Ironi Syarat Dana BOS, Diskriminasi Hak Pendidikan?



Oleh Binti Masruroh

(Praktisi Pendidikan)


Sekolah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 60, pada tahun 2022 bakal tidak dapat menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Rencana penghentian bantuan itu didasarkan pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler dalam tiga tahun berturut-turut minimal memiliki 60 peserta didik.


Permendikbud Nomor 6 itu pun menuai protes dari Aliansi Penyelenggara Pendidikan yang merupakan gabungan sejumlah organisasi di lingkungan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan juga organisasi pendidikan. Sejumlah organisasi tersebut mengkritik dan meminta aturan itu dicabut. (Republika.co.id, 05/09/21)


Aturan baru penyaluran dana pendidikan BOS ditolak rakyat karena mensyaratkan jumlah minimal siswa masing-masing sekolah. Sekolah swasta banyak yang terkendala memenuhi jumlah 60 siswa. Sekolah swasta biasanya hanya akan diisi oleh mereka yang terkendala masuk sekolah negeri. Bisa karena sekolah tersebut terletak di daerah yang terpencil, jauh dari sekolah negeri atau karena tidak diterima di sekolah negeri. 


Kendala sekolah swasta mendapat siswa juga minimnya fasilitas gedung yang layak, biaya operasional sekolah yang mahal. Dengan Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) tersebut akan semakin banyak sekolah swasta yang terancam gagal mendapat bantuan. Sehingga akan semakin banyak anak negeri ini yang menggunakan fasilitas gedung sekolahnya tak layak untuk belajar bahkan tidak menutup kemungkinan semakin banyak anak yang putus sekolah. Ada yang menilai pula bahwa aturan baru ini tidak memenuhi rasa keadilan sosial dan bersifat diskriminatif. Bagaimana tidak, logika sederhananya aturan ini hanya akan membuat sekolah kecil semakin kurus dan sekolah besar semakin gemuk. 


Fakta ini terjadi karena penerapan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme mendewakan kebebasan individu. Termasuk kebebasan dalam kepemilikan. Harta milik umum pun dijarah dikelola dan dimiliki segelintir kapitalis untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sehingga negara tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai pendidikan seluruh warga negaranya, akibatnya pendidikan dijadikan barang komoditas yang harus dibayar mahal oleh rakyat, terlebih pendidikan tinggi.


Kondisi ini bertolak belakang dengan sistem Islam yaitu Khilafah. Dalam sistem Islam negara menjamin seluruh biaya pendidikan. Negara sepenuhnya bertanggungjawab dalam mencukupi seluruh kebutuhan pokok pendidikan, seperti infrastruktur gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pendidikan. 


Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer yang menjadi hak setiap warga negara, yang harus dipenuhi bagi setiap individu rakyat, baik muslim atau nonmuslim, laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin, baik yang tinggal di desa atau pelosok maupun di kota, baik pada pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Semua biaya ditanggung oleh negara. Negara tidak menjadikan pendidikan sebagai barang komoditas dan akan mencegah siapa pun melakukan komersialisasi terhadap pendidikan. Semua biaya pendidikan ditanggung negara. Infrastruktur, perpustakaan serta buku-bukanya, laboratorium dan semua peralatannya, gaji guru, karyawan, biaya operasional pendidikan semuanya ditanggung oleh negara. Bahkan juga disediakan fasilitas belajar yang diperlukan seperti asrama belajar, klinik kesehatan secara gratis.


Dalam sistem Islam juga dimungkinkan peran sekolah swasta. Bagi orang kaya yang memiliki harta berlebih, boleh mendirikan sekolah swasta, sebagai amal jariyah, tidak boleh dikomersialkan dan tidak boleh mengambil alih peran negara dalam memenuhi pendidikan terhadap rakyat.


Biaya pendidikan dalam sistem Islam berasal dari dana Baitul Mal. Sumber pemasukan Baitul Mal sangat berlimpah yaitu berasal dari pengelolaan harta kepemilikan negara seperti harta fai’, khoroj, anfal, usyur, khumus, jizyah dan rikaz. Juga dari dana pengelolaan kepemilikan umum yaitu dari pengelolaan sumber daya alam yang melimpah baik di darat seperti hutan, di laut dan di dalam perut bumi, seperti tambang emas, batu bara, minyak, gas, nikel, dan lain-lain. Dana kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara secara mandiri. Tidak boleh pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta apalagi swasta asing. Sehingga akan diperoleh keuntungan yang sangat berlimpah dan cukup untuk memenuhi seluruh tanggung jawab negara, tidak hanya di bidang pendidikan, tapi juga kesehatan dan tanggungjawab negara yang lainnya.


Wallahu a’lam bi ash-shawwab.