Impor Cabe Bikin Petani Menjerit di Kala Pandemi


Oleh Sumisih


Hari ini berbalik dari keadaan bulan sebelumnya. Kemarin konsumen terbebani dengan harga cabe sekarang giliran petani yang menjerit karena harga cabe benar-benar jatuh.

Kondisi seperti ini selalu berulang setiap tahun. Tidak terjadi pada petani cabe saja, hampir semua hasil tani kalau petani panen biasanya turun. Baik kedelai, jagung, tomat, bawang merah dan bawang putih. Karena dalam sistem kapitalis tidak menjadikan kepentingan rakyat sebagai hal yang utama. Meriayah rakyat sebagaimana mestinya.

Peneliti pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Yogyakarta Hempri Suyatna, menyayangkan kebijakan impor cabe yang dilakukan pemerintah Indonesia pada saat pandemi. Perlu mengurangi impor cabe, hal ini karena Indonesia selama pandemi masih tetap melakukan impor cabe besar-besaran, sehingga panen produk lokal harganya menjadi jatuh. Berdasarkan data Indonesia bulan Januari impor 27.851,98 ton senilai 8,58 triliun negara pemasok India. Hempri menambahkan pemerintah tidak serius membangun kedaulatan pangan di negeri sendiri. (Ayoyogya.com, 28/8/2021).

Anjloknya harga cabe disebabkan sepinya pasar (akibat PPKM) dan impor komoditas ini dilegalkan pemerintah. Sepinya pasar akibat dari PPKM karena rakyat tidak punya pemasukan, maka berkuranglah permintaan atas barang akibat daya beli berkurang dari masyarakat akibat pandemi. Cabe sendiri diketahui bahwa selama Januari-Juli 2021 produksi 163-239 ton padahal kebutuhan hanya158-855 ton. (Liputan6.com, 29/8/2021).

Terlebih di luar faktor menurutnya daya beli masyarakat, adanya peran pemerintah yang menyebabkan pasokan barang di pasar melimpah. Kebijakan membuka keran impor komoditas ternyata dilegalkan pemerintah.

Dalih bahwa impor untuk menstabilkan harga hanya alasan untuk lepas tanggung jawab mengurusi petani.

Di luar impor untuk menstabilkan harga. Ternyata penderitaan petani itu dari persoalan biaya produksi, bibit, pupuk itu pun susah dibeli di pasaran apalagi bisa memanfaatkan pupuk subsidi. Sistem ke bawah yang berbelit yakni melalui perusahaan dan kios pedagang pupuk yang terdaftar di kelompok Tani, rawan penyelewengan. Apalagi petani daerah pasang surut pola tanaman mengikuti alam. Terkadang sudah musim tanam, pupuk dan bibit belum disalurkan ke petani. Sampai petani mau panen baru tiba.Petani yang tidak punya modal terpaksa tidak punya tanaman, karena tidak sanggup beli bibit dan pupuk.

Kenyataanya pemerintah punya peran besar dalam menciptakan situasi ini. Kondisinya malah tidak kondusif dengan merajalela mafia di sektor pangan, lemahnya pemerintah dalam menghadapi jebakan perjanjian internasional dalam bidang pangan. Rezim demokrasi gagal mengurus pemenuhan kebutuhan rakyat karena lebih berorientasi untuk mengembalikan modal politik dan mempertahankan kursi kekuasaan.

Kondisi ini pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak menjadikan kepentingan rakyat itu lebih utama. Karena pandangan kapitalis sekuler menjadikan penyelenggaraan aturan negara tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kekuasaan hanya dijadikan alat untuk mewujudkan kepentingan kelompoknya atau partai politik, karena biaya politik mahal sehingga butuh modal.

Dalam Islam, pemerintah sejatinya adalah pelayan dan pelindung bagi rakyatnya bukan berbisnis. Mereka memastikan kebutuhan rakyatnya, keamanannya untuk dipenuhi sebaik mungkin. Sebagaimana kedaulatan negara dan kemandirian kebutuhan pokok rakyat. Dalam Islam, kepemimpinan adalah alat penegak hukum Allah yang dipertanggungjawabkan di yaumil hisab nanti, amanah besar bagi seorang pemimpin.

Saat ini kita tidak bisa berharap banyak dengan menjadikan negara berdaulat dan kemandirian pangan.

Saatnya masyarakat sadar untuk kembali kepada aturan yang berasal dari Allah Swt. Terus melakukan perubahan dengan memahami bahwa Islam tidak hanya tidak hanya mengatur akidah, ibadah, akhlak, keimanan tapi Islam sumber solusi tentang kehidupan di dunia.

Wallahu a'lam bishshawab.