Gaji Wakil Rakyat Fantastis, Nasib Rakyat Kritis


Oleh Yanyan Supiyanti, A.Md

Pegiat Litetasi, Member AMK


Tanah air dihebohkan dengan pengakuan penyanyi sekaligus anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), Krisdayanti, yang memperoleh gaji pokok Rp16 juta diperoleh setiap tanggal 1 dan tunjangan Rp59 juta setiap tanggal 5 setiap bulannya. 

Belum lagi, ia menyebutkan memperoleh dana aspirasi sebesar Rp450 juta, 5 kali dalam setahun. Dan memperoleh uang kunjungan daerah pilihan (dapil) sekitar Rp140 juta, 8 kali dalam setahun. 

Namun, anggota Komisi IX DPR itu mengklarifikasi pernyataannya tersebut, bahwa dana reses yang ia terima tidak masuk kantong pribadi, tetapi untuk kegiatan menghimpun aspirasi di daerah. Kemudian disalurkan anggota DPR dalam bentuk kerja-kerja legislasi, pengawasan, dan anggaran. Jadi, pada akhirnya dana reses yang berasal dari rakyat itu kembali lagi ke rakyat dalam berbagai bentuk kegiatan. 

Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, jumlah gaji yang diterima oleh anggota dewan belum sebanding dengan kinerja yang mereka hasilkan. Buruknya kinerja DPR tercermin dari sedikitnya rancangan undang-undang (RUU) yang dapat disahkan oleh DPR. Tidak masuk akal dengan pendapatan fantastis anggota DPR itu, selama dua tahun pertama masa jabatan mereka, baru ada 4 RUU Prioritas yang mampu disahkan. Sementara di bidang anggaran, Lucius menilai sumbangsih DPR untuk memastikan prioritas bagi rakyat seolah tidak terdengar. Begitu pula di bidang pengawasan, DPR seolah tenggelam di tengah gerak cepat pemerintah. 

Lucius berpendapat bahwa rendahnya kinerja DPR tersebut juga mencerminkan hanya sedikit aspirasi rakyat yang diperjuangkan oleh para wakil rakyat. Artinya serap aspirasi yang dilakukan anggota dewan dengan sokongan dana luar biasa fantastis, gagal membawa hasil. Dengan gaji dan tunjangan fantastis tersebut, seharusnya tidak ada alasan bagi DPR untuk tidak produktif di tengah pandemi saat ini dan apalagi di saat situasi normal. (Kompas.com, 16/9/2021).

Ini sungguh sangat menyakiti hati rakyat yang sudah mempercayakan suaranya ke wakil rakyat tersebut. Lagi-lagi rakyat harus menelan pil pahit kekecewaan pada wakilnya di sana. 

Inilah wajah buruk penerapan demokrasi yang telah rusak dari lahirnya. Demokrasi sudah tidak dipergunakan lagi di negeri asalnya. Mengapa negeri ini masih menerapkannya?

Kondisi di atas memberikan cerminan buruk bagi rakyat. Pertama, ada gambaran yang tertanam di benak rakyat jika jadi pejabat pasti kaya. Kedua, tanpa uang sebagai logistik pejabat tidak dapat berpikir logis. Ketiga, tujuan sesungguhnya menjadi pejabat untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Keempat, ukuran kesuksesan pemerintahan didasarkan pada uang. Tanpa itu pemerintahan tidak akan berjalan. Kelima, jargon dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat hanya isapan jempol. Keenam, rakyat pun semakin memahami sistem politik demokrasi tidak akan mampu membawa kesejahteraan. 

Di dalam Islam ada yang namanya majelis umat, yang akan menampung aspirasi warga negara daulah, sebagai bahan pertimbangan bagi khalifah (pemimpin negara).

Anggota majelis umat dipilih secara langsung oleh majelis wilayah. Sedangkan anggota majelis wilayah dipilih secara langsung oleh penduduk wilayah tertentu. Pemilihan di dalam Islam, efektif dan murah. Mereka yang terpilih akan menjalankan amanahnya dengan sepenuh hati, karena hal itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Rindu akan penerapan sistem Islam tersebut. Sistem yang mampu menyejahterakan rakyatnya. 

Wallahu a'lam bishshawab.