Harga Cabai Anjlok, Akankah Tetap Impor?

 


Oleh: Luthfia ‘Indana Zulfa


Sebuah video viral petani cabai mengamuk, baru-baru ini tengah ramai diperbincangkan. Dalam video tersebut ia terlihat sedang merusak tanaman cabai di ladang lantaran merosotnya harga cabai hingga harga yang tak wajar. Turunnya harga cabai ini dialami oleh sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan dibeberapa tempat harga sayuran juga ikut turun. 


Menurut Kementrian Pertahanan (Kementan) jatuhnya harga cabai tersebut dikarenakan kelebihan produksi atau surplus. Dikutip dari liputan6.com (29/8), pada Januari hingga Juli 2021 terdapat produksi cabai sebanyak 163.293 ton. Sedangkan, kebutuhan cabai hanya sebesar 158.855 ton.


Di sisi lain, Indonesia telah melakukan impor cabai dari luar negeri diantaranya dari India, China, Australia dan Malaysia. Padahal, Indonesia merupakan Negara ke-4 terbesar yang menghasilkan cabai di seluruh dunia setelah China, Mexico dan Turkey. Alih-alih menstabilkan ketersediaan bahan pangan, impor cabai justru membuat jumlah cabai meningkat dan petani lokal yang kena imbasnya.


Slogan “Stop Impor Pangan” seharusnya bisa diterapkan dengan maksimal. Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai bahan pangan seharusnya mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi apabila sistem di Indonesia mampu mengelolanya dengan benar. Namun pada faktanya, kejadian surplus bahan pangan ini masih saja terjadi berulang-ulang.


Sistem kapitalis yang diterapkan di Indonesia, nyatanya tidak mampu mengatasi hal tersebut. Semua berpihak kepada para pemilik modal, bukan kepada rakyat. Ditengah-tengah banyak problematika di Indonesia, mereka tak segan untuk sibuk bagi-bagi jabatan seperti kasus komisaris BUMN (Badan Usaha Milik Negara) beberapa waktu yang lalu. Sehingga, permasalahan yang terjadi tak kunjung ada solusi untuk jangka panjang.


Saat ini rakyat membutuhkan penguasa yang dapat mengayomi dan mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai Negara agraris. Sehingga bahan pangan lokal tetap tersedia dan tidak terjadi impor berlebih. Selain itu, rakyat juga membutuhkan penguasa yang mampu menstabilkan harga pangan nasional baik bagi petani maupun konsumen karena itu merupakan hak setiap warga Negara.