Impor Cabai: Membunuh Petani di Kala Pandemi

 



Oleh Lia Luthfiani, S.Pd

Kontributor Media Lenteranyahati



Jika beberapa bulan sebelumnya konsumen menjerit karena harga cabai melangit, kali ini giliran petani yang menangis karena harga cabai benar-benar tak logis. 


Bisa dibayangkan, di beberapa tempat, harga jual cabai merah keriting di tingkat petani anjlok hingga kisaran Rp2.000-Rp3.000 per kilogram. Padahal, Titik Impas Biaya Produksi atau Break Event Point (BEP) untuk cabai idealnya di atas Rp25.000-Rp30.000 per kilogramnya.


Wajar jika di beberapa wilayah, para petani banyak yang memilih membiarkan tanaman cabainya rusak. Bahkan, petani cabai di Majalengka memilih menelantarkan lahannya hingga membakar tanamannya. 


Alhasil, para petani selalu dirugikan, terutama di kala pandemi mengharuskan PPKM, akibatnya pasar menjadi sepi. Ditambah dengan persoalan impor yang terus dilakukan pemerintah hingga detik ini menjadi akar masalah anjloknya harga dalam negeri, khususnya harga cabai. 


Pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, biasanya berdalih anjloknya harga adalah akibat faktor kelebihan produksi atau surplus. Akibatnya, ketersediaan barang di pasar terlalu melimpah, sementara permintaan atas barang tersebut tetap atau malah berkurang akibat daya beli masyarakat yang terus menurun di masa pandemi.


Untuk cabai, diketahui bahwa selama Januari—Juli 2021 terdapat produksi sebanyak 163.293 ton. Padahal, kebutuhan cabai hanya sebesar 158.855 ton. (Sumber data: Liputan6.com, 29/8/2021)


Masalahnya mengapa hal ini bisa terjadi, bahkan terus berulang?


Tak dipungkiri, pemerintah tampak selalu gagap dalam menghadapi situasi seperti ini. Padahal, semestinya semua bisa diantisipasi sekiranya mereka serius berpikir dan bekerja untuk memberi solusi, semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan para petani dan keadilan bagi konsumen.


Ironisnya, sering kali impor tetap berjalan di tengah produksi yang sedang surplus, baik karena impor maupun panen raya. 


Sepanjang semester I/2021 lalu, impor cabai kering atau tumbuk mencapai 27.851 ton. Alasannya, lagi-lagi demi memenuhi kebutuhan perindustrian.


Di luar impor komoditas, penderitaan petani pun bertambah oleh persoalan biaya produksi, terutama pupuk. Kartu Tani yang diperoleh sebagian kecil petani pun nyatanya tak bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.


Selain mahal, pupuk bersubsidi ini pun sering kali langka di pasaran. Yang ada malah pupuk impor yang berasal dari Cina dengan harga yang juga sama-sama mahal dan kualitasnya pun tak terlalu efektif mendongkrak hasil pertanian.


Ironisnya lagi, pihak pemerintah selalu bersikap defensif apologetis dan memosisikan diri seolah selalu kena simalakama. 


Padahal kenyataannya, ada peran besar pemerintah dalam menciptakan situasi tak menguntungkan ini. Termasuk menciptakan kondisi kondusif bagi merajalelanya mafia dan kartel di sektor pangan, serta makin lemahnya posisi tawar pemerintah dalam menghadapi tekanan luar akibat jebakan perjanjian internasional di bidang pangan.



Rezim Demokrasi Gagal Sejahterakan Para Petani


Diakui atau tidak, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah memang tak menjadikan kepentingan rakyat sebagai hal yang utama. Paradigma sekuler kapitalistik yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan membuat fungsi kepemimpinan bergeser dari fungsi yang seharusnya.


Dalam sistem ini, kekuasaan faktanya hanya menjadi alat mewujudkan kepentingan kelompok atau partai politik. Apalagi mekanisme pemilihan ala demokrasi menjadikan biaya politik menjadi mahal, sehingga kontestasi kepemimpinan pun tak ubahnya seperti praktek bisnis dan perjudian.


Padahal, dalam Islam, pemerintah sejatinya adalah pelayan sekaligus pelindung umat, bukan pebisnis atau pedagang. Mereka wajib memastikan kebutuhan umat dan keamanan mereka terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana wajib pula bagi mereka memastikan kedaulatan dan kemandirian negara tetap terjaga.


Melalui pelaksanaan hukum-hukum Allah inilah kesejahteraan dan keadilan di tengah umat akan bisa diwujudkan. Hukum-hukum Allah ini memberi solusi komprehensif atas seluruh problem manusia, termasuk urusan jaminan pangan dan jaminan berusaha bagi rakyatnya, orang per orang.


Maka, semua hal yang menghambat terjaminnya kebutuhan pangan dan jaminan berusaha, seperti proses produksi, rantai pasok atau distribusi pangan, termasuk munculnya fluktuasi harga yang memberatkan, akan diselesaikan secara mengakar. Begitu pun peluang munculnya pihak-pihak yang mencari keuntungan di atas penderitaan masyarakat, akan ditutup rapat-rapat. 



Islam Menjamin Kesejahteraan Umat


Sistem politik Islam juga menjamin kemandirian dan kedaulatan negara tegak sempurna. Negara tak akan mudah tunduk pada tekanan internasional yang dibuat melalui diktum-diktum perjanjian yang hakikatnya merupakan alat penjajahan.


Walhasil, kita tak bisa berharap banyak kondisi akan berubah menjadi baik manakala hukum Allah belum tegak sempurna. Bahkan, sistem yang ada akan terus memproduksi kerusakan yang menjauhkan masyarakat dari cita-cita hidup sejahtera.


Karena itu, sudah saatnya masyarakat menyadari pentingnya perubahan ke arah Islam. Tentu dimulai dengan amal dakwah yang targetnya memahamkan Islam sebagai solusi hidup, bukan semata sebagai agama ruhiyah yang hanya mengajarkan urusan akidah, ibadah, dan akhlak saja.


Sepanjang sejarah peradaban Islam itulah, kita mendapati contoh terbaik sistem pemerintahan yang dibutuhkan manusia. Pengurusan urusan umat berjalan demikian sempurna, sehingga umat bisa merasakan hidup sejahtera dan penuh berkah di bawah naungannya sebagaimana firman Allah Swt.,


“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96)