Honor Pejabat Fantastis di Tengah Wabah yang Semakin Kritis


Oleh Tyas Ummu Rufaidah


Laju angka kematian korban Covid-19 kian meninggi. Di tengah situasi duka ini, benarkah ada segolongan pejabat yang tega mencari keuntungan yang fantastis? Misalnya, pejabat yang bertugas monitoring pemakaman jenazah covid yang dikabarkan mendapat honor harian. Alasannya, sudah bekerja mulai pagi hingga malam untuk memonitor pemulasaran tersebut.

Dilansir dari Kompas.com (29/8/21), sejumlah pejabat yang tergabung dalam Tim Pemakaman jenazah Covid-19 Kabupaten Jember menerima honor bernilai fantastis dari kematian pasien Covid-19. Jumlah honor yang diterima oleh masing-masing pejabat mencapai Rp70 juta.

Meski dikabarkan dana tersebut telah dikembalikan, namun fakta tersebut menunjukkan ada masalah di negeri ini. Wajar jika publik bertanya, apakah hati nurani para pejabat negara ini sudah mati? 

Betapa tidak, rakyat sudah menjadi korban, banyak saudara yang meninggal lantaran terpapar virus Covid-19,  bagaimana bisa mereka tega meminta honor dari setiap aktivitas pemakaman? Harusnya semua itu gratis. Sebab, pandemi adalah musibah. Fasilitas kesehatan hingga pemulasaran mestinya di-cover oleh negara dan perangkatnya.

Akan tetapi, faktanya tidak demikian. Pihak keluarga korban Covid-19 pun harus menanggung biaya pemakamanya. Yang menjadi tanda tanya besar, di mana hati nurani para pejabat negeri ini? Rakyat sudah disibukan dengan rutinitas untuk bisa bertahan hidup, tetapi pejabat menerima honor fantastis, apakah etis? Seperti menari-nari di atas penderitaan rakyat. Miris, bukan? 

Begitulah jika aturan kehidupan bersandar pada sistem sekuler kapitalisme. Sistem ini melahirkan para pejabat bermental kapitalis. Pada akhirnya, mereka seolah kehilangan rasa malu dan mati hati nuraninya. Mereka tak segan-sengan menerima honor yang harusnya bisa disalurkan kepada korban Covid-19. Namun faktanya, jumlah pasien Covid-19 mengalami lonjakan beberapa waktu lalu, justru menjadikan jumlah honor yang diterima semakin besar.

Sejatinya, pejabat sebagai pihak yang melakukan monitoring (monev) atas pemakaman Covid-19 bertanggung jawab untuk mengurusi rakyatnya. Ditambah lagi, situasi pandemi menuntut harus lebih ekstra maksimal, tanpa pamrih sebab mereka sudah digaji oleh negara.

Rasanya tak pantas, di tengah penderitaan rakyat dan kesedihan keluarga korban meninggal, pejabat negara menikmati keuntungan (insentif) dalam jumlah besar tersebut. Namun, beginilah mental pejabat dalam kungkungan kapitalis. Dalam sistem kapitalis, semua kesempatan bisa dijadikan peluang meraup keuntungan. Sebab, standar kebahagiannya ialah terpenuhinya kepuasan jasamani. Padahal, nota bene manusia itu tidak akan puas dengan kenikmatan dunia.

Semakin tampaklah di muka publik bahwa pejabat negeri kapitalis tak sudi mengurusi kepentingan rakyarnya jika tidak ada embel-embel materi. Seakan dalam keadan sempit seperti ini mereka tetap bisa mengambil keuntungan yang fantastis.

Dalam Kacamata Islam, Bagaimana Seharusnya Pemimpin Berperan ?

Pada dasarnya, kepemimpinan di dalam Islam merupakan jabatan yang berfungsi untuk pengaturan urusan rakyat. Seorang pemimpin adalah pengatur bagi urusan rakyatnya dengan aturan-aturan Allah Swt. Selama pengaturan urusan rakyat tersebut berjalan sesuai dengan aturan Allah, maka ia layak memegang jabatan pemimpin. 

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hazim yang mengatakan, “Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama 5 tahun, pernah aku mendengarnya menyampaikan hadits dari Rasulullah saw. Beliau bersabda,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

“Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi meninggal, digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak khalifah.” Para sahabat bertanya, “Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab, “Penuhilah bai’at yang pertama, dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka terhadap rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka.” [HR. Imam Muslim].

Walhasil, watak seorang pemimpin harus selalu menyadari bahwa kekuasaan yang digenggamnya tidak untuk hal-hal yang bertentangan dengan syari’at, serta kepetingan pribadi, misalnya untuk memperkaya diri, menzalimi, maupun untuk mengkhianati rakyatnya. Namun, sejatinya kekuasaan itu adalah amanah yang harus ia gunakan untuk mengatur urusan rakyat sesuai dengan aturan-aturan Allah Swt.

Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan  diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya." (HR. Muslim).

Waallah a'lam bishshawab.