Dahsyatnya Corona Mengguncang Perekonomian Negara




Oleh Irma Faryanti

Ibu Rumah Tangga &Member Akademi Menulis Kreatif



Hampir dua tahun sudah dunia diguncang Corona. Wabah yang melanda telah membuat penghuni bumi porak poranda. Masing-masing negara berupaya memulihkan keadaan dan menghentikan penyebaran. Berbagai aspek kehidupan pun tidak luput dari keterpurukan, terutama faktor ekonomi. Sektor ini mengalami dampak yang cukup parah tak terkecuali Indonesia.


Namun anehnya, di tengah kondisi sulit yang dialami oleh masyarakat, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen secara tahunan (year on year). Pertumbuhan ekonomi ini lebih baik dibanding pencapaian Kuartal II tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 5,30%. (Kompas.com, 8/8/2021)

 

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI fraksi PDIP Darmadi Durianto menyatakan bahwa pengumuman itu hanya klaim sepihak dari pemerintah dan tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Penilaian itu akan membuat publik bertanya-tanya karena fakta yang terjadi jauh berbeda dengan apa yang diklaim oleh tim ekonomi Jokowi. Perbaikan ekonomi hanya dinilai dari besaran growth di kuartal II saja. 


Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pertumbuhan ini sifatnya semu belaka, karena  menggunakan base rendah di tahun 2020, sehingga pertumbuhannya melebihi rata-rata pertumbuhan kwartalan Indonesia sebesar 5%. Ia pun menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi belum kembali pada kondisi normal, jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan sebelum pandemi (2018-2019) maka Q2 2021 hanya tumbuh sekitar 3,87% saja.


Pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021 seolah tumbuh melesat karena dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 yang minus 5,30 persen. Jadi sebenarnya pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 hanyalah 1,77 persen atau sekitar 2 persen. Oleh karenanya, klaim pertumbuhan ekonomi melesat sangat bertolak belakang dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Dimana angka pengangguran makin tinggi, kemiskinan bertambah, gizi buruk menghantui, stunting, utang kian menumpuk dan berbagai  permasalahan lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang wajar sebelum adanya pandemi begitu berat mencapai kisaran 5 persen, apalagi saat ini, sungguh tidak masuk akal.


Dampak Corona terhadap ekonomi berlaku mendunia. Tidak berlebihan jika sejumlah pengamat berpandangan bahwa wabah virus Corona dapat menjadi pemicu resesi global jika tidak segera teratasi. 

 

Ekonomi Indonesia pun tidak luput dari ancaman resesi. Dari sisi perdagangan, ekspor Indonesia mengalami penurunan tajam sebab negara-negara yang mengalami pandemi Corona merupakan tujuan utama ekspor Indonesia.   Di sisi lain, sektor pariwisata Indonesia yang melibatkan berbagai industri seperti transportasi, perhotelan, dan restoran juga semakin melambat. Kondisi ekonomi global yang memburuk juga memberikan sentimen negatif terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. 


Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dalam sistem kapitalis adalah pertumbuhan ekonomi semu. Pertumbuhan ini ibarat balon udara yang cepat menggelembung (bubble economic), tetapi dalamnya kosong, tidak berisi, sehingga sangat rentan untuk meledak.


Sayangnya, dengan dalih menyelamatkan ekonomi, keputusan melakukan lock down menjadi hal yang dihindari. Padahal hal ini tidak lebih hanya sebuah upaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab dalam memenuhi seluruh kebutuhan rakyat selama karantina total. Kebijakan yang dilakukan hanya sebatas gonta-ganti nama dan tidak mampu memberikan solusi berarti kecuali hanya sebatas perubahan zona. 


Permasalahan kian parah, ketika solusi penanggulangan pandemi diselesaikan dengan utang. Padahal utang sangat berbahaya karena menjadi alat penjajahan. Dengan dalih penanggulangan pandemi, pemerintah memutuskan membuka kembali utang luar negeri.  Pada tahun 2021 ini, pemerintah kembali menerbitkan utang sebesar Rp. 478,1 triliun hingga Juli 2021. Jumlah tersebut setara 39,8% dari target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp. 1.177,4 triliun dan turun 9,7% secara tahunan. Utang tersebut rencananya akan digunakan pemerintah untuk menambah anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berbagai bantuan seperti insentif kesehatan, biaya vaksinasi serta bantuan sosial.


Inilah fakta buruknya penerapan sistem kapitalis, menjadikan sandaran pajak dan utang sebagai dasar pemasukan. Melemahnya ekonomi membuat pemasukan pajak semakin menurun sehingga utang dijadikan sebagai opsi terakhir dengan harapan masalah pandemi terselesaikan dan roda perekonomian masih bisa digerakkan. Namun harapan nyatanya jauh dari fakta yang terjadi karena alih-alih wabah bisa dikendalikan, kasus Covid-19 di Indonesia bahkan sempat menduduki peringkat satu tertinggi pada periode 12-18 Juli 2021.


Dalam menghadapi situasi sulit seperti saat ini, penguasa seharusnya menjadi garda terdepan dalam melakukan perlindungan terhadap rakyatnya. Karena pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan yang bisa menuntaskan wabah. Namun kenyataannya, penguasa berlepas diri dari tanggung jawabnya. 


Semua peristiwa yang terjadi tentu tidak bisa dilepaskan dari diterapkannya aturan kapitalis di negeri ini. Sistem tersebut terbukti telah gagal karena lebih mengedepankan perhitungan secara materi dalam menjalankan tugasnya  melindungi rakyat dari bahaya pandemi.


Lain kapitalis, lain pula dengan Islam. Islam sangat mampu menyolusikan seluruh permasalahan manusia, termasuk menangani wabah. Dalam masa kepemimpinannya yang hampir mencapai 14 abad lamanya, sistem Islam mampu menjadi yang terdepan dalam melindungi umat di setiap kondisi termasuk saat dilanda wabah. Dengan menerapkan lockdown syar'i efektif dan efesien dalam mempercepat penanggulangan. Pemimpin yang meriayah, amanah, adil, jauh dari pencitraan menyempurnakan terwujudnya keamanan, kesehatan dan kesejahteraan di tengah-tengah umat. Rasulullah saw. bersabda:

"Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat), dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari)


Begitu pula halnya dalam aspek ekonomi, negara akan menggerakkan ekonomi riil dan fokus pada aktivitas ekonomi non ribawi, sehingga pertumbuhan ekonomi Islam akan menjadi sesuatu yang nyata dan stabil. Negara akan mengatur sistem distribusi kekayaan secara merata agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Utang berbasis riba pun akan dihindari untuk mencegah terbukanya jalan bagi penjajah dalam menguasai  dan melakukan intervensi.


Pertumbuhan ekonomi seperti ini pernah terjadi pada masa keemasan Islam, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab yang telah berhasil mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini terbukti dengan tidak ditemukannya satu orang  pun yang terkategori miskin. Adalah Muadz bin Jabal yang pada zaman Rasulullah dulu pernah diutus untuk memungut zakat di daerah Yaman. Pada masa pemerintahan Umar, beliau mengirimkan kembali hasil zakat yang telah dipungut kepada khalifah karena tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman.


Hal itu pula yang pernah terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang berhasil mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan secara merata di seluruh wilayah kekhilafahan bahkan hingga mencapai wilayah Afrika. Mereka hidup berkecukupan  hingga tidak ada seorang pun yang terkategori miskin. Inilah fakta nyata pertumbuhan ekonomi dalam Islam, kesejahteraan berlaku merata bagi seluruh warga negara.


Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah perubahan yang sistematis untuk bisa memberikan solusi bagi seluruh permasalahan manusia. Ketika kapitalis tidak mampu melakukannya, makan Islam menjadi satu-satunya tumpuan harapan dalam mewujudkan kesejahteraan umat secara hakiki. Maka kebutuhan akan tegaknya sistem pemerintahan Islam adalah perkara yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. 


Wallaahu a'lam bishshawaab