Demokrasi, Sistem Terbaik Pembasmi Korupsi?


Oleh Arifah Nurlaily

(Pemerhati Politik dan Sosial)


Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK. Lili terbukti melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara di KPK, yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial, terkait dugaan suap lelang jabatan. Dewas memutuskan untuk menghukum berat Lili dengan memotong gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan.

Sanksi tersebut mendapat protes dari masyarakat. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Yuris Rezha Kurniawan menilai sanksi tersebut tak sebanding dengan perbuatannya. Sedangkan Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho, juga menilai sanksi kepada Lili Pintauli Siregar terlalu ringan. 

Mencoreng Lembaga Anti Rasuah

KPK awalnya dibentuk berdasarkan ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga yang sebelumnya mengusut korupsi, seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Sebagai pimpinan dari lembaga yang dahulu disakralkan dalam pemberantasan korupsi, perbuatan Lili telah mencoreng dan meruntuhkan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah. Hal itu dinilai tidak layak karena KPK merupakan instansi pemberantas korupsi di Indonesia.

Seorang pimpinan KPK yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan pengaruhnya serta berhubungan langsung dengan pihak yang sedang berperkara, sungguh merupakan perbuatan yang tidak menunjukkan semangat pemberantasan korupsi, sekaligus mencederai proses penegakan hukum.

Akar Masalah Korupsi

Korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah menggurita. Akar masalah korupsi di negeri ini sesungguhnya adalah diterapkannya sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang berasaskan ideologi kapitalis sekuler meniscayakan negara dipimpin dan dijalankan oleh orang-orang yang berintegritas minim. Karena kekuasaan untuk memimpin hanya bagi yang memiliki modal, entah modal pribadi ataupun dari para sponsor. 

Mahalnya biaya politik pada saat kampanye dan dana serangan fajar membuat para pejabat negeri harus mengeluarkan dana yang sangat besar. Maka begitu meraih kekuasaan, yang terpikir adalah mencari jalan untuk mengembalikan modal secepat mungkin. Sedangkan perkara mengurusi dan melayani rakyat dinomorsekiankan. Agar dana tersebut dapat kembali dengan cepat, jalan korupsi adalah solusi.

Demokrasi memang tidak mengenal baik dan buruk, apalagi halal dan haram. Satu-satunya standar baku yang dijadikan pedoman dalam berbuat adalah kepentingan dan manfaat. Jadi, tidak masalah korupsi dan suap-menyuap ketika berkuasa, asal tidak ketahuan. Kalau pun terciduk juga oleh Lembaga Antirasuah, itu nasib saja yang sial. Oleh karena itu, berharap korupsi lenyap dalam sistem demokrasi ibarat hendak menegakkan benang basah.

Anggapan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik, ternyata bohong besar. Diterapkannya demokrasi justru menyuburkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi di alam demokrasi ini telah merasuk ke setiap instansi pemerintah maupun swasta.

Lemahnya keimanan yang dihasilkan dari didikan demokrasi, membuat para pejabat ingin berkuasa bukan atas dasar menjalankan amanah Allah Swt., namun hanya sekadar memperkaya diri. Tak ayal para pegawai negara tidak malu melakukan korupsi. Bahkan, mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka diawasi oleh Allah Swt. dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Islam Membasmi Korupsi

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan khianat,  pelakunya disebut khaa’in. Termasuk di dalam korupsi adalah penggelapan uang yang diamanatkan kepada seseorang. Tindakan khaa'in ini tidak termasuk mencuri (sariqah) dalam syariah Islam, sebab definisi mencuri sariqah adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam (akhdzul maal ‘ala wajhil ikhtifaawal istitar). 

Sedangkan khianat bukan tindakan seseorang mengambil harta orang lain, tapi tindakan pengkhianatan yang dilakukan seseorang, yaitu menggelapkan harta yang memang diamanatkan kepadanya (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat). Karena itu, sanksi (uqubat) untuk khaa’in bukan hukum potong tangan, melainkan sanksi ta’zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. 

Di dalam kitab Nizhamul Uqubat karya Abdurrahman Al Maliki, disebutkan hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah saw. bersabda, “Tidak diterapkan hukum potong tangan bagi orang yang melakukan pengkhianatan [termasuk koruptor], orang yang merampas harta orang lain, dan penjambret).” (HR. Abu Dawud). 

Maka cara Islam dalam memberangus gurita korupsi di antaranya, pertama, negara Khilafah memberikan gaji yang memadai kepada para aparaturnya, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhannya tanpa harus melakukan korupsi. Kedua, dalam pengangkatan aparaturnya, Khilafah menetapkan syarat adil dan takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Dengan begitu, mereka memiliki self control yang kuat. 

Ketiga, Khilafah akan menetapkan kebijakan perhitungan kekayaan mereka sebelum dan setelah menjabat. Jika ada selisih yang tidak masuk akal, maka khilafah bisa merampasnya. Keempat, Khilafah juga menetapkan hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati. 

Upaya penerapan syariat dalam masalah korupsi memang tidak mudah. Walaupun tidak mudah, tapi cara inilah yang patut diyakini akan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Tanpa cara ini, pemberantasan korupsi hanya akan ada di permukaan saja. Maka dari itu, tugas mulia menerapkan syariat Islam dalam institusi Khilafah Islam tersebut seharusnya tidak dipikul hanya oleh kelompok atau jamaah tertentu, melainkan menjadi tugas bersama seluruh komponen umat Islam.