Dugaan Korupsi Dana Pembatalan Ibadah Haji


Oleh Tinah Sholihah

Aktivis Emak Ideologis


Kementerian Agama kembali menjadi sorotan masyarakat. Kali ini terkait dengan dana senilai 21,7 milyar yang digunakan untuk Program Diseminasi atau pengumuman pembatalan haji Tahun 2021. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Slide Presentasi Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang ditampilkan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin 30-8-2021.

Penggunaan dana sebesar itu tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Untuk sekadar mengumumkan pembatalan keberangkatan ibadah haji, bagaimana bisa menghabiskan dana yang tidak sedikit? 

Apalagi jika melihat kondisi saat ini, di mana semua informasi bisa disampaikan melalui media, baik media elektronik ataupun media yang lain. Tak perlu ada pengumpulan calon jamaah haji, Bapak Menteri hanya perlu modal kuota internet, duduk manis di depan laptop, sambil menikmati secangkir kopi panas ketika mengumumkan pembatalan keberangkatan haji ke tanah suci.

Salah satu dari pertanyaan disampaikan oleh Achmad, anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Demokrat yang ditujukan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya sebenarnya masyarakat luas juga sudah tahu tentang pemberangkatan haji yang gagal. Oleh karena itu anggaran sebesar itu dinilai terlalu berlebihan. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini.

"Saya yakin seluruh calon jamaah dan masyarakat Indonesia sudah tahu pembatalan haji ini. Kok ada anggaran untuk menyampaikan ke masyarakat 21 milyar gitu lho," kata Achmad dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama, Selasa, 31 Agustus 2021. (Pikiran Rakyat.Com).

Kasus korupsi seakan tak pernah mati di negeri ini. Berulangkali terjadi dan terus akan terjadi selama negara masih menerapkan sistem kapitalisme-demokrasi. Siapapun pejabatnya selama kesempatan itu ada, uang rakyat pun diembat juga.

Sistem kapitalisme melahirkan pemimpin dan pejabat yang bermoral rendah dan konsumtif. Nilai kebahagiaan menurut mereka adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup berupa materi. Tanpa mempedulikan halal dan haramnya. 

Ditambah dengan lingkungan kerja yang buruk, sehingga pejabat yang tadinya bersih, tak mau korupsi, ketika berada di tengah komunitas yang buruk, perlahan tapi pasti ia akan mengikuti. Hal- hal seperti inilah yang memicu terjadinya korupsi.

Maka wajar jika penggunaan dana sebesar 21 milyar menjadi sorotan masyarakat. Apalagi sampai saat ini Menteri Agama tidak mengklarifikasi atas permasalahan tersebut. Hal itulah yang menimbulkan penilaian kalau ada dana yang mengalir entah ke kantong siapa.

Menanggapi hal itu, dikutip dari MudaNews.com, Pemerhati Politik dan Kebangsaan M. Rizal Fadilah turut mempertanyakan penggunaan dana yang dianggapnya selain merugikan calon jamaah haji juga merugikan negara. Bahkan ia meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pun Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas serta memeriksa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Ayo KPK atau Kejaksaan Agung periksa Menteri Agama. Pembatalan yang sudah jelas merugikan jamaah ternyata kini terindikasi merugikan negara pula. Ke kantong dan rekening siapa saja dana itu mengalir?" Bahaya jika begitu mudahnya uang rakyat digasak dengan mengatasnamakan kegiatan agama. Kata M Rizal, Bandung 3 September 2021.

Indonesia termasuk negara muslim terbesar saat ini. Seharusnya pemerintah lebih serius berupaya secara maksimal dalam melindungi hak-hak rakyatnya khususnya yang berkaitan dengan ibadah haji.

Dalam Islam jabatan merupakan amanah. Seorang pejabat bertanggung jawab untuk menunaikan setiap apa-apa yang telah diamanahkan kepadanya.

Rasulullah saw. menegaskan dalam sebuah hadis bahwa pelaku korupsi atau koruptor tidak akan mencium bau surga.

Rasulullah saw. bersabda: "Siapa saja yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan surga atas dirinya." (HR. Muslim).

Pemimpin yang amanah hanya terlahir dari negara yang menerapkan Islam secara kafah. Karena negara akan bertanggung jawab dalam menjaga akidah setiap individu dan juga lingkungan masyarakat. Sehingga dipastikan setiap muslim yang memegang amanah jabatan, mempunyai kontrol internal terhadap apa-apa yang akan ia lakukan. Kontrol internal tersebut adalah keimanan. 

Wallahu a'lam bishshawab.