Honor Pejabat Fantastis Saat Rakyat Sedang Kritis

 


Oleh Siti Alfina, S. Pd.

(Aktivis Muslimah) 


Peribahasa mencari kesempatan dalam kesempitan seringkali digunakan dalam mengungkapkan suatu bentuk kekesalan seseorang terhadap orang lain yang egois dalam bersikap. Peribahasa ini memiliki makna seseorang yang mencari keuntungan dari kesulitan orang lain. Jika kita mencerna dengan baik, bisa-bisanya ada orang mengambil keuntungan dibalik sebuah masalah yang dihadapi orang lain. Pantaslah jika dikatakan ini yang dinamakan jiwa materialistis, apapun bisa dicari untung bagi dirinya saat orang lain tengah buntung. 


Konon peribahasa ini layak juga disematkan kepada salah satu instansi pemerintah daerah. Bagaimana tidak, kepala daerah tersebut beserta tiga orang jajarannya menerima honor yang fantastis dari kematian pasien Covid-19. Berita ini sempat membuat kegaduhan di media sosial dan tentu saja kemarahan dari warga setempat. 


Terungkap bahwa keempat orang tersebut adalah Bupati Jember, Sekretaris Daerah, Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember hingga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember. Mereka ini tergabung dalam tim pemakaman jenazah Covid-19 Kabupaten Jember. 


Tersebar bocoran ke publik, jumlah honor yang diterima pejabat tersebut sebesar Rp 70.500.000 tiap seorang sehingga total keseluruhan mencapai Rp 282.000.000. Besaran honor tersebut dihitung dari banyaknya kematian pasien Covid-19 dan diberikan atas dasar SK Bupati Nomor 188.45/107/1.12/2021 tertanggal 30 Maret 2021 tentang struktur tim pemakaman jenazah Covid-19. (kompas.com, 29/08/2021).


Setelah tersiar dan menuai kecaman berbagai pihak, Bupati Jember Hendy Siswanto membenarkan kabar tersebut. Menurutnya pemberian honor bagi para pejabat itu adalah konsekuensi dari regulasi yang ada. Sebab, pejabat yang namanya tertera dalam SK itu menjalankan tugas monitoring dan evaluasi (monev).  (Merdeka.com, 27/08/2021).


Honor Fantastis Sangatlah Tidak Etis


Mengetahui hal tersebut, Pansus Covid-19 DPRD Jember Hadi Supaat sangat menyayangkan penerimaan pemberian honor kepada pejabat Pemkab Jember. Ia menilai para pejabat tidak etis menerima honor yang fantastis di tengah penderitaan masyarakat, apalagi honor tersebut dari kegiatan pemakaman pasien terkonfirmasi Covid-19 yang meninggal dunia. Padahal para pejabat juga sudah mendapatkan tunjangan di luar gaji. (Liputan6.com, 28/08/2021).


Kritikan pun datang dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. Dia menyebut pejabat yang mendapat honor tersebut termasuk kategori moral hazard, bisa-bisanya menjadikan orang meninggal sebagai sumber pendapatan. 


Ia juga menegaskan, pemerintah daerah harus bertugas sesuai dengan tugas yang telah dimandatkan. Tidak boleh mengambil untung dalam proses itu semua, karena sebagai aparatur pemerintah harus menjamin penyelenggaraan pemerintah dan melayani publik dengan baik, tegasnya. (Merdeka.com, 27/8/2021).


Kegaduhan ini semakin menambah kesedihan masyarakat, apalagi keluarga pasien yang harus kehilangan anggota keluarganya. Bagi masyarakat wabah ini adalah penderitaan. Mereka harus menerima penanganan wabah yang lamban, menyaksikan kebijakan yang berantakan, membatasi diri untuk tidak banyak melakukan kegiatan harian serta harus pandai-pandai mengatur pengeluaran karena pemerintah hanya terus menerus memberikan imbauan tanpa ada kepastian. 


Namun, para pejabat justru menari-nari di atas penderitaan dan mengeruk keuntungan. Betapa sakit hati rakyat, korban Covid-19 dijadikan sumber pendapatan. Maka sepantasnyalah jika menyebutkan para pejabat ini mencari kesempatan di waktu kesempitan.


Honor Dikembalikan Investigasi Tetap Dijalankan


Kasus honor tak rasional bagi pejabat ini sudah jelas faktanya, dan para pejabat pun sudah mengembalikan honor tersebut ke kas daerah. Pengembalian dan pemberian honor sudah dihentikan telah diberikan atensi oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal ZA. (Kompas.com,  27/8/2021).


Walaupun pengembalian honor sudah dilakukan, tapi kepercayaan publik tidak semudah itu dibalikkan. Benar-benar harus ada investigasi yang transparan dan pengawasan yang ketat supaya kejadian memilukan seperti ini tidak terulang kembali baik di daerah tersebut ataupun pemerintah daerah lainnya. 


Sepintas jika disimpulkan, apapun regulasi yang diklaim berpayung hukum kemudian pejabat mendapatkan keuntungan dari regulasi itu, bisa dikatakan itu termasuk korupsi yang dilegalkan. Karena sebagai pejabat pemerintah mereka telah diberi amanah untuk menyelenggarakan pelayanan bagi warganya. Atas amanah yang diemban tersebut maka mereka akan mendapatkan gaji untuk apresiasi bagi mereka atas loyalitas dan implementasi kerjanya. Lantas masih saja ada pejabat yang melanggar kewenangan hanya untuk meraih kesenangan. 


Mental pejabat seperti ini biasanya terdidik dari pemahaman dan penerapan ideologi kapitalisme. Dalam kapitalisme yang menonjol sistem ekonominya selalu memberikan kebebasan dalam semua hal yang ditujukan untuk menyejahterakan diri sendiri. Apalagi jika ada campur tangan dari pemerintah terhadap berbagai mekanisme dan kebijakan, maka akan semakin membuka peluang besar bagi segelintir orang untuk mewujudkan kesejahteraan bagi mereka yang sarat duniawi. 


Sementara rakyat menerima imbasnya sebagai korban kerakusan, bahkan seringkali justru rakyat dijadikan sebagai sumber pendapatan dengan diterapkan pengaturan yang menekan dan mencekik urat nadi mereka sampai titik penghabisan. 


Pejabat Pemerintah Dalam Islam


Dalam sistem pemerintahan Islam, penguasa (pejabat pemerintah) benar-benar dipilih dari orang-orang yang memiliki kelayakan, yakni memiliki kemampuan dan kecakapan untuk memegang urusan pemerintahan, memiliki ilmu dan yang paling utama adalah dikenal ketakwaannya. Dalam kitab Struktur Negara Khilafah (Pemerintah dan Administrasi) dikatakan Rasulullah ﷺ memilih para pejabat pemerintah dari kalangan orang-orang yang dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam urusan yang menjadi kewenangannya dan yang dapat mengairi hati rakyat dengan keimanan dan kemuliaan negara. 


Mereka melaksanakan tugas dengan anggapan itu adalah amanah yang kelak akan dipertanggung jawabkan sehingga mereka berkomitmen penuh untuk mengurusi seluruh urusan rakyatnya. Memastikan tercukupinya kebutuhan, melayani dengan kesabaran, serta meminta ampun jika terjadi kelalaian. 


Sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ :


الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ


“Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat. Ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.”(HR al-Bukhari)


Meneladani kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, di saat masa paceklik dan banyak rakyat mengalami kesulitan, Khalifah Umar ra. pernah bersumpah tidak makan daging, samin dan susu sampai masa paceklik berakhir. Beliau rela hanya makan roti kering yang dilumuri minyak zaitun hingga kulitnya berubah menjadi hitam. Saat itu beliau pernah berkata,  "Akulah sejelek-jelek kepala negara jika aku kenyang, sementara rakyatku kelaparan,".


Pemimpin seperti inilah yang harus diteladani umat. Pasalnya sebagai seorang khalifah yang kekayaannya telah menyaingi Romawi dan Persia pada masa itu, tidak pernah mengambil tindakan kesewenangan yang nyeleneh saat rakyatnya sedang dalam musibah. Tidak mengambil kesempatan saat kesempitan melanda. 


Seorang pemimpin tidak mungkin dapat memperjuangkan rakyatnya kalau tidak merasakan apa yang dirasakan rakyat. Inilah pemimpin/pejabat yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan sehingga paham betul posisinya serta tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan kepadanya. Walhasil pejabat publik dalam pemerintahan Islam sajalah yang akan dicintai rakyatnya dan mencintai rakyatnya. 


Wallahu a'lam bishawab