DARURAT PELECEHAN SEKSUAL, HUKUM LUNAK KEPADA PELAKU?

 


Nabila Sahida


Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menegaskan pihaknya mendukung kepolisian mengusut kasus pelecehan seksual dan perundungan yang diduga dilakukan oleh tujuh pegawainya terhadap seorang pegawai KPI Pusat. (Republika.co.id, 2/9/2021)


Kasus yang terjadi antar rekan kerja dan mengakibatkan trauma dan stres yang ternyata telah terjadi selama bertahun-tahun selama korban bekerja. Dan memakan waktu dalam proses hukum dan seolah-olah korban yang berusaha sendiri mengumpulkan bukti dalam penanganan kasusnya itu hingga memberikan aduan terbuka ke media sosial yang menjadi viral.


Sejauh ini, korban belum dapat dihubungi untuk diminta konfirmasinya terkait aduan terbuka itu. Tujuh pegawai KPI Pusat yang diduga melakukan pelecehan seksual dan perundungan terhadap korban juga belum dapat dihubungi untuk diminta tanggapannya. (Republika.co.id)


Hingga munculnya pro kontra dan pertanyaan dari warganet dan tokoh publik atas kinerja dari KPI terhadap munculnya mantan narapidana kasus kekerasan seksual terhadap remaja dan menyuap panitera tersebut.


Bertambahnya kasus pelecehan seksusal menjadi masalah global. Penyintas kekerasan sebagai korban, para pelaku pelecehan atau kekerasan seksual, dan yang menjadi mantan pelaku kekerasan seksual ini perlu keadilan. Mana yang perlu dilindungi oleh hukum dan mana yang perlu diberi cap sebagai pelaku tindak pelecehan atau kekerasan seksual untuk di jatuhi hukuman sesuai.


Islam pun mengatur pemenuhan kebutuhan seksual dan pengaturan tubuh dalam bingkai ketaatan kepada Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu manusia. Dalam lingkungan juga tata pergaulan Islam yang dibangun di atas landasan akidah Islam akan menjadi penjaga kehormatan manusia, kejelasan keturunan, serta kebahagiaan dan ketenteraman umat.


Seharusnya penanganan kejahatan dilakukan secara preventif dan kuratif. Tanpa upaya pencegahan, apapun langkah penolongan dan penyembuhan yang dilakukan, seperti menjatuhkan sanksi hukum yang berat, tidak akan pernah efektif. 


Sesungguhnya penanggulangan kejahatan seksual, bahkan penanggulangan semua penyakit sosial yang ada dalam sistem sekuler-kapitalis saat ini, wajib dikembalikan kepada Syariah Islam yang diterapkan secara kaaffah dalam negara Khilafah. Dengan tiga pilar pelaksanaan Syariah Islam, yaitu ketakwaan individu, kontrol sosial, dan penegakan hukum oleh negara, insya Allah semua penyakit dan kejahatan sosial akan dapat dikurangi atau bahkan dilenyapkan dari muka bumi dengan seizin Allah. 


Pada akhirnya, kejahatan ini tidak akan terjadi bila masyarakat memiliki keyakinan bahwa sekecil apapun perbuatan buruk, akan diketahui Allah subhanahu wa ta’ala dan pasti mendapatkan balasan di hari akhirat. Keterikatan pada hukum syariat mampu mencegah perbuatan zalim apapun dan terhadap siapapun. Mekanisme sistem sanksi dalam Khilafah Islam yang tegas pun akan menjadi penghalang kemaksiatan, karena keberpihakan hanya berlaku pada hukum Allah, bukan pada penguasa.