Jalan Terjal Penghapusan Kekerasan Seksual


Oleh Sriyama

(Pemerhati Sosial)

 

Malang nian, negeriku kini darurat kekerasan seksual. Kasus kejahatan seksual kerap menjadi dorongan agar payung hukum yang siap memangkas kekerasan seksual di negeri ini segera disahkan. 

Namun, sejauh ini pembahasan di dalamnya banyak menimbulkan definisi ambigu terkait kekerasan seksual. Bahkan dengan adanya rencana perubahan 85 pasal yang dipangkas menuai pro dan kontra dalam penanganan kekerasan seksual.

Perjalanan panjang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS), amat berkelindan dengan progress kasus kejahatan seksual di negeri ini. Secara masif meningkat, dan rentan terjadi pada kaum perempuan dan anak. 

Hal ini menunjukkan perjalanan panjang RUU PKS harus segera berakhir dengan disahkan menjadi undang-undang. Komnas perempuan menyambut baik RUU PKS masuk dalam prolegnas tahun 2021 dan meminta badan legislasi (baleg) DPR RI agar melakukan enam penyempurnaan dalam penyusunan rencana undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). 

Penyempurnaan tersebut adalah mengintegrasikan tindak pidana pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran dan perbudakan seksual ke dalam rancangan undang-undang (TPKS) kemudian merumuskan kekerasan seksual berbasis gender siber serta menguatkan aturan tentang pencegahan dengan memetakan para pihak dan peran yang dimandatkan. (Cnn.com, 10/9/2021). 

Pada kenyataannya dengan adanya payung hukum RUU PKS, desakan komnas perempuan atas enam penyempurnaan tidak mampu menyelesaikan kasus kekerasan seksual di tengah masyarakat. Bahkan, jauh sebelumnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan membuat dan merevisi undang-undang dan berbagai hukum untuk melindungi kekerasan seksual terhadap perempuan seperti Perpres No.18/2014 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan. 

Ibarat mengayak air di lautan, pada faktanya, kasus kekerasan seksual justru meningkat drastis dan tidak terbendung meski berbagai macam solusi dan undang -undang yang ditawarkan lembaga pemerintahan tidak akan membuahkan hasil. 

Lembaga pemerintah berniat menghapus masalah kekerasan seksual seolah dengan tuntas tanpa menyadari masih mengadopsi sistem bobrok buatan manusia yang menjadi biang kehancuran dan kerusakan, sekularisme. 

Sekularisme yang menkotomi agama dari kehidupan tidak bisa dijadikan sistem dasar regulasi penanganan kekerasan seksual. Tetapi, justru menambah masalah baru. Ditambah lagi dengan liberalisme. 

Liberalisme sebagai paham kebebasan, merupakan turunan dari sistem kapitalisme membuat orang bebas melakukan apa pun untuk memuaskan hasratnya tanpa memandang halal-haram. 

Di sisi lain, beredar luasnya konten-konten yang berbau pornoaksi dan pornografi bebas diakses di sosial media cetak maupun online, dibiarkan tayang tanpa ada filter dengan standar yang jelas. 

Pada masyarakat berkembang paradigma kaum feminis, yang memandang bahwa masalah kejahatan seksual bermuara pada pandangan terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan. 

Bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan. Sehingga solusi yang mereka tawarkan adalah menuntut kesetaraan gender antara laki- laki dan perempuan, jadi mereka pun akan menuntut pemerintah melibatkan pertimbangan gender dalam setiap kebijakan.

Masih jauh panggang dari api. Mengamati kenyataan bahwa penuntasan kekerasan seksual yang tak kunjung usai, perlu diinsafi bahwa berharap pada sistem buatan manusia, kekerasan seksual tak bisa diselesaikan. Hanya dalam sistem Islam yang bisa menyelesaikan kejahatan seksual secara tuntas. 

Islam adalah agama sempurna yang diridai Allah Swt. Islam tentu memiliki aturan yang unik dan komprehensif yang mampu memutus rantai kekerasan seksual. 

Jika dalam pandangan kapitalis bahwa hubungan pria dan wanita merupakan pandangan yang bersifat seksual semata, bukan pandangan dalam rangka melestarikan jenis manusia. 

Sementara Islam memandang hubungan antara pria dan wanita merupakan pandangan untuk melestarikan jenis keturunan bukan pandangan yang bersifat seksual semata. 

Islam mampu mencegah kerusakan yang ditimbulkan dari naluri seksual di tengah masyarakat. 

Dalam Islam terdapat pengaturan baik secara individu, bermasyarakat dan bernegara. Termasuk dalam langkah preventif kekerasan seksual. 

Secara individu, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menundukkan pandangan sebagaimana dalam QS. an-Nur ayat 30. Perintah bagi muslimah untuk menutup aurat, QS. al-Ahzab ayat 59. Masih banyak lagi nash-nash maupun hadis yang menyerukan untuk menjaga marwah diri, baik laki-laki maupun perempuan. 

Dalam bermasyarakat, Islam mengatur agar tidak terjadinya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kecuali dalam ranah kerjasama/interaksi untuk kepentingan umat, interaksi dalam pemeriksaan kesehatan, serta interaksi dalam hal pendidikan. 

Dalam negara, Islam dalam khilafah (negara Islam) mengatur meriayah individu serta mengaruskan masyarakat dalam menerapkan syariat Islam. Selain langkah preventif baik secara individu maupun dalam bermasyarakat, juga terdapat sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual. Uqubat (sanksi) dengan takzir. Sistem uqubat (sanksi) dalam hukum Islam yang tegas akan memberi efek jera bagi pelaku, kelak menjadi penebus di yaumul hisab.

Semua aturan ini hanya bisa diberlakukan dengan penegakan sistem syariat Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah. Wallahu a'lam bishshawab.