Dana BOS Terbatas, Dimana Letak Kata Sejahtera Untuk Rakyat?

 


oleh: Luthfi K.K

Aktivis Remaja Muslimah


Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengatakan bahwa pihaknya mulai menghentikan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap sekolah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 60 pada 2022 mendatang. Mengacu pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler, penghentian itu bilamana suatu sekolah secara tiga tahun berturut-turut memiliki murid kurang dari 60 (liputan6.com 04/09/21)


Peraturan Menteri Pendidikan yang membuat rakyat sengsara semakin diperjelas dalam perundang-undangan, bahkan peraturan ini memang sudah direncanakan sebelumnya. Jika melihat fakta dilapangan bahkan sebelum Peraturan ini ada, banyak rakyat yang masih kesusahan dalam menyekolahkan anaknya, masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayai dan kebanyakan dari mereka akan lebih memilih untuk membantu orang tuanya untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika peraturan ini disahkan bisa dibayangkan sebanyak apa anak yang putus sekolah. Mau dibawa kemana generasi muda dimasa depan?


Belum lagi sekolah-sekolah yang berada dipelosok, yang berada didesa-desa, yang masih jauh akan kata modern, yang besar kemungkinan jauh akan dengan kata layak untuk dijadikan sekolah. Gedung-gedung sekolah yang minim, fasilitas yang belum memadai, tenaga pegajar yang tidak banyak. Dan tentunya dibarengi dengan anak-anak banyak dan membutuhkan pendidikan yang memadai. Jika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit, bagaimana dengan sekolah ? Dan jika gedung sekolah saja masih belum layak untuk disebut sekolah, bagaimana jadinya jika peraturan itu disahkan ?


Sangat jelas lebih banyak kemudharatanya daripada manfaatnya apalagi menyejahterakan. Bahkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 ini juga banyak menuai protes dari banyak kalangan. Aliansi pendidikan yang merupakan gabugan sejumlah organisasi memprotes kebijkaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (antaranews.com 03/09/21). Bagaimana mungkin tidak diprotes, peraturan yang jelas-jelas membuat rakyat menderita dan sengsara. Memang seharusnya tidak didukung dan dihapuskan saja dan diganti dengan peraturan yang membuat rakyat tidak menderita dan menyejahterakan, yang membuat rakyat mudah untuk mengakses pendidikan, yang membuat rakyat mendapat fasilitas pendidikan yang layak dan memadai.


Bagaimana caranya ? yakni mengganti sistemnya terlebih dahulu dengan sistem Islam, lalu menerapkan hukum dan peraturan Islam. Dalam Islam, negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah/PT, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah.


Rasulullah saw. bersabda,

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

“Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).


Dalam Islam Negara akan menyediakan sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan pendidikan dengan kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan. Sarana itu dapat berupa buku-buku pelajaran, sekolah/kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar-audiotorium tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet, dan lain sebagainya.


Dengan demikian, majunya sarana-sarana pendidikan dalam kerangka untuk mencerdaskan umat menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. Bukan membatasiya dalam Peraturan Perundang-undangan yang justru menyebabkan turunnya kualitas pendidikan di dalam negeri.