Ilusi Pemberantasan Kekerasan Seksual dalam Sistem Sekuler

 


Krisdianti Nurayu Wulandari


Berbagai kasus yang menyangkut tindak kekerasan seksual seolah tiada habisnya di negeri kita tercinta. Entah itu dilakukan di kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Hukuman yang diberikan kepada si pelaku nyatanya tidak bisa membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat. Sebab masih ada saja orang-orang yang melakukan tindakan keji semacam ini. Satu persoalan selesai,  muncul pula persoalan-persoalan baru lainnya.


Nah, baru-baru ini kita dikejutkan dengan tersebarnya berita pelecehan seksual yang dilakukan oleh tujuh orang pegawai KPI pusat. Seorang pria yang mengaku sebagai pegawai KPI Pusat mengaku sebagai korban perundungan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tujuh pegawai di Kantor KPI Pusat selama periode 2011-2020. Pengakuan korban itu muncul ke publik lewat siaran tertulis yang diterima oleh sejumlah media nasional di Jakarta, Rabu. Dalam pengakuan itu, korban mengaku mengalami trauma dan stres akibat pelecehan seksual dan perundungan yang menjatuhkan martabat dan harga diri korban.


Korban menyampaikan ia sempat melapor ke Komnas HAM dan kepolisian. Namun, saat melaporkan kasus yang dia alami, polisi yang menerima laporan meminta korban menyelesaikan masalah itu di internal kantor. Korban pun melapor ke kantor, tetapi aduan itu hanya berujung pada pemindahan divisi kerja dan pelaku tidak mendapat hukuman. Pemindahan itu, kata korban lewat siaran tertulisnya, tidak menghentikan perundungan dari para pelaku. (Republika.co.id, 2/9/2021)


Kasus lain yang masih berkaitan dengan KPI adalah munculnya pro dan kontra akibat kembalinya Saiful Jamil di industri pertelevisian. Hadirnya Saiful Jamil di layar televisi ini, menuai kritikan pedas dari netizen. Mereka mempertanyakan kinerja dari KPI atas munculnya mantan narapidana kasus kekerasan seksual terhadap remaja dan menyuap panitera tersebut.  (Investing.com,  5/9/2021)


Adanya kasus seperti di atas, sejatinya menandakan bahwa sistem yang saat ini diterapkan adalah sistem yang rusak. Kita diperlihatkan bahwasannya hukuman yang diberikan seolah tidak memberikan efek jera bagi sang pelaku. Malah disambut bak pahlawan. 


Ditambah lagi, jika pelaku pelecehan seksual tersebut tidak kunjung diadili oleh pihak yang berwenang. Rasa trauma, gelisah, serta ketakutan pasti menggelayuti diri korban. Sebab dia tidak dapat menyangka bahwa dirinya akan mengalami pelecehan seksual tersebut. Bahkan dilakukan secara ramai-ramai. Tentunya hal ini adalah perbuatan keji dan sangat menjijikkan.


Begitu pula media-media yang disajikan kepada kita, terutama dalam layar kaca televisi kita, tidak dapat memberikan totonan yang terbaik bagi generasi kita. Banyak sekali program-program pertelevisian yang menyiarkan tontonan yang tidak dapat kita jadikan sebagai tuntunan.


Berbeda halnya dengan Islam, Islam akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindakan kekerasan seksual. Contohnya, sanksi bagi pelaku tindak perkosaan berupa had zina, yaitu dirajam (dilempari batu) hingga mati, jika pelakunya muhshan (sudah menikah); dan dijilid (dicambuk) 100 kali dan diasingkan selama setahun, jika pelakunya ghairu muhshan (belum menikah). Hukuman tegas ini akan memberikan efek jera (zawajir) kepada si pelaku, sekaligus menjadi penghapus dosa (jawabir) yang telah dilakukannya ketika sampai waktunya di yaumul hisab nanti.


Pun sama halnya dengan media yang berada di bawah kepemimpinan sistem Islam. Media-media tersebut hanya boleh menayangkan acara-acara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Media tersebut akan difungsikan sebagai pembangun masyarakat yang kukuh, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa. Kemudian juga dapat difungsikan sebagai media edukasi tentang pelaksanaan kebijakan dan hukum Islam dalam negara. Tak lupa juga untuk menyebarkan dakwah baik di dalam negeri maupun di luar negeri.


Sehingga dalam hal ini memerlukan peran dari berbagai pihak. Terutama negara yang wajib menjaga masyarakat agar senantiasa berada dalam koridor syariat. Dan selama sistem kapitalisme -yang tujuannya adalah hanya untuk meraih materi yang sebanyak-banyaknya- masih diterapkan di negeri ini, maka selama itu pulalah kejahatan demi kejahatan akan selalu bermunculan di negeri ini. Maka, pemberantasan kekerasan seksual dalam sistem sekuler hanyalah ilusi semata. Wallahualam bissawab.