Guru Honorer: Pahlawan Negeri Minim Apresiasi

Oleh Ummu Farizahrie

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


"Guru yang telah cukup masa pengabdiannya dan telah menunjukkan dedikasinya di dunia pendidikan harusnya langsung diangkat menjadi guru PPPK," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Irwan Fecho.


Sungguh pilu nasib para guru honorer di Indonesia. Mereka berjuang memajukan pendidikan dengan mengajar, mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka miliki, namun kehidupannya jauh dari kata sejahtera. Mereka bukanlah pegawai pemerintah dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga gaji yang mereka terima pun sangat minim. Di usia yg mulai senja tidak sedikit dari mereka yg tetap semangat mengajar hingga ke daerah terpencil dalam waktu yang lama. 


Bertahun-tahun mereka berharap agar pemerintah mengangkat mereka menjadi ASN. Namun tidak semudah yang dibayangkan, kuota untuk menjadi pegawai tetap pemerintahan itu tidak sebanding dengan jumlah guru honorer yang ada di seluruh negeri. 


Bak angin segar ketika pemerintah menyelenggarakan ujian seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) bagi para guru honorer. Seleksi ini bertujuan mengangkat guru honorer non ASN tersebut yang nantinya akan memperoleh gaji dan tunjangan sebagaimana guru yang berstatus pegawai negeri.


Dilansir dari Detik.edu, 19 September 2021, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti seleksi berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 mengenai manajemen PPP yaitu:  Pertama, guru honorer di sekolah negeri dan swasta termasuk eks guru honorer kategori dua yang belum pernah lulus seleksi CPNS dan PPPK tahun sebelumnya. Kedua, terdaftar di Data Pokok Pendidikan. Ketiga, lulusan Pendidikan Profesi Guru yang saat sekarang tidak sedang mengajar. 


Adapun besaran gaji yang akan diterima guru PPPK sesuai PP nomor 98 tahun 2020 yaitu berkisar Rp.1.794.000 sampai dengan Rp. 6.786.500, sesuai golongan masing-masing. Disamping gaji guru PPPK akan mendapatkan tunjangan berupa tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional dan lain-lain.


Namun pengangkatan guru honorer melalui seleksi PPPK yang dirasa penuh ketidakadilan ini cukup menuai kritik dari berbagai pihak. Diantaranya Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Irwan Fecho. Dia mengatakan bahwa seharusnya pengangkatan guru honorer menjadi PPPK tidak perlu melalui proses seleksi. Guru yang telah cukup masa pengabdiannya dan telah menunjukkan dedikasinya di dunia pendidikan harusnya langsung diangkat menjadi guru PPPK. (Sindonews.com, 19 September 2021)


Lagi pula seleksi semacam itu sama sekali tidak menunjukkan langkah afirmatif dari pemerintah. Selain tingginya angka passing grade yang harus dicapai serta beban soal yang berat, seleksi ini menyulitkan bagi guru-guru honorer yang telah senior. 

Alih-alih dapat mengukir harapan dari pengangkatan guru PPPK, para guru senior justru harus menelan pil pahit dengan menjalani seleksi ini.


Bagaimana tidak, dengan kompetensi yang mereka miliki ditambah kemampuan mata yang menua sudah terbatas dalam membaca soal ujian yang disajikan dalam huruf kecil-kecil, belum lagi berpacu dengan waktu pengerjaan soal yang telah ditentukan sistem. Ada dari mereka yang mengaku hanya dapat membaca petunjuk dan menjawab soal tanpa dapat memahami isi pertanyaan yang diberikan. Tentu saja hal ini menjadikan mereka kalah bersaing dengan guru-guru fresh graduate yang usianya lebih muda.


Apakah PPPK adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh agar para guru honorer dapat meningkatkan taraf hidupnya? Tidakkah pemerintah menyadari betapa pentingnya peranan mereka sebagai ujung tombak pendidik generasi? Lalu dimana penghargaan atas dedikasi mereka selama bertahun-tahun?


Dari sini dapat kita lihat ketidakseriusan pemerintah dalam mengurus pendidikan di negeri ini. Pendidikan dibiarkan berjalan tanpa regulasi yang jelas. Minim visi untuk menjadikan rakyatnya cerdas dan berkualitas dalam bidang ilmu pengetahuan serta akhlaknya. Padahal pendidikan adalah hak mendasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara.


Sayangnya negara tidak menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam membangun bangsanya. Minimnya anggaran yang disediakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan menyebabkan negeri ini berada pada level rendah untuk kualitas pendidikan rakyatnya. Termasuk disini anggaran untuk menggaji para guru honorer. Mereka bagaikan warga kelas dua padahal dedikasinya buat kemajuan pendidikan sangatlah tinggi.


Beginilah watak asli kapitalis, dimana sektor pendidikan tidak dianggap sebagai sektor yang menjanjikan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar kapitalisme yang mengutamakan materi. Pendidikan hanya dijadikan sebagai komoditi jasa. Karena itu sekolah bisa menjadi ladang bisnis, bukan dipandang sebagai sebuah lembaga pendidikan yang utuh.


Adapun sekolah-sekolah berkualitas dan memiliki fasilitas lengkap umumnya adalah sekolah yang berbiaya mahal dan hanya bisa dijangkau oleh orang-orang berduit. Sementara sekolah-sekolah negeri juga belum seluruhnya memiliki fasilitas lengkap dan guru-guru berkualitas. Apalagi sekolah-sekolah swasta yang rata-rata dimiliki oleh sebuah yayasan pendidikan perorangan maupun kelompok dengan dana terbatas, perhatian pemerintah pun sangatlah minim disana. Tak heran bila gaji guru-guru terutama yang berstatus honorer tak memadai.


Jauh berbeda dengan visi dan misi pendidikan dalam Islam. Islam  menjadikan menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang karenanya Allah Swt. akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, seperti yang disebutkan dalam terjemah Al-Qur'an surah Al Mujadalah ayat 11 yang artinya: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."  


Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan juga sangat memuliakan dan menghargai para guru. Semua guru berstatus sebagai aparatur negara tanpa kecuali. Tercatat dalam tinta emas sejarah peradaban Islam betapa di masa Daulah Abbasiyah umat Islam menjadi tonggak peradaban dunia. Sementara disaat yang sama negeri-negeri barat berada dalam masa kegelapan.


Pada masa itu gaji dan tunjangan yang diberikan kepada guru amatlah tinggi. Sebagai contoh ada seorang guru bernama Zujaj yang menerima gaji 200 dinar per bulan, Ibnu Duraid bergaji 50 dinar per bulan serta Syekh Najmuddin al-Khabusani digaji 40 dinar untuk mengajar di Madrasah as-Shalahiyyah ditambah 10 dinar untuk jasanya mengawasi wakaf madrasah. Coba dihitung jumlah yang demikian bila dikonversikan dengan harga emas (karena dinar adalah mata uang emas), maka rata-rata guru akan mendapatkan ratusan juta rupiah setiap bulannya. 


Pemimpin Islam (Khalifah) akan mengambil biaya pendidikan tersebut dari Baitul Mal melalui pos fai' dan kharaj serta pos milkiyyah ammah. Bayangkan betapa sejahteranya guru bila di ri'ayah dengan sistem Islam. Para guru akan fokus dalam mendidik generasi umat. Dengan demikian umat Islam dapat kembali menjadi generasi peradaban emas berikutnya.


Wallahualam bissawab.