Islam, Menjadikan Negara Totalitas dalam Mengurus Pendidikan


Oleh Aghniarie

(Penulis) 


Gonjang-ganjing pencairan dana BOS bersyarat, dengan total jumlah siswa tertentu dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut, menuai kritik dari banyak kalangan. Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, akhirnya menyatakan aturan syarat pencairan dana BOS yang tertuang dalam Permendikbud Ristek Nomor 6 Tahun 2021 itu akan dikaji kembali oleh pihaknya pada tahun depan.

"Mengenai dana BOS tersebut, seperti yang telah kami umumkan, tidak akan kami berlakukan tahun ini dan tahun depan akan segera kami lakukan pengkajian ulang," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR. (cnnindonesia.com, 8/9/2021).

Ini seolah test the water, pemerintah menguji khalayak, apakah banyak atau minim reaksi penolakannya. Jika reaksi penolakan masih bisa dibendung maka kebijakan pun akan melenggang cantik. Namun, jika respon penolakan membuat kualahan maka keluarlah janji akan mengkaji ulang atau kebijakan tersebut tidak akan dijalankan tahun ini. Karena, kebijakan yang turun sering demikian mengiris hati rakyat. Maka, layak dinyatakan ini adalah test the water untuk menguji respon masyarakat. 

Jika, kebijakan ini digoalkan maka tentu sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan dalam undang-undang. Dan lunturnya peran negara dalam pembangunan bangsa. 

Sebagaimana, terangkum dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,... "

Kalimat “Mencerdaskan kehidupan bangsa” yang merupakan tujuan utama nasional, menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas.

Tentu jika kebijakan memilah dan memilih sekolah yang berjumlah siswa banyak baru akan mendapatkan bantuan dari negara atau bantuan disalurkan berdasarkan dari mengalikan jumlah siswa dengan besarnya anggaran tertentu, (misalkan, satu siswa mendapatkan anggaran untuk SD Rp900.000 dikalikan dengan jumlah siswa dalam sekolah tersebut) maka sekolah yang jumlah siswanya sedikit mendapatkan bantuan lebih sedikit dari pada sekolah yang siswanya berjumlah lebih banyak. Padahal sedikit atau banyak siswa dalam sekolah tersebut, sama-sama membutuhkan dana operasional sekolah. 

Terjadinya, diskriminasi seperti ini wajar terjadi dalam sistem sekuler-demokrasi. Karena, paradigma dalam pendidikan kapitalis adalah materialisme dengan teknis yang kacau menghasilkan standar pendidikan hanya berkutat pada mutu dunia kerja. Para peserta didik pun dipersiapkan bukan untuk pemegang peradaban, tapi dipersiapkan untuk siap kerja, baik diperusahaan dalam maupun luar negeri.

Tentu hal tersebut berbanding terbalik dengan Islam, dalam paradigmanya yang islami dan teknis pendidikan yang modern. Islam memiliki kekhasan, Asasnya adalah akidah Islam, tujuan pendidikan dalam Islam adalah terbentuknya syakhsyiah islamiah (pola pikir, pola sikap Islam), materi pendidikannya adalah tsaqafah Islam dan saintek. Sarana pendidikannya adalah selain sekolah yang dijadikan tempat pembelajaran, juga ada pesantren, perpustakaan, laboratorium, hingga team kesehatan yang semua itu gratis bagi seluruh peserta didik walau peserta didik tersebut warga asing atau anak orang kaya.

Tidak ada diskriminasi dalam Islam untuk pemenuhan kebutuhan dasar baik itu pendidikan, kesehatan maupun pemenuhan kebutuhan pokok (perut). Jenjang pendidikan dari PAUD hingga universitas semua gratis total. Bahkan jika ada murid yang berprestasi menghasilkan sebuah karya, maka akan ditukar karyanya itu dengan emas seberat karya yang dihasilkannya. 

Demikianlah tinta emas kehidupan mencatat atas sumbangan syariat Islam bagi peradaban dunia. Sebagaimana sejarah juga mengenang, Madrasah Nizham Al-Mulk sekolah tinggi di Baghdad, yang didirikan oleh Wazir Nizham al-Mulk pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Abdullah al-Qa'im bi-Amrillah. Mengeluarkan dana untuk pendidikan yang sangat luar biasa besarnya, yakni, 600.000 dinar atau 1 triliun lebih setiap tahunnya. 

Madrasah mustanshiriyah yang didirikan oleh Khalifah Musthanshir. Madrasah ini dibentuk dengan fasilitas sangat lengkap selain terdapat auditorium dan perpustakaan juga ada pemandian dan rumah sakit yang dokternya standby di tempat. Demikian juga pada masa Muhammad Al-Fatih pendidikan disediakan secara gratis. 

Lantas kenapa saat ini sistem pendidikan terasa sangat buruk? Ada yang murah biayanya tapi outputnya jauh dari harapan terutama keterkaitannya dengan hukum syara dan agama. Ada yang bagus pendidikan agama dan dunianya, biayanya selangit. Orang tua harus merogoh kantong dalam-dalam untuk pembiayaannya, apalagi kalau anaknya banyak dan jarak usianya dekat. Membuat kepala berdenyut berpikir untuk pembiayaan sekolahnya, belum lagi semua komponen harga barang mahal. 

Hal tersebut terjadi tidak lain disebabkan oleh sistem yang salah dan teknis yang salah serta lepasnya tanggung jawab negara dalam mengurusi kebutuhan dasar warga negara. Salah satunya kebutuhan akan pendidikan. Yang bertolak belakang dengan pandangan dalam Islam. Islam memandang pendidikan adalah wajib dan tugas negara adalah mengurusi urusan rakyat. Untuk itu negara bertanggung jawab penuh agar rakyatnya bisa menunaikan kewajiban itu.

Untuk itu solusi mendasarnya tidak ada jalan lain, kecuali bersama-sama dengan sekuat tenaga dan kemaksimalan upaya untuk mengembalikan kepemimpinan Islam. Menegakkan syariatnya Allah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Wallahu a'lam bishshawab.