per kilogram. Padahal titik impas biaya poduksi idealnya di atas Rp25.000-30.000 per kilogram. Keadaan ini menyebabkan di beberapa wilayah para petani banyak yang membiarkan cabainya membusuk, ada yang membagi-bagikan kepada tetangga, bahkan ada yang membakar tanaman cabainya. 

Para petani cabai histeris dikarenakan harga jual yang anjlok. Saat musim tanam mereka bersemangat menanam, karena berharap dapat menikmati keuntungan. Namun ternyata harapannya berbalik 180 derajat.

Pemerintah berdalih anjloknya harga cabai akibat faktor kelebihan produksi (surplus) dan pandemi (PPKM). Akibatnya, ketersediaan barang di pasar melimpah, sementara permintaan atas barang tersebut berkurang akibat daya beli masyarakat terus menurun.

Bukan kali ini saja harga cabai turun drastis, namun pemerintah tampak selalu gagap dalam menghadapi situasi. Padahal semestinya semua bisa diantisipasi jika pemerintah serius berpikir dan bekerja untuk memberi solusi untuk kesejahteraan para petani.

Ironisnya, pemerintah justru sering mengambil kebijakan impor cabai, meski tahu sudah surplus. Alasannya demi memenuhi kebutuhan rakyat. Faktanya, rakyat sendiri, terutama petani, justru makin sengsara akibat kebijakan impor ini.

Kondisi ini makin menunjukkan bahwa pemerintah memang tak menjadikan kepentingan rakyat sebagai fokus utama. Hal ini disebabkan adanya paradigma sekuler kapitalis yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan saat ini.

Dalam sistem sekuler kapital, penguasa tak bertindak sebagai pelayan rakyat. Kekuasaan hanya dijadikan alat untuk mewujudkan kepentingan kelompok atau partai politik. Apalagi mekanisme pemilihan ala demokrasi memerlukan biaya politik yang besar, sehingga politik hanya tampak seperti praktik perjudian.

Wajar jika berbagai kebijakan yang dihasilkan selalu berpihak pada kepentingan partai pemenang, kelompok pendukung,dan para pemilik modal sebagai donator kekuasaan. Aroma prasmanan termasuk sektor pangan demikian menyengat di berbagai kebijakan yang dicanangkan. 

Padahal dalam Islam, pemerintah sejatinya adalah pelayan sekaligus pelindung umat, bukan pebisnis atau pedagang. "Imam (khalifah) adalah roo'in ( pengurus rakyat), ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya" (Al-Bukhori).

Penguasa wajib memastikan kebutuhan umat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana wajib pula bagi mereka memastikan kedaulatan dan kemandirian negara tetap terjaga.

Tak ada kepentingan apa pun selain harapan beroleh rida Allah Swt. Dalam Islam kepemimpinan adalah alat penegak hukum-hukum Allah yang amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Melalui pelaksanaan hukum-hukum Allah inilah kesejahteraan dan keadilan akan terwujud. 

Maka, semua hal yang menyangkut seperti produksi, distribusi termasuk munculnya fluktuasi harga akan diselesaikan secara mengakar. Permasalahan cabai misalnya, lahan pertanian akan dimaksimalkan sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada lagi alasan tergantung pada impor.

Ikhtiar ini akan didukung penuh oleh negara. Antara lain mengoptimalkan lahan sesuai potensinya, dukungan pembinaan dan pemodalannya. Adapun celah celah penyelewengan akan ditutup dengan penerapan sistem sanksi peradilan secara tegas.

Sistem politik Islam juga menjamin kemandirian dan kedaulatan negara tegak sempurna. Negara tidak akan tunduk pada tekanan internasional yang merupakan alat penjajah yang terjadi pada sistem kapitalis saat ini.

Karena itu kita tidak bisa berharap banyak kondisi akan baik jika mempertahankan sistem kapitalis yang menjauhkan masyarakat dari sejahtera. Mari kita songsong sistem yang mampu melindungi dan menyejahterakan rakyatnya, yaitu Islam kaffah di bawah naungan Khilafah Rasyidah. Wallahu a'lam bishowwab.