Impor Hanya Membuat Petani Tekor

 


Netty Ummu Hasna

Pegiat Literasi


Cabai bagi sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan bahan makanan yang vital. Sehari-hari lidah masyarakat tak bisa lepas dari makanan bercita rasa pedas. Tak heran jika cabai menjadi primadona di dunia kuliner Indonesia. Maka ketika harga cabai melangit sudah pasti masyarakat akan menjerit, sebagaimana yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Namun belakangan giliran para petani yang menangis karena anjloknya harga cabai. Di beberapa tempat harga jual cabai merah di tingkat petani anjlok hingga kisaran Rp2.000 - Rp3.000 per kilogram. Padahal, BEP untuk cabai idealnya di atas Rp25.000 - Rp30.000 per kilogramnya. Di pasar grosir harga cabai rawit hanya Rp8.000 per kg. Padahal akhir bulan Juli lalu harganya masih Rp35.000 per kg. Harga cabai merah besar juga turun dari sebelumnya Rp8.000 per kg menjadi hanya Rp5.000 per kg.


Menyikapi anjloknya harga cabai ini para petani ada yang memilih untuk tidak memetik cabainya atau membiarkannya kering di pohon, seperti yang dilakukan para petani di Majalengka. Sebab jika dipetik justru akan semakin menambah kerugian karena harus mengupah para pekerja. Sementara di Indramayu para petani bahkan membakar tanaman cabainya sebagai bentuk kekecewaan terhadap anjloknya harga cabai. 


Miris dan ironis. Di satu sisi masyarakat selaku konsumen tentunya senang bila harga komoditas cabai murah. Namun di sisi yang lain ada para petani yang tak bisa diabaikan nasibnya. Mereka bagian dari masyarakat yang juga berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Maka, sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk bisa menjamin stabilitas harga berbagai komoditas pangan bagi rakyat. Tugas pemerintah untuk menjaga harga yang terjangkau bagi masyarakat namun tetap tak merugikan para petani.


Anjloknya harga komoditas pangan termasuk cabai berulang setiap tahun.  Bagaimana tidak, saat masa panen tiba pasar justru dibanjiri oleh bahan-bahan pangan impor. Berdasarkan data BPS, impor cabai sepanjang Semester I-2021 (Januari—Juni) sebanyak 27.851,98 ton dengan nilai US$59,47 juta. Cabai impor tersebut berasal dari berbagai negara seperti India, China, Malaysia, Thailand, Spanyol, Amerika Serikat, Australia, dan sejumlah negara lainnya. Total jumlah impor tahun ini pun terbilang meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.


Selain karena impor, sepinya penjualan akibat pemberlakuan PPKM juga ikut andil menyebabkan anjloknya harga cabai. Namun aktifitas imporlah yang paling berpengaruh terhadap anjloknya harga cabai. 


Tentu patut dipertanyakan, mengapa Indonesia yang mengaku sebagai negara agraris justru gencar melakukan impor terhadap sejumlah komoditas pangan? Padahal dengan pengelolaan yang baik Indonesia bisa menjadi negara yang produktif dan mandiri tanpa harus mengimpor. Karena potensi yang dimiliki negeri ini, berupa tanah yang subur dan SDM yang mumpuni di bidang pertanian, menjadi modal yang cukup bagi terwujudnya negara agraris yang produktif. 


Bila jelas-jelas merugikan para petani, lantas untuk kepentingan siapa impor dilakukan? Sistem demokrasi memang selalu melahirkan para penguasa dan pejabat yang tidak amanah. Biaya politik yang tinggi menjadikan para penguasa hanya berpikir bagaimana mengembalikan modal mereka ketika pemilihan. Kekuasaan yang mereka miliki hanyalah alat untuk memperkaya dan menguntungkan dirinya sendiri. Urusan dan kepentingan rakyat bukanlah yang utama.


Jelaslah kebijakan impor pangan hanyalah akal-akalan penguasa dan pejabat yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar bagi diri mereka. Mereka tak peduli dengan nasib para petani yang harus merugi akibat kebijakan tersebut. Maka jika pemerintah tetap berdalih bahwa impor dilakukan demi kepentingan rakyat sejatinya hanya bohong belaka.

 

Lantas, bagaimana solusi untuk permasalahan ini? Pemerintah dan masyarakat harusnya semakin menyadari bahwa sistem demokrasi kapitalismelah yang menjadi akar penyebab semua permasalahan di negeri ini dan juga di dunia saat ini. Maka solusi untuk keluar dari segala permasalahan tersebut tidak lain dengan mencampakkan sistem kapitalisme dan beralih pada sistem lain yang benar dan solutif.  Islam sebagai satu-satunya sistem aturan yang sempurna dan paripurna telah memiliki seperangkat aturan dalam politik pertanian dan perdagangan. Dalam sistem Islam, penguasa akan bertanggungjawab penuh untuk mengatur semua urusan rakyat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pangan.


“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad). 


Dalam rangka untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, penguasa akan berupaya memaksimalkan produksi lahan pertanian melalui dukungan penuh kepada petani. Negara akan memfasilitasi para petani dengan modal tanpa riba, benih, pupuk, pemberian fasilitas budidaya dan teknologi pertanian, teknologi pangan dan pascapanen, serta membangun infrastruktur penunjangnya. Negara juga akan mengatur bagaimana agar aspek produksi pertanian bisa terjamin kualitasnya. Di samping jaminan distribusi yang merata ke seluruh individu masyarakat. 


Berkaitan dengan harga, baik petani maupun masyarakat sebagai konsumen akan sama-sama memperoleh jaminan harga komoditas yang stabil dan berimbang bagi kedua belah pihak. Bersama dengan pemberlakuan sistem Islam yang lain secara komprehensif, maka permasalahan apapun yang terjadi akan bisa teratasi secara tuntas dan adil. Kesejahteraan masyarakat yang menjadi dambaan setiap insan juga bukan sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Wallahualam bissawab.